Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Patrika Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Alif Duta Hardenta
Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Quo Vadis Penyiaran Over-The-Top: Meluruskan Kedaulatan Kelembagaan Pengawas Penyelenggara Sistem Elektronik Alif Duta Hardenta; Zuhdi Fansuri Ariawan; Akhmad Farhan Nazhari
Kertha Patrika Vol 44 No 2 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KP.2022.v44.i02.p.05

Abstract

Over-The-Top (OTT) media-based Electronic System Operators are increasingly being used by the public as a result of media convergences and internet services. Nevertheless, the use of OTT services raises various problems, ranging from problems of threats to users, to regulatory issues for OTT. So far, OTT services are not regulated in a standard manner in one comprehensive law, causing uncertainty for both the consumer and its competitors, which are arranged by some regulatory attestation. This problem then became tangible when one of the broadcast services tried to appeal related to the definition and scope of regulation from the OTT services to the Constitutional Court. Based on these complications, it can be stated that there is a need for legal arrangements followed by institutions from the OTT supervisor. Therefore, the researcher elaborates the status quo with the problems of implementing the OTT services. With the description of the problem, together with further comparisons between countries, the researcher can conclude the arrangements for OTT organizers that can be included in legal regulations. In this study, several policy strategies were formulated for the implementation of institutional arrangements in the OTT services.
Manifestasi Partisipasi Publik dalam Doktrin Kepercayaan Publik bagi Pemenuhan Komitmen Perubahan Iklim Indonesia Alif Duta Hardenta; Ardianto Budi Rahmawan
Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia Vol 9 No 1 (2022): Oktober
Publisher : Indonesian Center for Environmental Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38011/jhli.v9i1.493

Abstract

Sebagai negara peratifikasi Persetujuan Paris, Indonesia wajib menyampaikan komitmen perubahan iklim berupa Nationally Determined Contributions (NDC). Lebih dari itu, sebenarnya Indonesia juga memiliki kewajiban untuk memenuhi komitmen yang telah dibuatnya dengan memanifestasikan partisipasi publik yang ada dalam doktrin kepercayaan publik (DKP). Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan sejauh mana peran partisipasi publik menerapkan DKP dalam pemenuhan NDC Indonesia. Walaupun partisipasi publik memiliki peran yang signifikan dalam pemenuhan NDC, tampak praktiknya masih jauh dari ideal.
PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA: PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA DAN EFEKTIVITASNYA: STUDI KASUS UU MINERAL BATUBARA Ardianto Budi Rahmawan; Alif Duta Hardenta
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 2 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v7.i2.p211 - 228

Abstract

Abstrak Indonesia mengalami krisis pengawasan legislasi. 77 tahun sejak Indonesia merdeka, sudah banyak regulasi yang diterbitkan oleh lembaga legislatif dan eksekutif untuk menunjang kapasitas pemerintah dalam mencapai cita cita bangsa. Akan tetapi, seiring dengan tumbuhnya teknologi banyak masyarakat yang sudah mulai paham dengan hukum dan berusaha mencari tahu efektivitas dari sebuah legislasi. Dengan diterbitkannya UU Mineral Batu Bara (UUMB) pada tahun 2020, banyak membuat masyarakat tercengang karena legislasi ini dibuat secara singkat dan tidak melibatkan partisipasi publik. Alhasil banyak masyarakat semakin tidak percaya terhadap lembaga legislasi Indonesia Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas UU MB dan penerapannya. Penulis akan menggunakan pendekatan normatif dan yurisprudensi melalui penggunaan data sekunder seperti hukum dan putusan mahkamah konstitusi (MK). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Badan Legislatif saat ini tidak mampu untuk melaksanakan proses pemantauan pelaksanaan undang-undang di Indonesia.
Co-Authors Akhmad Farhan Nazhari Ardianto Budi Rahmawan Ardianto Budi Rahmawan Zuhdi Fansuri Ariawan