Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Optimalisasi Pelayanan Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pelestarian Nilai-Nilai Pancasila Bere Ali
Jurnal Widyaiswara Indonesia Vol. 3 No. 3 (2022): September 2022
Publisher : Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56259/jwi.v3i3.136

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pelayanan ASN dalam upaya pelestarian nilai-nilai Pancasila. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kuesioner kepada 40 orang responden ASN muda serta wawancara dengan 10 orang tokoh di Kalimantan Timur sebagai narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan ASN di Kalimantan Timur belum memadai baik dari aspek instrumen pelayanan maupun aspek sikap dalam pelayanan. Baik buruknya pelayanan ASN menentukan baik buruknya citra pemerintah. Sekaligus menentukan kuat dan lemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Secara umum pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan ASN sudah memadai. Namun demikian pada kalangan ASN muda sudah mulai tergerus dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal ini dapat dilihat sebanyak 15% ASN menyatakan ragu-ragu dan tidak yakin Pancasila bisa bertahan di tengah gempuran ideologi asing. Dan 20% menyatakan ragu-ragu dan tidak yakin peristiwa 30 September 1965 didalangi oleh PKI. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas ASN melalui kegiatan diklat. Peningkatan dalam bidang pelayanan adalah pemenuhan instrumen pelayanan pada masing-masing unit kerja. Kemudian dilanjutkan dengan diklat pembentukan sikap yang baik agar pelayanan berjalan efektif dan efisien. Sedangkan peningkatan pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah dengan diklat-diklat ke-Pancasila-an yang sesuai dengan situasi kekinian. Diklat yang memuat nilai-nilai “ASN BerAKHLAK” diyakini mampu meningkatkan kapasitas ASN dalam pelayanan sekaligus sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Disarankan agar diklat wajib PNS sebanyak 20 jamlat per tahun perlu dimasukkan materi ke-Pancasila-an sebanyak 10% atau 2 jamlat. Kepada BPIP diharapkan segera melaksanakan diklat tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan pejabat dan ASN.Pelayanan