Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

STRATEGI PENGELOLAAN DANA INFAK PADA BADAN BAITUL MAL KABUPATEN PIDIE (Studi Peraturan Bupati Pidie Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Infaq) Marzuki Marzuki; T. Yasman Saputra
Jurnal Sains Riset Vol 12, No 2 (2022): September 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsr.v12i2.681

Abstract

Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie sebagai lembaga amil zakat. Maka Badan Baitul Mal membuat baliho - baliho di daerah–daerah pinggiran jalan dan iklan–iklan di media massa baik koran, radio dan televisi tentang keberadaan Badan Baitul Mal di Kabupaten Pidie sebagai lembaga amil zakat, supaya masyarakat lebih mengenal bahwasanya lembaga Badan Baitul Mal merupakan lembaga tempat pengumpulan dan penyaluran zakat dan masyarakat yang mengetahuinya tersentuh hatinya untuk membayar zakatnya. Dalam melaksanakan Strategi Pengelolaan Dana Infak Pada Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie Pengelolaan  zakat  merupakan  hal  yang  penting  untuk  diberitahukan kepada masyarakat, karena tujuan utama pengelolaan zakat adalah untuk mengentas/mengurangi angka kemiskinan. Apalagi dengan adanya kesenjangan pendapatan di daerah Kabupaten Pidie sebagai akibat dari konflik dan bencana alam serta masih kurangnya pemerataan distribusi pendapatan di masyarakat Kabupaten Pidie, juga adanya kebijakan pemerintah yang belum menyentuh masyarakat menengah ke bawah (fakir miskin). Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie merupakan lembaga yang bertugas menghimpun zakat dari masyarakat yang mampu dan menyalurkannya kepada masyarakat yang kurang mampu.Kata Kunci: Strategi, Pengelolaan Dana Infak di Badan Baitul Mal Kabupaten Pidie
EFEKTIVITAS FUNGSI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (LPAI) PROVINSI ACEH DALAM MELINDUNGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN Marzuki Marzuki; Mariati Mariati
Jurnal Sosial Humaniora Sigli Vol 5, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Universitas Jabal Ghafur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47647/jsh.v5i1.675

Abstract

Study Implementation Task Child Protection Agency Indonesia (LPAI) West Sumatra In Protecting Children Becoming Victims of Violence. This study aims to gain anything just as well as procedures for the implementation of tasks Child Protection Agency (LPA) West Sumatra in protecting children who are victims of violence, and whether it has been implemented according to its function. In this study, the problems studied were: (1) How Implementation Child Protection Agency (LPA) West Sumatra, (2) constraints faced by the Institute PerlindunganAnak (LPA) West Sumatra, (3) What efforts do Child Protection Agency (LPA) West Sumatra. The research method used is descriptive method of qualitative research in the form of words written or spoken of those who observed. Based on the results of this study concluded that the task of Child Protection Institution (LPA) West Sumatra in protecting children who are victims of violence carried out by means of advocacy or legal channels, Mediation, Rehabilitation. LPA Sumbar've done our best efforts, although not all cases are handled (from 57 cases were observed only 32 were handled), due to various constraints. To the Child Protection Agency (LPA) West Sumatra has attempted to overcome these constraints, such as the cooperation with relevant agencies, such as social Department. Keywords: Task LPA, Role of Government, cases of violence against children
IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGUATAN SYARIAT ISLAM DI KABUPATEN PIDIE Marzuki Marzuki; Agmar Media
Jurnal Real Riset Vol 5, No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Jurnal Real Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syaria’ah mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah agar selaras dalam pelaksanaan Syariat Islam, kegiatan ekonomi yang dimaksudkan dalam Qanun ini adalah melalui bank Syariah yang menjalankan aspek-aspek ekonomi Islam karena Qanun tersebut lebih mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi, harapannya agar qanun ini dipraktekkan oleh semua lembaga keuangan syariah di Aceh sesuai dengan Fatwa MPU agar dikatakan layak secara syariah. Dalam artian semua lembaga keuangan syariah benar-benar dalam menerapkan dan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga Qanun Aceh ini mampu menjadi role model untuk dunia lembaga keuangan dalam penerapan hukum ekonomi syariah secara kaffah,Kata Kunci: Implementasi, Lembaga Keuangan Syariah, Penguatan Syariat Islam