Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LAW REFORM
Toebagus Galang Windi Pratama
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNDIP
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
POTENSI PENDAFTARAN KRETEK SEBAGAI INDIKASI GEOGRAFIS KABUPATEN KUDUS Toebagus Galang Windi Pratama; Kholis Roisah
LAW REFORM Vol 12, No 2 (2016)
Publisher : PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.953 KB) | DOI: 10.14710/lr.v12i2.15881

Abstract

Kretek adalah salah satu budaya Indonesia yang berasal dari Kudus. Walaupun Kretek dikucilkan karena stigma kesehatan namun Kretek memiliki potensi ekonomi tinggi dan karakteristik yang khas sehingga berpotensi menjadi produk indikasi geografis. Pokok Permasalahan yang dikaji ialah apakah Rokok Kretek berpotensi untuk dilindungi sebagai produk Indikasi Geografis Kabupaten Kudus dan bagaimana implikasi Perlindungan Terhadap Kretek. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kretek memungkinkan menjadi produk Indikasi Geografis karena memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek dan PP Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi geografis yang dalam perkembangannya dimungkinkan juga menjadi Indikasi Geografis nasional atau bahkan Warisan Budaya Indonesia. Perlindungan Kretek sebagai Indikasi Geografis Kudus menimbulkan Implikasi Positif baik pada bidang ekonomi seperti meningkatnya pemasukan negara dan penyerapan tenaga kerja, di bidang sosial dimana dapat meluruskan stigma negatif Kretek, dan juga di bidang hukum dimana dapat dijadikan Referensi bagi hasil industri lainnya untuk menjadi produk Indikasi Geografis dengan catatan tidak menganggu kesehatan maupun hak orang lain sehingga pengaturan ruang khusus merokok dan larangan pada ibu hamil dan anak dibawah umur tetap harus ditegakkan.
Co-Authors