Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia
Marius Suprianto Sakmaf
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Manokwari
Education Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan situs Mansinam sebagai objek wisata religi berbasis kesejateraan masyarakat hukum adat Marius Suprianto Sakmaf
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 1 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020221897

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui  dasar adanya  tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan situ mansinam sebagai objek wisata religi berbasis kesejahteraan masyarakat hukum adat serta implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan analisis bahan hukum primer maupun sekunder yang terkait dengan permasalahan. Beberapa regulasi yang menjadi dasar adanya tanggungjawab pemerintah terhadap pengelolaan Situs mansinam dianaranya Perda Peraturan daerah (perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033, undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (6) UUD , serta undang-undang No. 1 Tahun 2021 Tentang otonomi khusus. Implementasi pengelolaan situs mansinam sebagai objek wisata religi belum dapat terlaksana, mengingat pengembangan strategis wilayah pariwisata di provinsi papua barat belum terencana dengan baik sebab regulasi daerah terkait rencana induk pengembangan pariswisata belum terwujud sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Tanggung jawab pemerintah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan situs Mansinam sebagai objek wisata religi berbasis kesejateraan masyarakat hukum adat Marius Suprianto Sakmaf
JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia) Vol 9, No 1 (2023): JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Theraphy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/020221897

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui  dasar adanya  tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dalam pengelolaan situ mansinam sebagai objek wisata religi berbasis kesejahteraan masyarakat hukum adat serta implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan analisis bahan hukum primer maupun sekunder yang terkait dengan permasalahan. Beberapa regulasi yang menjadi dasar adanya tanggungjawab pemerintah terhadap pengelolaan Situs mansinam dianaranya Perda Peraturan daerah (perda) Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat Tahun 2013-2033, undang-undang No.11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (6) UUD , serta undang-undang No. 1 Tahun 2021 Tentang otonomi khusus. Implementasi pengelolaan situs mansinam sebagai objek wisata religi belum dapat terlaksana, mengingat pengembangan strategis wilayah pariwisata di provinsi papua barat belum terencana dengan baik sebab regulasi daerah terkait rencana induk pengembangan pariswisata belum terwujud sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Co-Authors