Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
1.881
P-Index
This Author published in this journals
All Journal BINAMULIA HUKUM Amwaluna Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Journal of Islamic Economic Literatures Indonesia Law Reform Journal (ILREJ) Islamic Social Finance Jurnal Penelitian Serambi Hukum Halal Tourism and Pilgrimage Tamkin Journal Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan
Dwi Ratna Kartikawati
Universitas Krisnadwipayana
Religion Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Mengaplikasikan Kebijakan Penatagunaan Tanah Melalui Perdes untuk Mewujudkan Visi Kemandirian Desa Dwi Ratna Kartikawati
BINAMULIA HUKUM Vol 8 No 1 (2019): Binamulia Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37893/jbh.v8i1.21

Abstract

Penatagunaan tanah pedesaan terasa semakin mendesak di tengah ancaman krisis pangan dunia, tingkat urbanisasi yang kian tak terkendali, kemiskinan struktural di pedesaan, kesenjangan sosial ekonomi yang kian melebar, konflik agraria, dan kerusakan lingkungan yang terjadi secara masif di seluruh wilayah hukum NKRI. Jika dicermati, persoalan yang mendasar adalah pada penatagunaan tanah atau perencanaan tata guna tanah (landuse planning) yang tidak pernah tuntas dan penguasaan tanah (land acquisition) yang timpang. Dengan hadirnya Undang-Undang Desa yang disandarkan pada asas rekognisi dan subsidiaritas sebagai prinsip visi kemandirian desa, diharapkan akan mewujudkan perencanaan pembangunan desa berbasis pada potensi lokal. Dalam Undang-Undang Desa, kewenangan desa menjustifikasi perencanaan tata guna tanah yang dilegalisasikan melalui Peraturan Desa (Perdes). Oleh karena pengaturan tata guna tanah hingga saat ini belum ada, maka Perdes diharapkan sebagai bentuk inisiasi bottom up planning untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal penatagunaan tanah dan penataan ruang desa. Kata Kunci: tata guna tanah, penatagunaan tanah, UU Desa, Perdes, kemandirian desa.
Analisis Akta Wasiat yang Tidak Diketahui Oleh Ahli Waris Berdasarkan Hukum Waris Perdata Maziyyatul Muslimah; Dwi Ratna Kartikawati; Murendah Tjahyani
Krisna Law Vol 4 No 1 (2022): Krisna Law, Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (194.784 KB) | DOI: 10.37893/krisnalaw.v4i1.569

Abstract

Akta wasiat adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Pada praktiknya terdapat kemungkinan tidak dilaksanakannya akta wasiat tersebut. Hal ini terjadi apabila ahli waris tidak mengetahui adanya akta wasiat yang ditinggalkan oleh pewaris, sehingga ahli waris telah melakukan pembagian harta waris tidak berdasarkan pada akta wasiat. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana kedudukan akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris dan bagaimana akibat hukum pembagian harta waris apabila pada akhirnya diketahui adanya akta wasiat. Dengan metode penelitian hukum yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi lapangan, disimpulkan bahwa akta wasiat yang tidak diketahui oleh ahli waris tetap memiliki kedudukan hukum dan tetap dapat dijalankan apabila telah diketahui. Apabila harta waris telah dibagikan maka akibat hukum pembagian harta waris tersebut dapat dibatalkan, ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam pengadilan perkara tersebut tidak langsung diselesaikan secara litigasi, tetapi dilakukan berdasarkan konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Jika penyelesaian tidak dapat dilakukan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penyelesaian perkara tersebut dilakukan berdasarkan litigasi atau putusan pengadilan. Kata Kunci: Ahli Waris; Akta Wasiat; KUH Perdata.
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Semen Curah Hilda Latifah; Dwi Ratna Kartikawati; Murendah Tjahyani
Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (144.161 KB) | DOI: 10.37893/krisnalaw.v3i2.386

Abstract

Di zaman nenek moyang kita, awalnya perdagangan dilakukan dengan saling bertemunya antara kedua belah pihak yang telah menemui kata sepakat, kemudian melakukan transaksi dengan sistem barter, di mana kedua belah pihak saling menukarkan barang yang disepakati. Seiring berkembangnya zaman, sistem barter gugur dan ditemukannya alat pembayaran, perdagangan dilakukan dengan cara jual beli, yang di mana pihak penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang senilai dengan harga yang telah disepakati.. Menurut Subekti, bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan ingkar janji (wanprestasi) jika memang dapat dibuktikan bukan karena overmacht atau keadaan memaksa. Debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Syarat suatu sahnya Perjanjian menurut KUH Perdata ada 4 sebagai berikut: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan mengkaji dan menguji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian jual beli semen curah, ditambah dengan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 272/Pdt.G.2020/PN.Sby.
Tanggung Jawab Rumah Sakit terhadap Pemenuhan Hak Pasien pada Masa Pandemi COVID-19 Dwi Ratna Kartikawati
Indonesia Law Reform Journal Vol. 1 No. 3 (2021): November 2021
Publisher : Universitas Muhammadiyah Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.147 KB) | DOI: 10.22219/ilrej.v1i3.18223

Abstract

Hospitals are one of the facilities that support efforts in handling Covid-19. Hospitals provide the basis for medical services. The implementer of medical services has many actors in it, so the hospital as part of the facility needs to be legally clarified. Indonesia has issued regulations contained in Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals. This study aims to see how the provisions of the legislation in Indonesia accommodate the position of hospitals in handling Covid-19. The analytical method used is qualitative analysis that uses a literature study approach in seeing the development of the number of legal sources. With this method, a number of specific descriptions are obtained that can provide information on how the duties, functions, obligations, and quality standards are supported by legislation for hospitals to be able to optimize medical services. The results of this study indicate that during the Covid-19 pandemic, hospitals have a great responsibility in improving services for patients infected with Covid-19. Various laws and regulations have explained how the central position of hospitals that need to improve medical services during the Covid-19 pandemic is still happening. Good medical services and in accordance with the rules will be a good foundation for handling the Covid-19 pandemic. Keywords: Hospital; Medical Services; Law: Covid-19 Abstrak Rumah sakit menjadi salah satu dari fasilitas yang mendukung upaya dalam penanganan Covid-19. Rumah sakit memberikan dasar untuk pelayanan medis. Pelaksana dari pelayanan medis memiliki banyak aktor didalamnya, sehingga rumah sakit sebagai bagian dari fasilitas perlu diperjelas kedudukan secara hukum. Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang tertuang dalam  Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kapasitas peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakomodir posisi rumah sakit pada penanganan Covid-19. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menggunakan pendekatan studi pustaka dalam melihat perkembangan sejumlah sumber hukum. Dengan metode ini maka didapatkan sejumlah deskripsi khusus yang dapat memberikan informasi mengenai bagaimana tugas, fungsi, hak, kewajiban dan standar mutu yang didukung peraturan perundang-undangan bagi rumah sakit untuk mampu mengoptimalkan pelayanan medis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada masa pandemic Covid-19 rumah sakit memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan pelayanan untuk pasien yang terinfeksi Covid-19. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan telah dijelaskan bagaimana posisi sentral rumah sakit yang perlu untuk meningkatkan pelayanan medis selama pandemi Covid-19 masih terjadi. Pelayanan medis yang baik dan sesuai dengan aturan akan menjadi landasan baik bagi penanganan pandemi Covid-19.
Islamic Microfinance as Social Finance in Indonesia: A Review Aisyah As-Salafiyah; Dwi Ratna Kartikawati
Islamic Social Finance Vol. 2 No. 1 (2022): Islamic Social Finance
Publisher : SMART Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1685.404 KB) | DOI: 10.58968/isf.v2i1.118

Abstract

Islamic microfinance is one of the Islamic social and financial instruments in increasing the productivity of MSMEs, which helps the country's economic development by providing capital. This study aims to determine the development map and trends of published research on the theme of Islamic microfinance in Indonesia. Data analyzed from more than 54 research publications Scopus indexed. The export data is then processed and analyzed using the R Biblioshiny application program to find the bibliometric map of the development of Islamic Microfinance in Indonesia. The research results show that the number of publications on the development of Islamic microfinance research in Indonesia continues to increase, where the results of the co-occurrence network of this theme show that there are four varied characters. At the same time, the thematic map divides it into four quadrants: dropping or emerging themes, basic themes, highly developed and isolated themes, and motor themes. In addition, this study also analyzes the most popular trend maps from journals, authors, affiliations, countries of correspondence and most cited countries.
How Far Has Halal Travel Been Studied? Aviyu Nekha; Dwi Ratna Kartikawati
Halal Tourism and Pilgrimage Vol. 2 No. 1 (2022): Halal Tourism and Pilgrimage
Publisher : SMART Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.729 KB) | DOI: 10.58968/htp.v2i1.154

Abstract

The increasing growth of the Muslim population, followed by increasing religiosity, has led to a rising desire to travel with halal tourism. Not only are Muslim-majority countries aware of this, but non-Muslim countries are also interested in developing this market. This research aims to see the development of Halal Travel research worldwide published by journals with this theme. This study used a qualitative method with a bibliometric analysis approach. The data used is secondary data with the theme of Islamic halal travel originating from the Scopus database for 2011-2023. Then, the data is processed and analyzed using the VosViewer application to know the bibliometric map of the development of Halal Travel research worldwide. The study found six clusters related to Halal Travels: challenge in halal travel, halal travel in general, application Islamic value in halal travel, halal travel index, halal food in non-muslim country, and Intention and relationship muslim millennial for halal travel. The authors with the most published articles are Han H, Al-Ansi A, Rahman M. K, and Oktadiana H. The three keywords that appear the most are tourism, muslim tourist, and tourist. The author's affiliation is the university with the most publications dominated by Sejong University, UTM, and UPM. And countries with the most publications related to related studies are Malaysia, Indonesia, and South Korea.
A Review on Islamic Micro-insurance Studies Amelia Tri Puspita; Dwi Ratna Kartikawati
Tamkin Journal Vol. 1 No. 1 (2022): Tamkin Journal
Publisher : SMART Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58968/tj.v1i1.131

Abstract

The global insurance system is growing rapidly in a large number of countries in the world, including Indonesia. OJK shows support for increasing the growth of the Islamic finance industry in Indonesia by establishing a Sharia micro-insurance product which was officially launched in 2014. Therefore, to maintain its existence it must be supported by good governance. So, this study aims to meet the development trend of Microinsurance research published by leading journals on microinsurance. The data analyzed consisted of 198 indexed research publications. The data is then processed and analyzed using the VoS viewer application to find out the bibliometric map of Islamic microinsurance research development.
Analisis Peran Hukum dan Ekonomi Makro Terhadap Inflasi Kota Bandung Tahun 2020 Dwi Ratna Kartikawati
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 16 No 02 (2023): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 16 No 02 Tahun 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v16i02.719

Abstract

This writing aims to analyze the role of law in regulating economic policies in the city of Bandung in suppressing the inflation rate. The approach used in this writing is a qualitative descriptive approach with data collection techniques through secondary data literature studies. The results of a literature study show that inflation in the city of Bandung in 2020 reached 6.04%. Factors contributing to this inflation were rising fuel prices, the rainy season which resulted in rising vegetable prices, and the COVID-19 pandemic which had an impact on market uncertainty. From a macroeconomic perspective, the role of law is very important in regulating economic policies to suppress inflation. In the city of Bandung, policies implemented include controlling the prices of goods, expanding micro, small and medium enterprises (MSMEs), and monitoring monetary policy. Therefore, proper application of laws and regulations is needed to create economic stability in the city of Bandung and Indonesia in general. Keywords: Inflation, Law, Macroeconomics.
Analisis Peran Hukum dan Ekonomi Makro Terhadap Inflasi Kota Bandung Tahun 2020 Dwi Ratna Kartikawati
Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Medan Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen dan Akuntansi Medan
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/jumansi.v5i2.2325

Abstract

Latar belakang: Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dalam mengatur kebijakan perekonomian di Kota Bandung dalam menekan tingkat inflasi, Metode penelitian: Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur data sekunder. Hasil penelitian: Hasil penelitian studi literatur menunjukkan bahwa inflasi di Kota Bandung tahun 2020 mencapai 6,04%. Faktor yang menyumbang inflasi tersebut adalah meningkatnya harga bahan bakar minyak, adanya musim hujan yang mengakibatkan kenaikan harga sayur-mayur, dan pandemi COVID-19 yang berdampak pada ketidakpastian pasar. Dalam perspektif ekonomi makro, peran hukum sangat penting dalam mengatur kebijakan perekonomian untuk menekan inflasi. Di Kota Bandung, kebijakan yang dilakukan antara lain pengendalian harga-harga barang, perluasan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pengawasan kebijakan moneter. Kesimpulan: Penerapan hukum dan peraturan yang tepat sangat diperlukan untuk menciptakan kestabilan perekonomian di Kota Bandung dan Indonesia pada umumnya. Kata kunci: Inflasi, Hukum, Ekonomi Makro.
A Review on Islamic Bank Law: A Qualitative Approach Solihah Sari Rahayu; Anwar Adem Shikur; Dwi Ratna Kartikawati
Journal of Islamic Economics Literatures Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Islamic Economic Literature
Publisher : SMART Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58968/jiel.v4i1.218

Abstract

Islamic banking and the law issue become a topic that has been studied more and more in the last few decades. This study aims to analyze the literature related to Islamic bank law with coverage of research trends and future research directions. A total of 375 articles sourced from Scopus which were analyzed using the biblioshiny R software. The findings in this study include keywords that are often used in research, including banking, sustainable development, Malaysia, Islamic bank law and Islamism. While the authors who have the greatest contribution to this study are Scholtenz B, Peres-gladish, and Nilsson J. Finally, the latest topic trends in related research Islamic bank law are Covid-19, pandemic, ESG, and ratings.
Co-Authors Aam Rusydiana Aisyah As-Salafiyah Amelia Tri Puspita Anwar Adem Shikur Aviyu Nekha Hilda Latifah Maziyyatul Muslimah Murendah Tjahyani Rukiah Solihah Sari Rahayu Wanda Khairun Nasirin