Farid YN Acmad
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

Evaluasi Kebijakan BPNT Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Baadia Kota Baubau Asrin Asrin; Farid YN Acmad; Anwar Sadat
Journal of Government Science Studies Vol 1 No 2 (2022): Oktober 2022
Publisher : Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (697.398 KB) | DOI: 10.30598/jgssvol1issue2page86-94

Abstract

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program nasional dikelola oleh kementerian sosial yang dilimpahkan pada tingkat Kabupaten/Kota bertujuan mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan BPNT di kelurahan Baadia kecamatan Murhum kota Baubau. penelitian ini menggunakan toeri evaluasi kebijakan William N. Dunn dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif serta teknik analisis data Miles dan Huberman Untuk mencapai kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menujukkan bahwa efektifitas apabila hasil yang diinginkan telah mencapai tujuan yang dilihat dari ketepatan, kecukupan dan kulalitas; cukup baik dalam meringankan beban pengeluaran serta dari segi kualitas sangat baik dengan KPM yang menyatakan kepuasan terhadap kualitas beras yang mereka dapatkan. Namun, dari keseluruhan dapat disimpulkan belum cukup efektif hal ini dapat dilihat dari penambahan masyarakat miskin. Efisiensi penelitian ini dilihat dari jumlah usaha dalam mencapai hasil yang diharapkan melalui tingkat pemerataan, waktu dan responsivitas. masih banyak terdapat keluarga penerima manfaat yang belum menangkap maksud tujuan dari program BPNT membuktikan bahwa kurangnya usaha pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan ketepatan waktu dimana masyarakat kurang kejelasan dalam waktu penerimaan bantuan yang berarti belum efektif. ada baiknya pemerintah selalu melaksanakan dengan rutin survei lapangan untuk memastikan masyarakat yang berhak dan tidak sebagai penerima manfaat.