<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa di desa punggur Kapuas kecamatan kakap kabupaten Kubu Raya. Hasil penelitian ini diketahui bahwa realitas pelaksanaannya di desa Punggur Kapuas dikaji dari aspek komunikasi, aspek disposisi, aspek sumber daya, aspek struktur birokrasi masih belum berjalan sebagaimana diharapkan dalam usaha mengimplementasikan kebijakan UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kenyataan masih lemahnya aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan UU. No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa hal ini dilihat dari adanya miskomunikasi antara aparatur pemerintah desa. Dimana disatu sisi informasi kebijakan UU desa yang sudah dipahami dan dibuat oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, dengan pimpinan di desa ternyata tidak terkomunikasi dengan baik sampai ke tingkat bawah yang merupakan bagian dari penerima informasi kebijakan Undang- undang tentang desa. Cerminan kecenderungan atau disposisi dari beberapa realitas disposisi yaitu sikap pemahaman dan pelaksanaan kebijakan oleh aparatur pemerintahan desa maupun masyarakat desa. Dimana disposisi sikap penerimaan dan penolakan dari agen pelaksana kebijakan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Punggur Kapuas yaitu mencerminkan adanya dua kecenderungan yang terjadi dalam musyawarah desa. Implementasi kebijakan realisasi aspek sumber daya dalam implementasi kebijakan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di desa Punggur Kapuas belum semua terealisasi optimal dan belum tersedia sumber daya yang memadai. Aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan UU. NO 6 Tahun 2014 Tentang Desa Punggur Kapuas sudah mengacu kepada peraturan perundang- undangan.Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014]]>
