<![CDATA[Peran keterwakilan perempuan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Sementera ketentuan pada Pasal 52 mengatur mengenai daftar bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh partai politik peserta pemilu, lalu kemudian bagaimanakah peran keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di DPRK Aceh Utara dalam pemilu 2019 dan Apa saja kendala dan upaya yang mempengaruhi keterwakilan perempuan sebagai anggota Legislatif di DPRK Aceh Utara dalam Pemilu 2019. Penelitian ini diharapkan dapat menelusuri bagaimana peran keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di DPRK Aceh Utara. Penelitian ini menggunakan metodologi penilitian kualitatif, serta metode penelitian hukum yuridis empiris, yang fokus pada pendekatan kasus dan undang-undang, yang menekankan pada praktik di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat mengenai peran keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif di DPRK Aceh Utara dalam pemilu 2019. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana peran keterwakilan perempuan sebagai anggota Legislatif di DPRK Aceh Utara dan kendala serta upaya apa saja yang bisa dilakukan., agar bisa meningkatkan keterwakilan perempuan, walaupun tidak bisa meningkatkan keterwakilan secara langsung dan cepat. Kata Kunci: Peran, Keterwakilan Perempuan, Legislatif]]>
