Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Gender Mainstreaming Strategy as a Solution for the Constitutional Rights Violation of Female Circumcision Lanny Ramli
Yuridika Vol. 37 No. 2 (2022): Volume 37 No 2 May 2022
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/ydk.v37i2.36276

Abstract

In recent years, violence against women has continued. Culture, beliefs, and the role of community and religious leaders are the reasons for the practice of female circumcision in East Java Province. To the perpetrators, this activity is reasonable. This article is a policy study with a gender perspective approach and uses qualitative methods and quantitative data. The results of this study reveal the insights of circumcision practitioners in women who are less aware of the effects of female circumcision, low education levels, and trust and pressure from the family (internal) and the environment (external). Moreover, the main rules are legalised as the 1945 Constitution explicitly outlines government interference in community control, including social and cultural. The gender mainstreaming strategy (PUG) has been implemented to eliminate activities that violate women's rights to health and other constitutional rights.
Aspek Hukum Peserta Pemagangan dalam Negeri Berdasarkan Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 Nizam Zakka Arrizal; Lanny Ramli; Samuel Dharma Putra Nainggolan; Hezron Sabar Rotua Tinambunan; Jamalum Sinambela
Jurnal Hukum Bisnis Vol. 12 No. 01 (2023): Artikel Riset Volume 12 Issue 1, Januari 2023
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jhb.v12i01.2154

Abstract

Latar belakang: Pemagangan Negara di Indonesia diselenggarakan oleh perusahaan yang berkedudukan di Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Keternagakerjaan jo. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Negara. Tingginya angka pengangguran, kompetensi tenaga kerja yang menganggur, dan adanya pelanggaran dari pemagangan menjadi latar belakang diadakannya kajian hukum mengenai perlindungan hukum pemagangan negara. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah status Pemagangan Negara dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemagangan Negara apabila terjadi pelanggaran. Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian: Dari hasil penelitian, status magang negara berbeda dengan pekerja. Selanjutnya upaya hukum jika terjadi perselisihan adalah melalui jalur litigasi (penyelesaian perselisihan didalam/pengadilan) atau diluar pengadilan yang dirinci menjadi mediasi, mekanisme bipartite, arbitrase, konsiliasi, dan melalui Pengadilan Hubungan Industrial.