Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JOURNAL EQUITABLE
Sridevi Ayunda
Universitas Islam Riau
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
AZAS KESEIMBANGAN TERHADAP PRAKTEK PERJANJIAN SEWA BELI PADA LEMBAGA PEMBIAYAAN (FINANCE) Rosyidi Hamzah; Sridevi Ayunda
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 2 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i2.4255

Abstract

The practice of leasing is mostly carried out by financial institutions in running their business. The lease purchase stands on the agreement that has been agreed by the parties. The debtor is required to pay installments in the form of rent to the creditor and if lease-purchase installments have been fulfilled in accordance with agreement, the object of the lease-purchase is automatically purchased by the debtor. If the debtor defaults in paying the rent installments, the creditor can withdraw the object of the lease anytime and anywhere because the object of the lease still belongs to the creditor. The problem that occurs in the lease purchase agreement is that when the debtor defaults and the object of the lease is withdrawn by the creditor, the debtor no longer has the right to the rental installments that he has paid so far, so the expectations of the debtor to have the object is lost and the rent installments are also lost. The equality in the purchase agreement must be applied in the lease purchase agreement. The legal vacuum in the practice of leasing must be filled by creating new laws in the field of leasing. Keywords: Purchase, Legal Vacuum, Equality
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP STATUS PERUBAHAN PT PERORANGAN MENJADI PT PERSEKUTUAN MODAL PADA SAAT PEMEGANG SAHAM LEBIH DARI SATU ORANG DAN MELEBIHI KRITERIA USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK) Rosyidi Hamzah; Sridevi Ayunda
JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v8i3.6027

Abstract

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kemudahan bagi pelaku UMK adalah pendirian badan hukum PT Perorangan. Pendirian PT Perorangan bagi pelaku UMK adalah wadah untuk menaikkan kelas pelaku usaha mikro dan kecil. Jika PT Perorangan ingin memperluas akses usahanya, maka PT Perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi PT persekutuan modal jika pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan PT Perorangan tersebut tidak memenuhi lagi kriteria UMK. Perubahan status PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal dilakukan dengan akta notaris, didaftarkan secara elektronik melalui AHU online Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan status PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal masih menimbulkan ketidak pastian hukum. Pada saat PT Perorangan dirubah menjadi PT persekutuan modal belum ada sistem yang menampungnya secara sempurna. Didalam prakteknya untuk melakukan perubahan, maka PT Perorangan dibubarkan terlebih dahulu dan kemudian baru dibuat PT persekutuan modal dengan nama yang sama. Akibat hukum dari bubarnya sebuah badan hukum tentu berbeda dengan akibat hukum berubahnya status badan hukum dari PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal. Penyempurnaan sistem layanan Administrasi Hukum Umum harus disempurnakan sehingga perubahan PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal dapat dilakukan tanpa membubarkan badan hukum yang lama.
Co-Authors Rosyidi Hamzah