Muhammad Habibi
Program Studi S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

SINERGITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEKARANGAN PANGAN LESTARI MENCAPAI SDGS TANPA KELAPARAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Muhammad Habibi
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2022 Transisi Global dalam Mencapai SDGs 2030
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebagai salah satu bagian dari negara yang tergabung dalam United Nations (UN) turut melaksanakan program pembanguan berkelanjutan SDGs. Salah satunya adalah Zero Hunger atau tanpa kelaparan. Untuk itu, Kabupaten Kutai Kartanegara turut mengimplementasikan program SDGs tanpa kelaparan melalui penguatan kemandirian P2L sebagai program kebijakan pemerintah pusat. Berdasarkan observasi dan penjajakan awal, keberadaan kebijakan program P2L masih memerlukan intervensi yang lebih intens lagi, terutama kepada kelompok sasaran, khususnya membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan replikasi P2L dipekarangan rumah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menggali peran dari stakeholder pentahelix dalam pembangunan kemasyarakatan yang meliputi pemerintah, pengusaha, akademisi, komunitas atau masyarakat dan media massa dalam rangka mendukung penguatan implementasi kebijakan program P2L mencapai SDGs tanpa kelaparan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konsep kolaborasi pentahelix dalam pelaksanaan program P2L sebagai kebijakan untuk mencapai tujuan SDGs tanpa kelaparan masih belum optimal, mengingat program ini sebagai program pilot project sehingga masih terbatas pada stakeholders yang terlibat. Dimana dari 5 (lima) stakehoders peran akademisi, pengusaha, dan media massa belum terlibat secara mendalam, termasuk peran dari pemerintah desa khususnya dari sisi kebijakan dan dukungan program pemberdayaan serta anggaran pada tingkat desa. Sehingga kedepannya perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bersama para OPD perangkat daerah yang terkait pada bidang ini, melalui MoU dan MoA yang efektif dan terlaksana dengan baik, konsisten dan berkelanjutan.