<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan pada system e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian bersifat analisis kualitatif memaparkan penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan pada sistem e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan secara elektronik, dikaji menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Penelitian dilakukan kepada Hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Advokat dalam wilayah hukum Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara perdata secara elektronik telah terlaksana melalui layanan e-Court dimana pengadilan negeri yang bersangkutan merupakan penyedia layanan dan pihak advokat serta pihak selain advokat merupakan pengguna layanan tersebut. Namun, dalam penerapannya masih terdapat beberapa hambatan, sedangkan pelaksanaannya jika ditinjau berdasarkan tahapan di dalam sistem e-Court telah efektif terlaksana pada tahap pembuatan akun, tahap pendaftaran perkara, tahap pembayaran dan tahap pemanggilan pihak, serta kurang efektif pada tahap persidangan. Salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan dari layanan ini yaitu, perangkat e-Court Mahkamah Agung, infrastruktur teknologi, profesionalisme penyedia layanan, kemampuan advokat di bidang IT (Informasi dan Teknologi), kondisi masyarakat dan tidak memilik alamat e-mail. This study aims to understand the application of the principles of speed, simplicity and low cost in the e-Court system in civil cases at the Makassar District Court. This research was conducted using empirical juridical methods. The research is a qualitative analysis by explaining the application of the principles of fast, simple, and low cost in the e-Court system in civil cases in court electronically studied according to Supreme Court Regulation No. 3 of 2018 concerning electronic administration of cases in court. Data collection methods and techniques were carried out using literature studies and interviews. Research was conducted on judges at the Makassar District Court and advocates within the jurisdiction of Makassar City. The result of the study shows that the implementation of the principles of speed, simplicity and low cost in electronic civil cases has been implemented through the e-Court service where the relevant district court is the service provider and the advocates and parties other than advocates are the users of the service. However, in its implementation there are still some obstacles, while its implementation if reviewed based on the stages in the e-Court system has been effectively implemented at the account creation stage, case registration stage, payment stage and party summoning stage, and less effective at the trial stage. One of the factors affecting the implementation of this service is the Supreme Court's e-Court equipment, technological infrastructure, professionalism of service providers, the ability of advocates in the field of IT (Information and Technology), community conditions and not having an e-mail address.]]>
