Program pemerataan pendidikan menjadi salah satu usaha pemerintah dalam memajukan Indonesia dibidang pendidikan yang banyak wujudnya. Salah satunya kebijakan PPDB Sistem Zonasi. Sistem zonasi ini muncul sebagai wujud pemerataan pendidikan dan untuk menghapus brand sekolah unggulan yang telah menyebar di masyarakat. Dengan adanya sistem zonasi ini diharapkan semua sekolah memiliki kualitas yang sama dan tidak ada lagi sekolah favorit bahwa semua sekolah itu favorit. Dengan adanya kebijakan baru ini tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan banyak permasalahan yang muncul baik dari pihak sekolah dan pihak masyarakat yakni wali murid sebagai pelanggan pendidikan. Tujuan dari Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi, 2) Bagaimana Pandangan Stakeholder sekolah terkait kebijakan sistem zonasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya deskriptif dengan menggunakan rancangan Studi Multisitus. Kemudian teknik pengumpulan datanya diperoleh dari Wawancara, dokumentasi, dan observasi penulis secara mendalam. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa empat hal dalam prosess implementasi yang perlu diperhatikan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi telah dilakukan dengan baik. Namun SMP Negeri 6 Metro yang menjadi skala prioritas adalah komunikasi. Komunikasi ini merupakan sosialisasi kebijakan kepada kelompok sasaran. Tujuan dari kebijakan sistem zonasi ini harus disosialisasikan secara jelas dan gamblang kepada masyarakat. Mengingat tujuan utama dari kebijakan ini adalah pemerataan pendidikan. Salah satu pendukung implementasi kebijakan adalah partisipasi masyarakat. Selain itu juga dapat dilihat dari sudut pandang pelaksana dan aktor diluar badan pemerintahan. Partisipasi ini dapat berupa dukungan dan tantangan.