<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara penerapan akad murabahah dalam produk pembiayaan dana haji pada perusahaan pembiayaan syariah ‘X’ dengan hukum Islam yang terdapat pada fatwa DSN-MUI. Penulisan ini menerapkan penelitian lapangan (field research) dengan melakukan pengamatan langsung pada objek di PT. X dan data yang digunakan merupakan data primer. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akad murabahah pada pembiayaan dana haji di PT. X belum memenuhi prinsip syariah sebagaimana yang telah ditentukan dalam kaidah hukum Islam. Hal ini dikarenakan ada beberapa syarat murabahah yang belum memenuhi ketentuan prinsip syariah. Pertama, berkaitan dengan objek atau barang yang diperjualbelikan pada akad murabahah dana haji di PT. X, terdapat unsur gharar dalam pembelian barang sehingga bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini dikarenakan proses transaksi beralih antara musytari dengan pemasok, sehingga bukan pihak ba’i yang secara langsung membeli barang tetapi musytarinya sendiri yang membeli barang dari pemasok. Kedua, dengan beralihnya pembelian barang dari ba’i kepada musytari maka ba’i dalam hal ini hanya sebagai pemberi pinjaman atau dana, bukan sebagai penjual atau pemilik barang. Ba’i dalam pembiayaan murabahah hanya memberikan dana kepada musytari guna pembelian objek murabahah sehingga musytari berhutang kepada ba’i. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh ba’i atas hutang tersebut termasuk riba.]]>
