Fitriyanti Dewi
Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau Abdul Majid; Fitriyanti Dewi
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 2 No. 3 (2022): Juli 2022, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v2i3.328

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PKH di Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau masih banyak mengalami kendala dalam aspek komunikasi, informasi yang disampaikan belum maksimal dikarenakan kurangnya akses saat memberikan informasi mengenai PKH salah satunya yaitu informasi mengenai jadwal penerimaan bantuan atau informasi pengurangan anggota dan penambahan anggota peserta penerima dan penyaluran bantuan. Pada aspek sumber daya para petugas yang menjalankan tugas belum mencapai sasaran yang diharapkan, karena belum maksimal dalam pendataan seperti masih ada keluarga yang kurang mampu tetapi tidak terdaftar dalam program PKH karena tidak adanya perombakan data dan masih menggunakan data base lama, tidak adanya kunjungan dari pelaksana PKH pada peserta penerima. Pada aspek finansial, uang bantuan masih kerap digunakan diluar dari ketentuan program PKH. Tidak adanya pendampingan saat mengambil bantuan, para peserta penerima mengambil bantuannya sendiri. Tidak hanya itu masih banyak anggota peserta yang menyalahgunakan kartu bantuan karena tidak adanya bimbingan dalam menggunakan kartu PKH. Pada aspek disposisi pelaksana PKH atau pendamping masih kurang berinteraksi dengan peserta penerima bantuan.