Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2019 - 2024

3.16

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Ius Constituendum Ensiklopedia of Journal Unes Law Review Jurnal Jatiswara Jurnal Syntax Fusion : Jurnal Nasional Indonesia International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Journal of Social Research Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora (JISPENDIORA) Literacy : International Scientific Journals of Social, Education, Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research International Journal of Education, Language, Literature, Arts, Culture, and Social Humanities International Journal of Sustainability in Research (IJSR)

Fadlan Fadlan

Batam University

Author-ID : 5660810

Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3

EKSISTENSI OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG POLIS ASURANSI Paulus Jimmytheja Ng; Jemmy Rumengan; Fadlan Fadlan; Idham Idham
Jurnal Ius Constituendum Vol 5, No 2 (2020): OKTOBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v5i2.2308

Tujuan penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian kewajiban PT. Asuransi Jiwa Bakrie kepada pemegang polis produk asuransi diamond investa dan eksistensi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang polis produk asuransi diamond investa. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dalam pengawasan dan pengaturan usaha perasuransian di Indonesia yang memiliki kewenangan sangat besar, namun dalam penyelesaian kasus gagal bayar perusahaan asuransi terkendala karena tidak adanya itikad baik dari PT. Asuransi Jiwa Bakrie dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada para pemegang polis produk asuransi diamond investa. Masih berlarutnya penyelesaainan nasabah polis asuransi Bakri Life terutama produk asuransi diamond fiesta karena OJK tidak dapat bertindak secara tegas. OJK tidak menjalankan fungsi, tugas, tanggung jawab dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang polis sebagaimana mestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan Hukum Rekruitmen Pekerja Alih Daya Guna Meneguhkan Kepastian Hukum Ryan Istiyanto; Idham Idham; Fadlan Fadlan
Jatiswara Vol 36 No 3 (2021): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v36i3.355

Perlindungan adalah suatu cara atau proses atau perbuatan untuk melindungi. Perlindungan memiliki makna adalah hak yang didapatkan oleh setiap orang dalam wilayah suatu negara yaitu berupa hak untuk mendapatkan atau memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat merasa tenang dan damai. Perlindungan hukum tenaga kerja alih daya dalam kesejahteraan pekerja bidang tenaga pengamanan.Hal ini menarik penulis untuk meneliti bagaimana pengaturan hukum tentang perlindungan kesejahteraan tenaga kerja alih daya di bidang jasa pengamanan di PT. Putra Tidar Perkasa dan bagaimana implementasi faktor, kendala, dan solusi perlindungan kesejahteraan tenaga kerja alih daya di bidang jasa pengamanan di PT. Putra Tidar Perkasa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris, dengan jenis penelitian deskriptif, dimana dalam penelitian ini akan diuraikan bagaimana tentang perlindungan kesejahteraan tenaga kerja alih daya di bidang jasa pengamanan di PT. Putra Tidar Perkasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ditambah lagi dengan telah disahkannya Undang Undang Omnimbus Law yakni Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan beberapa peraturan pelaksananya mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 35, 36 dan 37 yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak pekerja. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, lapangan dan metode wawancara, serta data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.Undang-Undang atau aturan telah ditetapkan oleh Pemerintah namun dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala yang mempengaruhi pemenuhan atas perlindungan kesejahteraan. Terlebih sesuai dengan BAB X yang membahas tentang perlindungan, pengupahan dan kesejahteran. Terutama pada Pasal 88 tentang pengupahan dan Pasal 99 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, PT. Putra Tidar Perkasa telah melaksanakan aturan perundangan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan termasuk Undang Undang Omnimbus Law serta peraturan pelaksanaannya terkait dengan ketenaga kerjaan telah di implementasikan dengan cukup patuh meskipun terdapat kendala dengan pengawasan dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Karena itu penulis menyarankan agar lebih meningkatkan sistem pengawasan dalam pemenuhan perlindungan kesejahteraan ini.

PERJANJIAN JUAL BELI BERBASIS DIGITAL DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA: DIGITAL-BASED PURCHASE AGREEMENT FROM CIVIL LAW ASPECTS Fadlan Fadlan
Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora (JISPENDIORA) Vol. 1 No. 1 (2022): April : Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Humaniora (JISPENDIORA)
Publisher : Badan Penerbit STIEPARI Press

The purpose of this study is to find out how the legal review of the sale and purchase agreement through e-commerce and to find out the time and validity of the agreement in the electronic sale and purchase agreement. The data collection method used is primary legal materials, namely laws and court decisions. Secondary legal materials are various literatures, expert opinions, legal dictionaries. Non-legal materials such as the Big Indonesian Dictionary and economic books. The results of the research conducted that the validity of online buying and selling agreements by parties with different legal systems, remains valid. This can be seen even though the different legal systems of the agreement occur because of a prior agreement between the parties, where when they want to enter into an e-commerce contract the parties can determine the choice of law and the choice of which forum is the basis for implementing e-commerce as well as being a second agreement. parties in the event of a dispute in the future. If a choice of law is not made, then to determine the applicable law, the principle/theory (the most characteristic) in Civil Law must be used.

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM ERA TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM (STUDI KASUS DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU) Ayuniawati Ayuniawati; Fadlan Fadlan; Juhrin Pasaribu
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2022): Volume 5 No. 1 Edisi 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

The problem of trafficking in persons has recently emerged as a much debated issue both at the regional and global levels and is caused by a form of slavery. The author is interested in choosing this title topic because this problem occurs a lot at this time, this has a big impact if left unchecked. This study aims to (1) find out the legal arrangements for the criminal act of trafficking in warlocks in the Riau Archipelago Province. (2) To find out what are the obstacle factors and solutions in the implementation at the time of the investigation regarding the criminal case of trafficking in persons in the Riau Islands Province. This study uses a normative legal method that aims to find a truth. This research was conducted at the Directorate General of Criminal Investigation of the Riau Islands Regional Police with sample data provided by the Riau Islands Police regarding the investigation of criminal acts of trafficking in persons. The results of this study are (1) Against the suspect Sdra AKUI als AWI, the elements of the alleged article have been fulfilled including recruiting, sending, receiving, fraud, sheltering, debt bondage, receiving benefits, and abusing vulnerable positions with the aim of sexually exploiting victims. and economics and intentionally making as a livelihood or as a habit of doing or facilitating acts of violating decency by other people to third persons and committing, ordering to do and participating in committing such criminal acts as regulated in the formulation of Article 2 of the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2007 concerning Trafficking in Persons and Article 296 in conjunction with Article 55 paragraph (1) to (1) of the Criminal Code. (2) Economic factors/poverty, education factors, environmental factors, and other factors are factors that cause trafficking in persons. With this case, it is better to form a task force that involves many members with sub-groups and involves the community. Keywords: Trafficking in Persons, Legal Protection, Crime, ICT.

ANALISIS YURIDIS MEKANISME PENANGANAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA (STUDI PENELITIAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU) Tri Yani Joy Duha; Fadlan Fadlan; Juhrin Pasaribu
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2022): Volume 5 No. 1 Edisi 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

In this era, in the era of globalization, we increasingly find crimes that are increasing in the community, one of which is the crime of trafficking in persons.. Trafficking in persons has been agreed upon by the international community as a violation of human rights. The Indonesian government has shown its intention to eradicate these crimes despite the fact that there is the involvement of perpetrators who are mutually organized networks in broad syndicates and even abroad. This study aims to determine the legal arrangements for the way law enforcement treats victims of trafficking crimes and to determine the implementation, constraints and solutions of law enforcement in dealing with trafficking cases at the Directorate of General Criminal Investigation of the Kepri Regional Police. This type of research uses an empirical / sociological type of research using the normative juridical approach method, namely in the form of an analysis of legal arrangements that regulate things that occur problems to obtain secondary data and a sociological juridical approach to obtain primary data through field research. Obstacle factors include services in the context of recovering/rehabilitating victims in health and social aspects and victim repatriation services to the area of origin or proper shelter according to the needs of the victim. The study concluded that: The legal regulation of the Trafficking in Persons Act is considered to be incomplete and universal, the handling of victims of the Trafficking in Persons Act is not only the responsibility of the Police, but is the responsibility of the Government, Community Institutions.It is recommended that the prevention and handling of trafficking crimes must be carried out optimally and integratedly by cooperating with the community and Governments and community institutions in the fight against trafficking in persons.Keywords: Human Trafficking, Human Rights, Investigations

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN ATAS PELAKU PENADAH BARANG HASIL PENCURIAN SEPEDA MOTOR UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN HUKUM Rizky Pratama; Fadlan Fadlan; Christiani Prasetiasari
Ensiklopedia of Journal Vol 5, No 3 (2022): Volume 5 No. 1 Edisi 3 Desember 2022
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

In writing this thesis entitled Juridical analysis of the punishment of the perpetrators of collecting goods resulting from theft of motorbikes to realize legal order, the research study of the Barelang Police of Batam City, there is a problem formulation that includes the legal arrangement of punishment for the perpetrators of collecting goods resulting from theft of motorcycles to realize legal order and the second concerning the implementation, constraint factors and solutions. data collection was carried out through interviews with parties related to the research topic. In addition, the author also conducts library research through books related to the research topic. Furthermore, the data obtained were analyzed qualitatively which was then presented descriptively. The results of research and discussion in the implementation of punishment for perpetrators of collecting goods from motorbike theft to realize legal order show the results of this study in the form of the application of the criminal act of confiscation contained in Article 480 of the Criminal Code paragraph (1), especially in the Barelang Police Station area, which is very good and based on regulations invite. As for the problems discussed in this thesis, namely the process of criminalizing the perpetrators of collecting goods resulting from theft of motorbikes to create legal order and discussing the factors of obstacles and solutions faced by investigators in carrying out convictions for perpetrators of criminal acts of detention. From this research, it shows that the perpetrator is not the main actor but participates in a criminal act, namely detention in this case the prosecutor always asks that there must be a suspect or main actor of a criminal act of theft first, if not side by side it will be returned.Keywords: Theft, Crime, Detention

JURIDICAL ANALYSIS OF APPLICATION OF NARCOTIC REHABILITATION THROUGH INTEGRATED ASSESSMENT OF NARCOTICS ABUSERS IN THE RIAU ISLANDS (Research Study at the National Narcotics Agency of the Riau Islands Province) Ika Indriyani; Soerya Respationo; Fadlan Fadlan
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 2 No. 6 (2022): November
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v2i6.448

The aspect of punishment given to Narcotics Addicts is intended to provide treatment (treatment) and improvement (rehabilitation) not just punishment. Because basically narcotics abusers or addicts are perpetrators of narcotics abuse crimes as well as victims of their own actions. the legal arrangement for the application of narcotics rehabilitation through an integrated assessment of narcotics abusers in the Riau Islands (Research Study at the National Narcotics Agency of the Riau Islands Province) has been running as expected, but the facts on the ground still encounter obstacles. , especially in law enforcement. Therefore, it is hoped that law enforcers can carry out their duties optimally so that the obstacles they face can be minimized.

JURIDICAL ANALYSIS OF SUPERVISION OF QUALITY SYSTEM IMPLEMENTATION IN FULFILLMENT OF EXPORT REQUIREMENTS FOR FISHERIES PRODUCTS TO REALIZE LEGAL PROTECTION TO THE COMMUNITY: RESEARCH STUDY AT THE OFFICE OF THE FISH QUARANTINE CENTER, QUALITY CONTROL AND SAFETY OF FISHERY PRODUCTS TANJUNGPINANG Arrofik Arrofik; Fadlan Fadlan; Lagat Parroha Patar Siadari
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 2 No. 6 (2022): November
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v2i6.453

The construction of the journal topics mentioned above are: "Juridical Analysis of Supervision of Quality System Implementation in Fulfilling Export Requirements for Fishery Products to Realize Legal Protection to the Community (Research Study at the Tanjungpinang KIPM Center)", with the formulation of the problem: "How are the Legal Arrangements, Implementation, Constraint Factors, Barriers and Solutions in the Implementation of a Quality System in Fulfilling Export Requirements for Fishery Products at the Tanjungpinang KIPM Center?. This type of writing uses a descriptive method using a normative approach (legal research) to obtain secondary data and an empirical approach (juridical sociological), to obtain primary data through field research (field research). For the grand theory using positive law theory by John Austin, middle theory uses law enforcement theory proposed by Lawrence M. Friedman and applied theory uses legal compliance theory according to Soerjono, Salman and legal effectiveness theory according to Soerjono Soekanto. The results of the analysis concluded that the supervision of the implementation of the Fishery Product Quality Assurance System/HACCP by the competent authority of Balai KIPM Tanjungpinang was carried out through monitoring the implementation of activities and evaluating the achievements of surveillance activities on the consistency of the implementation of HACCP at UPI in accordance with the surveillance and official control programs.

JURIDICAL ANALYSIS OF FUNCTIONS AND BENEFITS OF VILLAGE COMMUNITY INSTITUTIONS IN TANJUNGPINANG CITY Roni Syaputra; Lagat Parroha Patar Siadari; Fadlan Fadlan
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 2 No. 6 (2022): November
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v2i6.466

This study aims to determine the implementation of the functions and benefits of urban village social institutions in Tanjungpinang City in order to guarantee and provide legal certainty to the community so that they can be legally accounted for, especially when accountability is in accordance with statutory regulations. The problems in this research are First; functions and benefits of village community institutions in Tanjungpinang City? Second, how are the efforts to supervise village community institutions in Tanjungpinang City? Third; What are the factors constraining the development of village community institutions in Tanjungpinang City. This research uses a descriptive method with the type of empirical or sociological normative research (applied law research) which is basically a merger with a normative approach (legal research), namely legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions (codifications, laws or contracts) as a whole. in action on certain legal events that occur in society and in order to obtain primary data through field research (research). Based on the results of the research, it was found that the legal arrangements for Social Institutions were adequate as regulated in the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 18 of 2018 concerning Social Institutions and Tanjungpinang City Regional Regulation Number 10 of 2021 concerning Community Institutions. Second, in supervising community institutions to pay more attention to the implementation of duties, functions and obligations in social institutions. Third, the constraints/obstacles on community participation and socialization which should be the government's reference for increasing the welfare of the people in the Kelurahan in particular and in the City of Tanjungpinang in general.

JURIDICAL ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) IMPLEMENTATION RELATED TO LICENSE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT IN BATAM CITY (RESEARCH STUDY IN BATAM CITY INVESTMENT SERVICE INTEGRATED SERVICES (PTSP) Titising Indah Wijayanti; Fadlan Fadlan; Laily Washliaty; Lagat Siadari Parohha
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 3 No. 1 (2023): January
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v3i1.480

The construction of the journal topic above is: "Juridical Analysis of the Effectiveness of Online Single Submission (OSS) Implementation Related to Licensing for Environmental Protection and Management in the City of Batam", with the formulation of the problem: How to Regulate Law, Implementation, Constraint Factors and Solutions to Juridical Effectiveness of Online Single Implementation Submission (OSS) Related to Licensing for Environmental Protection and Management in the City of Batam?. The type of writing is normative law, using a legal research methodology, on the support of secondary data, and using a qualitative approach, and to obtain secondary data, obtained through library research. research). For grand theory using the theory of legal objectives by Gustav Radbruch of law, middle theory using the legal theory of substance of law by M. friedman and applied theory using the theory of the law of happiness (utilitarianism) by Jeremy Bentham. The results of the analysis concluded that the Effectiveness of the Implementation of Online Single Submission (OSS) aims to facilitate investment as a framework for accelerating and increasing investment and business, by applying business permits with integrity electronically.

Co-Authors Agus Siagian Andri Gotama Arrofik Arrofik Ayuniawati Ayuniawati Christiani Prasetiasari Christiani Prasetyasari Dahlan Dahlan Dahlan Dahlan Darwis Anatami Erlys Erlys Erniyanti Erniyanti Erniyanti Erniyanti Erniyanti Erniyanti Erniyanti Fernando Chandra Fitra Azli Idham Idham Idham Idham Ika Indriyani Jemmy Rumengan Jerry Satriawan Juhrin Pasaribu Jurhan Panangian Siallagan Lagat Parroha Patar Siadari Lagat Parroha Patar Siadari Lagat Parroha Patar Siadari Lagat Siadari Parohha Laily Washliaty Nina Firda Amalia Nurul Aliatul Hana Oyong Wahyudi Parameshwara Parameshwara Paulus Jimmytheja Ng Ramlan Ramlan Ramon Nofrial Rizky Pratama Roni Syaputra Rosilia Eka Fitriana Ryan Istiyanto Soerya Respationo Soerya Respationo Soerya Respationo Soerya Respationo Soerya Respationo Soeryo Respatino Soeryo Respationo Syafrudin Semidang Sakti Titising Indah Wijayanti Tivonli Kirtan Tri Yani Joy Duha

Title

Found 23 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 23 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 23 Documents
Search