Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NOTARIUS
Agus Sarono
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penguatan Pengelolaan Wakaf Tanah Melalui Lembaga Muhammadiyah Blora Dari Perspektif Kepastian Hukum Elfasari Kurniawati; Agus Sarono
Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i2.38016

Abstract

AbstractIn waqf process, problems occur  which is only done verbally and is not registered at the Land Office. This causes because there is no land certificate that provides legal certainty. This study aims to analyze the urgency of legal certainty in strengthening the management of Muhammadiyah Blora's land waqf and to strengthening of Muhammadiyah Blora's land waqf management. This study uses a socio legal approach, analytical descriptive research type. The data used are secondary and primary data. Data collection techniques using literature study, documents, and interviews. Analyze data since researchers are in the field. After the data is considered valid, it will be concluded qualitatively inductively. The results  waqf began with a pledge of waqf  then registered at the land office. Strengthening  is to produce a certificate of waqf land that can provide legal certainty so all kinds of disputes can be easily resolved. To strengthen the management of waqf Muhamadiyah Blora, is accompanying who will donate the land. The waqf assets can be managed properly in accordance the waqf pledge. The conclusion to strengthen the management of Muhammadiyah Blora's land waqf by always accompanying the waqf who will donate the land so that the waqf can run properly.Keywords: legal certainty; land registration; land waqfAbstrakDalam proses perwakafan tanah sering terjadi masalah diantaranya wakaf tanah hanya dilakukan secara lisan saja dan tidak didaftarkan di Kantor Pertanahan. Hal ini menyebabkan sengketa di kemudian hari karena tidak ada sertipikat tanah yang memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis urgensitas kepastian hukum dalam penguatan pengelolaan wakaf tanah Muhammadiyah Blora dan untuk mengungkap penguatan pengelolaan wakaf tanah Muhammadiyah Blora. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosio legal, tipe penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, dokumen, serta wawancara. Menganalisis data sejak peneliti berada dilapangan. Setelah data dianggap valid maka akan disimpulkan secara induktif kualitatif. Hasil penelitian bahwa perwakafan tanah di Muhammadiyah Blora dimulai dengan ikrar wakaf dan selanjutnya didaftarkan di kantor pertanahan. Penguatan hal ini untuk menghasilkan sertipikat tanah wakaf yang dapat memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan perwakafan tanah sehingga segala macam sengketa dapat dengan mudah diselesaikan. Untuk penguataan pengelolaan wakaf Muhamadiyah Blora dimulai dengan pendampingan wakif yang akan mewakafkan tanahnya. Dengan begitu harta benda wakaf dapat dikelola dengan baik sesuai dengan ikrar wakaf. Kesimpulan bahwa untuk penguatan pengelolaan wakaf tanah Muhammadiyah Blora dengan selalu mendampingi wakif yang akan mewakafkan tanahnya agar wakaf berjalan dengan semestinya.Kata kunci: penguatan; pendaftaran tanah; wakaf tanah
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Umroh/Haji Dalam Perbuatan Melawan Hukum Wahyu Hidayat; Agus Sarono
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46041

Abstract

Minister of Religion Regulation No. 8 of 2018 concerning the implementation of Umrah worship expeditions has provided a sufficient basis for protection for Umrah pilgrims, including in the form of health protection, life insurance coverage, incidents, or management of congregational documents that have disappeared during the worship expedition. The limited funds that travel operators often feel cause obstacles when providing the protection facilities that have been mentioned, due to the low costs imposed on the congregation by cutting insurance costs. The type of research used in this article is normative juridical research in the case approach, because it will conceptualize law as something that refers to legal norms and principles contained in statutory regulations and court decisions. It is known that there are also umrah organizers who from the beginning did not intend to insure the Umrah congregation. Such a situation, among others, is the absence of routine controls on the organizers of the Umrah trip, through repressive steps, namely the government acts when there is a complaint from the congregation.Keywords: Umrah travel; legal protection; Umrah pilgrims.Abstrak Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ekspedisi Ibadah Umroh telah memberikan landasan proteksi yang cukup bagi Jemaah Umroh, antara lain berupa proteksi kesehatan, jaminan asuransi jiwa, insiden, ataupun pengelolaan dokumen Jemaah yang lenyap sepanjang ekspedisi beribadah. Keterbatasan dana yang kerap dirasakan penyelenggara travel menyebabkan hambatan ketika menyediakan fasilitas perlindungan yang telah disebutkan, disebabkan dari rendahnya biaya yang diberlakukan untuk Jemaah dengan memangkas beban asuransi. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis normatif dalam pendekatan kasus, karena akan mengkonsepkan hukum sebagai sesuatu yang mengacu kepada norma dan prinsip hukum yang tercantum pada peraturan undang-undang dan putusan pengadilan. Diketahui terdapat pula pelaku usaha umroh yang sejak awal tidak berniat mengasuransikan jemaah umroh. Keadaan seperti itu antara lain dengan tidak terdapatnya pengendalian rutin pada penyelenggara perjalanan umroh, melalui langkah bersifat represif, yaitu pemerintah bertindak apabila ada pengaduan dari Jemaah.Kata Kunci : travel umroh; perlindungan hukum; jemaah umroh.
Akibat Hukum Jual Beli Tanah Untuk Kepentingan Perusahaan Swasta Dengan Akta Pelepasan Hak Rolan Napitupulu; Agus Sarono
Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius
Publisher : Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/nts.v15i1.46031

Abstract

The deed of relinquishment of rights is made by a notary and has legal consequences for the parties involved in making the deed. The purpose of writing this journal is to find out the process of making a release deed made by a notary and the legal consequences of buying and selling land for the benefit of a private company with a deed of relinquishing land rights. The research method used is normative research. The results of this journal's discussion are the process of making the deed of land release by a notary starting from deliberation by the parties related to the form and amount of compensation after agreeing, then signing the deed and submitting an application to the land Office, and the legal consequences arising from the deed of land release, namely the right to the land becomes abolished and becomes State land. The conclusion of this journal is that the deed of relinquishing the rights was made after an agreement was made between the parties and the legal consequence of this was that the land title became State land again and the private company had to apply to the land Office.Keywords: legal consequences; deed of relinquishment of rights; private companies AbstrakAkta pelepasan hak dibuat oleh Notaris dan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menetahui proses pembuatan akta pelepasan hak yang dibuat oleh Notaris dan akibat hukum yang ditimbulkan atas jual beli tanah untuk kepentingan perusahaan swasta dengan akta pelepasan hak tanah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif. Hasil pembahasan jurnal ini yaitu proses pembuatan akta pelepasan tanah oleh Notaris dimulai dari musyawarah oleh para pihak terkait dengan bentuk dan besaran ganti rugi setelah sepakat lalu tanda tangan akta tersebut dan melakukan pengajuan permohonan ke Kantor Pertanahan, dan akibat hukum yang ditimbulkan dengan akta pelepasan tanah yaitu hak atas tanah tersebut menjadi hapus dan menjadi tanah Negara. Simpulan dari jurnal ini yaitu akta pelepasan hak dibuat setelah adanya kesepakatan antara para pihak dan akibat hukumnya hak atas tanah tersebut menjadi tanah Negara kembali dan perusahaan swasta harus mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan.Kata Kunci: akibat hukum; akta pelepasan hak; perusahaan swasta
Co-Authors Elfasari Kurniawati Rolan Napitupulu Wahyu Hidayat