Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

TANGGUNG JAWAB NAFKAH KELUARGA DARI ISTRI YANG BEKERJA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN HUKUM ADAT (Studi Penelitian di Kota Lhokseumawe) Nadya Syafitri; Hamdani Hamdani; Ramziati Ramziati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v10i2.5992

Abstract

Peran wanita saat ini memang terus mengalami perkembangan, tidak hanya dalam ruang lingkup keluarga tapi juga di bidang sosial, politik bahkan juga di bidang ketenagakerjaan. Bagaimana perbandingan terhadap tanggung jawab nafkah keluarga dari istri yang bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Adat di Kota Lhokseumawe? Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan tanggung jawab nafkah keluarga dari istri bekerja? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Perbandingan terhadap tanggung jawab nafkah keluarga dari istri yang bekerja. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pemberian nafkah keluarga dari istri tetap diperbolehkan dengan tujuan untuk membantu suami mencari nafkah. Dalam hukum adat, selama istri masih bekerja untuk membantu suami tidak pernah dilarang. Perbandingan Kedua hukum ini di Kota Lhokseumawe, yaitu pengaturan peran suami wajib memberi nafkah kepada keluarga sedangkan peran istri sunnah, dan akibat hukum yang ditimbulkan yaitu hilangnya peran sebagai suami dan hilangnya peran istri untuk tunduk kepada suami serta hilangnya tanggungjawab Istri. Akibat hukum yang ditimbulkan tanggung jawab nafkah keluarga dari istri bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu hukumnya sunnah jika membantu suami, makruh jika kebutuhannya telah dipenuhi oleh suaminya,Haram hukumnya jika mencari nafkah bagi dirinya sendiri. Akibat hukum yang ditimbulkan menurut hukum adat yaitu Kebutuhan wanita di wilayah kerja, ketaatan kepada suami berkurang kurangnya menjaga kehormatan diri dan Intensitas dalam mengurus rumah tangga berkurang.
Pelatihan JavaScript Programming Dasar Pada ASN dan Non ASN Diskominfo Bekasi Jafar Shadiq; Nadya Syafitri; Didik Setiyadi
Universal Raharja Community (URNITY Journal) Vol 1 No 1 (2021): URNITY (Universal Raharja Community)
Publisher : UNIVERSITAS RAHARJA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1417.74 KB)

Abstract

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Penyandiaksaraan (Diskominfostandi) Kota Bekasi tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Bahwa Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang manajemen informasi publik, teknologi informasi dan komunikasi, e-government dan statistik. dan coding untuk mencapai visi dan misi Dinas. Diperlukan kemampuan penguasaan teknologi dan informasi khususnya untuk ASN dan non ASN di Pemerintah Kota Bekasi, khususnya dalam penguasaan konsep JavaScript. Pelaksanaan Diklat Online PkM “Basic JavaScript” ini dilakukan sesuai dengan implementasi MoU yang telah dilakukan antara Pemerintah Kota Bekasi dengan Universitas Bina Insani. Melalui Diklat Online PkM "Basic JavaScript", dosen Fakultas Informatika Program Studi Sistem Informasi Universitas Bina Insani dapat memberikan bekal bagi ASN dan Non ASN di Pemerintah Kota Bekasi. Dengan adanya pelatihan konsep JavaScript ini diharapkan para ASNs dan Non ASNs dapat meningkatkan kemampuannya dan dapat mendukung penerapan Smart City di Kota Bekasi.