Nuriyeni Bintarsari, Nuriyeni
UNSOED, Purwokerto.

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pengaruh Implementasi United Nations Convention Against Corruption Terhadap Pemberantasan Korupsi di Australia Tahun 2013-2017 Aliffitria, Bhilla; Bintarsari, Nuriyeni Kartika
Insignia: Journal of International Relations Vol 6 No 2 (2019): November 2019
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (821.809 KB) | DOI: 10.20884/1.ins.2019.6.2.1546

Abstract

Abstrak Penelitian ini akan mengkaji pengaruh implementasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) terhadap pemberantasan korupsi di Australia periode 2013-2017, mengingat Australia merupakan salah satu negara yang memiliki perhatian terhadap isu korupsi dan telah meratifikasi UNCAC pada tahun 2005. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pengaruh implementasi UNCAC terhadap pemberantasan korupsi di Australia periode 2013-2017. Teknik pengumpulan data dengan metode kepustakaan dan memanfaatkan data sekunder dari berbagai sumber yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan, situs resmi pemerintah dan media online lainnya. Keseluruhan data akan dianalisis menggunakan teori efektivitas rezim yang terdiri dari indikator output, income, dan impact serta indikitor nilai-niai good governance. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan korupsi di Australia selama tahun 2013-2017 bersifat fluktuatif, beberapa pengimplementasian pasal-pasal UNCAC dan penerapan nilai-nilai good governance dalam upaya pemberantasan korupsi di Australia periode 2013-2017 masih menemui hambatan dan beberapa kritik. Pengimplementasian UNCAC di Australia hanya berpengaruh pada peningkatan jumlah agensi anti-korupsi baik di tingkat negara bagian maupun federal, namun hal tersebut tidak berbanding lurus dengan semakin berkurangnya kasus korupsi yang terjadi di Australia dan meningkatnya skor serta peringkat Indeks Persepsi Korupsi Australia selama tahun 2013-2017. Kata kunci: Australia, efektivitas rezim, korupsi, UNCAC.   Abstract This research aims to analyze the influence of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) implementation on eradicating corruption in Australia from 2013 to 2017. Australia is one of the countries that has prioritized on the corruption issue and has ratified the UNCAC in 2005. The purpose of this study is to know how the UNCAC implementation affectedthe corruption eradication efforts in Australia from 2013 to 2017. Data collection techniques with the literature method and utilizing secondary data from various sources obtained from books, scientific journals, reports, official government sites and other online media. Overall data will be analyzed using the regime effectiveness theory that consist of output, income, and impact indicators and also the values of good governance indicators. The results of this study indicate that the development of corruption in Australia during 2013-2017 was fluctuating, some implementations of UNCAC articles and the application of good governance values in efforts to eradicate corruption in Australia in the 2013-2017 period still faced obstacles and some criticism. The implementation of UNCAC in Australia only affected in increasing the number of anti-corruption agencies at the state and federal level, but it was not directly proportional to to the reduction of corruption cases and the increase of Australia Corruption Perception Index score and ranking during 2013-2017. Keywords: Australia, corruption, regime effectiveness, UNCAC
GENDER DAN KONFLIK DALAM POLITIK INTERNASIONAL Bintarsari, Nuriyeni
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol 4 No 1 (2009)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3491.222 KB)

Abstract

Conflict in international politic is a study’s field related with Peace and Conflict Studies. Conflict Study became critical if we want to analyze many conflicts in many parts of the world nowadays, where million civilian, mainly women and children become victim of conflict violence. Woman Position at political domain, national or international become one study mainstream, but studies in this field (international conflict) still rare. This article want to review studies about conflict and peace, gender position in Politic/International (relation) studies, also offers Israel-Palestine conflict at the end of 2008 and beginning of 2009 as study’s focus example.
Internet Governance Forum Analysis on Artificial Intelligence in Cyber Security Faishal Ihsan; Nuriyeni Kartika Bintarsari
Insignia: Journal of International Relations 2021: Edisi Khusus "Navigating Global Society in the Disruptive Era"
Publisher : Laboratorium Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.ins.2021.0.0.3782

Abstract

Abstract This research examines the way the Internet Governance Forum (IGF) discusses Artificial Intelligence (AI) in the cyber security field. The discussion focuses on 2016, 2017 and 2018 periods. This article utilizes two concepts; cyber politics and internet governance. IGF believes that AI can be regulated collectively with solid frameworks and clear regulations. This in turn will maximize the security aspect of cyber security, which will be cheaper and more efficient in the era of internet freedom and technology rapid development. The paradox in AI lies in the breach of data privacy, which contradicts the goal of cyber security itself, i.e. to protect user’s privacy and sensitive data away from any kind of unauthorized access. Framework cooperation based on mutual recognition of the importance of security within governments, private sectors, technical community and civil society can address privacy and cyber security concerns without undermining the open, free and secure nature of the internet. Hence, a stable and reliable cyber security focused on data protection will provide and preserve trust in cyberspace, and will eventually bring socioeconomic growth, innovation and education advancement. Keywords: IGF, AI, cyber security Abstrak Penelitian ini mengkaji bagaimana Internet Governance Forum (IGF) membahas Artificial Intelligence (AI) di bidang keamanan siber (cyber security). Pembahasan difokuskan pada periode 2016, 2017 dan 2018. Artikel ini menggunakan dua konsep; politik dunia maya (cyberpolitics) dan tata kelola internet (internet governance). IGF memandang bahwa AI dapat diatur secara kolektif melalui kerangka kerja yang kokoh dan regulasi yang jelas. Hal ini pada akhirnya akan memaksimalkan aspek keamanan siber yang semakin murah dan efisien di era kebebasan internet dengan perkembangan teknologi tumbuh pesat. Paradoks dalam AI terletak pada pelanggaran privasi data, yang bertentangan dengan tujuan keamanan dunia maya itu sendiri, yaitu untuk melindungi privasi pengguna dan data sensitif dari segala jenis akses yang tidak sah. Kerangka kerja sama ini didasarkan pada pengakuan timbal balik akan pentingnya keamanan di dalam pemerintah, sektor swasta, komunitas teknis, dan masyarakat sipil yang dapat mengatasi masalah privasi dan keamanan dunia maya tanpa merusak sifat internet yang terbuka, bebas, dan aman. Karenanya, keamanan siber yang stabil, andal dan berfokus pada perlindungan data akan memberikan dan memelihara kepercayaan masyarakat di dunia maya, dan pada akhirnya akan membawa pertumbuhan sosial ekonomi, inovasi, dan kemajuan pendidikan. Keywords: IGF, AI, cyber security