<![CDATA[Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus merupakan jenis dana transfer yang diterima Pemerintah Aceh dari Pemerintah Pusat untuk menjalankan sistem pemerintahannya. Dana transfer tersebut seharusnya dapat menjadi stimulus bagi perkembangan kemajuan daerah dan mendorong peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Aceh melalui pengalokasian belanja modal. Namun data dari Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan bahwa diantara provinsi-provinsi penerima dana otonomi khusus, yaitu Aceh, Papua Barat, dan Papua, Provinsi Aceh cenderung memiliki nilai pertumbuhan IPM yang paling rendah. Penelitian ini menganalisis dampak penerimaan dana perimbangan dan dana otonomi khusus terhadap perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan memasukkan variable intervening yaitu belanja modal. Penelitian ini menggunakan populasi pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Aceh sebanyak 23 Kabupaten/Kota. Data yang menjadi rujukan merupakan data sekunder dengan rentang waktu selama 5 tahun (2014-2017). Data dianalisis dengan menggunakan regresi data panel dengan metode Moderated Regression Analysisi (MRA). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variable dana otonomi khusus, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan belanja modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian variable belanja modal tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh dana otonomi khusus dan dana alokasi umum terhadap indeks pembangunan manusia.]]>
