Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah ‘Iddah, Nafkah Mut’ah Dan Eksekusinya Pada Putusan Verstek Cerai Gugat Dwi Nissa Kamalia Putri; Ahmad Izzuddin
Sakina: Journal of Family Studies Vol 6 No 4 (2022): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v7i1.2518

Abstract

Salah satu alasan terjadinya cerai gugat yaitu kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban sehingga istri dalam amar gugatan menuntut haknya berupa nafkah. Namun faktanya istri masih sangat kesulitan mendapatkan haknya karena banyak suami yang dengan sengaja tidak hadir dalam persidangan yang berakibat pada tuntutan nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah menjadi sia-sia dan diputus menjadi putusan verstek. Terbukti berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Singaraja dengan kurun waktu kurang lebih lima tahun terhitung tahun 2018-2022 bulan Juli perkara cerai gugat diperkirakan sekitar 25% dan cerai gugat dengan putusan verstek dipekirakan sekitar 75%. Penulisan artikel ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam penetapan nafkah ‘iddah, nafkah mut’ah, dan padangan hakim terhadap eksekusi yang tertunda pada putusan verstek cerai gugat. Artikel ini termasuk dalam penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil riset ini menunjukan bahwa hakim Pengadilan Agama Singaraja dalam hal penetapan nafkah bisa melalui permintaan penggugat (Surat Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama No.1960/DjA/HK.00/6/2021) dan dengan hak ex-officio hakim. Pada perkara cerai gugat hakim Pengadilan Agama Singaraja mempertimbangkan nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah didasari oleh peraturan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018. Pada perkara cerai gugat verstek hakim Pengadilan Agama Singaraja mempertimbangkan nafkah dengan melihat, kemampuan ekonomi suami, lamanya perkawinan berlangsung, istri berlaku nusyuz atau tidak, kebutuhan istri dan anak, dan melihat kezaliman suami. Mengenai pandangan hakim tentang proses eksekusi nafkah ‘iddah dan nafkah mut’ah yang tertunda pada putusan verstek, hakim berpendapat bahwa eksekusi tidak dapat ditindaklanjuti apabila tidak ada permohonan eksekusi selain itu belum ada aturan yang mengatur lebih rinci mengenai eksekusi untuk cerai gugat putusan verstek.
Penyuluhan dan Pelatihan Pembuatan Moringa Dimsum, Produk Nutrasetikal sebagai Antihiperlipidemia Ahmad Izzuddin; Reza Putri Oktavia; Mujtaba Alfan Nur; Ryan Wahyu Wijayanto
MENARA RIAU Vol 17, No 1 (2023): April 2023
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/menara.v17i1.21507

Abstract

Hyperlipidemia is one of the non-communicable diseases which is the top 10 leading causes of death globally. The prevalence of hyperlipidemia in Indonesia in the 25-34 year age group is 9.3% and in the 55-64 year age group it has increased to 15.5%. The geographical conditions of Karangnongko Village are favorable for the growth of Moringa plants, so that many Moringa plants grow in residents' yards. For this reason, the KKM 135 team at UIN Maulana Malik Ibrahim Malang held counseling and training activities for women from the PKK driving team to improve the health status of the Karangnongko village community by making nutraceutical products Moringa dimsum. This activity is carried out using lecture methods, discussions, and direct practice through training. The results of community service activities show that the community does not know about hyperlipidemia. With counseling and training in the manufacture of nutraceutical products, the public knows more about hyperlipidemia and nutraceutical products as new innovations. After being given the material, the community began to understand hyperlipidemia and the nutraceutical product Moringa Dimsum as a way to prevent it.
Pembayaran Kati Ramu Sebagai Konsekuensi Perceraian Perspektif ‘Urf Hana Sri Nurfidiyanti; Ahmad Izzuddin
Sakina: Journal of Family Studies Vol 7 No 2 (2023): Sakina: Journal of Family Studies
Publisher : Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/jfs.v7i2.3614

Abstract

Setiap pelanggaran yang terjadi dalam perjanjian memiliki konsekuensi yang harus dipenuhi sebagai akibat hukum dari padanya. Perjanjian perkawinan adat yang tumbuh pada masyarakat adat Dayak Ngaju, memiliki konsekuensi terhadap pelanggarannya, yaitu pembayaran kati ramu dengan tujuan untuk keadilan bagi pihak yang ditinggalkan akibat adanya perceraian perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan mekanisme dari pembayaran kati ramu dengan melihat kedudukannya dalam perspektif ‘urf. Adapun jenis penelitian yang digunakan pada artikel ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembayaran kati ramu dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu musyawarah keluarga, mantir adat dan kedamangan dengan nominal yang telah ditetapkan dalam perjanjian perkawinan. Jika dilihat dalam segi hukum ‘urf, pembayaran kati ramu dapat dikategorikan pada ‘urf ṣaḥīh ataupun ‘urf fāsid, kemudian apabila dilihat dari segi sifatnya, maka pembayaran kati ramu ini dikategorikan dalam ‘urf ‘amali. Dan apabila dilihat dari ruang lingkupnya, maka pembayaran kati ramu dikategorikan dalam ‘urf khas.