Haqqul Fajri Hasibuang
Politeknik Keuangan Negara STAN

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Kebijakan Utang Dalam Hubungan Pengungkapan Keberlanjutan dan Nilai Perusahaan Amrie Firmansyah; Galih Satriya Praptama; Haqqul Fajri Hasibuang
Jurnal Ekonomi Vol 31 No 01 (2022): [Jurnal STEI Ekonomi - JEMI] Vol. 31 No. 01 (Juni 2022)
Publisher : Bagian Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan - Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (BPJP - STIE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36406/jemi.v31i01.607

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan keberlanjutan terhadap nilai dari perusahaan dan menguji peran moderasi kebijakan utang dalam hubungan antara pengungkapan keberlanjutan dan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia selama periode 2016 sampai dengan 2020. Data penelitian bersumber dari www.idx.co.id. www.idnfinancials.com, www.finance.yahoo.com, dan situs resmi perusahaan. Berdasarkan teknik purposive sampling, sampel penelitian ini berjumlah 440 observasi. Pengujian hipotesis dilaksanakan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk data panel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengungkapan keberlanjutan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan utang tidak memoderasi hubungan pengungkapan keberlanjutan dan nilai perusahaan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan perlu meningkatkan monitoring penerapan keberlanjutan oleh perusahaan yang terdaftar di BEI. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan perlu meningkatkan kebijakan atas penerapan keberlanjutan.
Addressing the Ideal Implementation of Regional Expenditure to Alleviate Poverty: A Case Study of Kebumen Regency Amrie Firmansyah; Haqqul Fajri Hasibuang; Dina Khairunnisa
IPSAR (International Public Sector Accounting Review) Vol. 1 No. 1 (2023): IPSAR
Publisher : Polytechnic of State Finance STAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31092/ipsar.v1i1.2130

Abstract

The financial relations between the central and local governments face many challenges, and the implementation needs more strengthening and synergism for better decentralization. Law number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Local Governments (HKPD Law) is designed to increase society's welfare through effective and efficient spending that provides adequate public service. Kebumen Regency is one of Java's poorest regencies, which has taken enough attention to put more concern on. This study aims to evaluate the regional expenditure implemented by Kebumen Regency Government and explain how it can affect the poverty rate. This study uses a qualitative approach that takes works of literature and existing laws as references to be compared with existing conditions. This study found that the implementation of regional expenditure by the Kebumen Regency government is still not optimal, where the budget allocation is not following mandatory spending provisions. It has led to the Kebumen Regency government being unable to fulfill the Minimum Service Standards for implementing mandatory affairs of basic services, especially in education and health, which is the root cause of the high poverty rate.