<![CDATA[Abstrak: Penelitian ini memaparkan tentang masalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama oleh anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Yyk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan menggunakan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (library). Peneliti memilih teknik silogistik dengan pola penalaran deduktif. Hasil analisis data menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku sudah sesuai dengan KUHAP 183, alasannya karena telah mempertimbangkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah yang telah diajukan ke penuntut umum dan hal ini bukti yang memberikan keyakinan kepada hakim dalam memutuskan anak pelaku salah melakukan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama. Hakim dalam memutus anak pelaku juga telah mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Permasyarakatan (Bapas), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA, serta asas kemanfaatan, keadilan, dan asas hukum. Kata kunci: Anak-anak; Kekerasan; Pertimbangan Hakim Abstract: The research describes about the problem of how judges consider in imposing criminal acts against perpetrators of violent crimes jointly committed by children in the jurisdiction of the Yogyakarta District Court in Decision Number 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Yyk. This research is a normative legal research that is perscriptive and uses a case approach. The type of data used is secondary data which includes primary legal materials and secondary legal materials. The data technique were collected from document study (library). The researcher chose syllogistic technique with deductive reasoning patterns. The result of analysis data showed that there were the judge in imposes a punishment on the perpetrators' child was appropriate with KUHAP 183, the reason is because he had considered at least 2 (two) valid evidences that have been submitted to public prosecutor and this evidence given conviction to the judge in decided the child of the perpetrator was wrong of committing a crime of violence that was carried out together. The judge in decided the perpetrators’ child also had considered recommendations from the Balai Permasyarakatan (Bapas), Law Number 11 of 2012 concerning SPPA, as well as the principles of expediency, justice, and legal certainty.Keywords: Children; Violence; Judges' Considerations]]>
