Articles
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Kredit Tanpa Agunan Apabila Debitur Meninggal Dunia Dan Ahli Waris Debitur Menolak Menyelesaikan Pembayaran Utang di PT. BNI Kanwil Semarang ]]>
<![CDATA[Cynthia Ayu Yhuwana]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.37542
<![CDATA[AbstractBad credit occurs when a debtor fails to fulfill his obligation to pay on time. This payment failure was in some cases caused by the death of the debtor. Cases of death of debtors that cause bad credit are common in consumer loans. BNI bank consumer credit is credit provided by a bank to individuals based on an application for credit for consumption purposes. The problem in this article discusses the legal consequences of consumer credit agreements at Bank BNI and how the non-performing loan dispute resolution mechanism is in the case of unsecured loans at Bank BNI. The research method used in this article is empirical/sociological. The data analysis used was descriptive qualitative. The results showed that the laws and regulations in Indonesia, the death of the debtor resulted in the heirs having to pay the debtor's debt payment obligations as an inheritance. So in this case, Bank BNI is obliged to make peace efforts to resolve disputes with debtor heirs to pay off debts. The peace efforts provided by BNI Bank must comply with applicable laws and regulations in Indonesia.Keyword: loan; debitor; BNIAbstrakKredit macet terjadi apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar tepat waktu. Kegagalan pembayaran tersebut dalam beberapa hal disebabkan oleh meninggalnya debitur. Kasus meninggalnya debitur yang menyebabkan kredit macet jamak terjadi di kredit konsumer. Kredit konsumer bank BNI adalah kredit yang disediakan oleh bank kepada individu berdasarkan permohonan kredit untuk tujuan konsumsi. Permasalahan dalam artikel ini membahas mengenai akibat hukum perjanjian kredit konsumer di Bank BNI dan bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa kredit bermasalah (non-performing loan) dalam hal kredit tanpa agunan di Bank BNI. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu dengan menggunakan empiris/sosiologis. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dan peraturan di Indonesia, meninggalnya debitur mengakibatkan ahli waris harus membayar kewajiban pembayaran utang debitur sebagai harta waris. Maka dalam hal ini, Bank BNI wajib mengupayakan upaya-upaya perdamaian untuk menyelesaikan sengketa dengan ahli waris debitur untuk membayar utang. Upaya perdamaian yang disediakan oleh Bank BNI wajib tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.Kata kunci: utang; debitor; BNI]]>
<![CDATA[Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0 ]]>
<![CDATA[Betty Ivana Prasetyawati]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46043
<![CDATA[A Notary is a public official that has the authority to create authentic deeds and other powers as referred in Act No. 2 of 2014. In the world of notaries, the notary standards of ethics have been described in the notary code of ethics determined by the Indonesian Notary Association and must be obeyed by all notaries concerned. These codes of conduct should be the self-regulation of the profession and its implementation. The start of the industrial revolution 4.0 brought many changes to the world. Ministry of industry on a large and comprehensive scale to create a business that processes simpler, faster, easier, and cheaper to Making Indonesia 4.0 become a reality. Notaries are expected to actively participate in the licensing service process that is integrated electronically, or can be called as Online Single Submission (OSS). The urgency of reforming the code of ethics for the professional posititon of a notary as the practice of Indonesian notary in the industrial revolution 4.0 era, for the sake of creating notaries who have high integrity and morality to carry out their duties.Keywords : Notary; Code of Ethics; 4.0 Era AbstrakNotaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.Di dalam dunia kenotariatan standar etik Notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan wajib dipatuhi oleh segenap Notaris.Kode Etik harus menjadi self-regulation dari profesi dan pelaksanaannya. Dimulainya revolusi industry 4.0 membawa banyak perubahan bagi dunia, Kementrian Perindustrian secara besar-besaran dan menyeluruh membuat business process menjadi lebih sederhana, cepat, mudah dan murah demi mewujudkan Making Indonesia 4. Para notaris diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik, atau online single submission (OSS). Urgensi pembaharuan kode etik jabatan notaris bagi praktik kenotariatan Indonesia di era 4.0 demi terciptanya notaris yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugas jabatannya.Kata Kunci : Notaris; Kode Etik; Era 4.0]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Perseroan ]]>
<![CDATA[Burhan Jatmiko]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.37779
<![CDATA[AbstractThe rule of the beneficial owner are regulated in Presidential Regulation Number 13 of 2018 concerning the Application of the Principle of Recognizing the Beneficial Owners of Corporations in the Context of Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing. An international institution, Financial Action Task Force (FATF) has known about the beneficial owner. Although beneficial owner has been regulated by Indonesian legislation, practice of appointing beneficial owner is not yet fully implemented accordance by Indonesian legislation. This article is normative research with qualitative methods, which is an approach to exploring and understanding a central phenomenon. This article has two results, First, legal consequences of the enactment of the beneficial owner rules in Indonesia. Second, reporting process based on Indonesian legislation.Keywords: beneficial owner; corporation; companyAbstrakPengaturan mengenai beneficial owner diregulasikan dalam Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Salah satu lembaga internasional, yaitu Financial Action Task Force (FATF) juga sudah mengenal lama mengenai pemilik manfaat. Meskipun pengaturan pemilik manfaat sudah diundangkan dalam hukum positif Indonesia, namun, kenyataannya masih terdapat penunjukkan pemilik manfaat perseroan yang belum sepenuhnya memenuhi peraturan perundang-undangan, yaitu menunjuk badan sebagai pemilik manfaat. Penelitian yang terdapat pada artikel ini yaitu penelitian normatif dengan metode kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami sebuah gejala sentral. Artikel ini memiliki dua hasil penelitian, yaitu: Pertama, Akibat hukum atas dibukanya pemilik manfaat dalam suatu perseroan di Indonesia. Kedua, Proses pelaporan pemilik manfaat berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.Kata kunci: pemilik manfaat; korporasi; perseroan]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Developer Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli Tanah Dan Bangunan (Studi Kasus Di Perumnas Semarang II) ]]>
<![CDATA[Ulfah Safrihayati]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 1 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i1.46039
<![CDATA[Land is an important aspect of Indonesian life. Therefore, the land must be managed properly so that its utilization can provide prosperity for the people. The purpose of this paper is to determine the implementation of buying and selling between Perum Perumnas Semarang II with consumers and to know the legal protection given to residential consumers in case of default. The preparation of this writing was carried out using a sociological juridical research approach. Based on the results of the study, it is concluded that, 1) the buying and selling process at Perum Perumnas Semarang II is carried out before the PPAT and regarding the contents of the land and Building Sale and Purchase Binding Agreement at Perum Bukit Pesona 7 is in accordance with the Guidelines for House Buying and Selling Binding based on the Decree of the Minister of Public Housing Kepmenpra) No. 9 / KPTS / l995; 2) legal protection for consumers at Perum Perumnas Semarang II who experience default, that is, they can sue directly to Perum Perumnas. An alternative solution is that consumers can submit a dispute resolution request to BPSK.Keywords: dispute; consumer; land rights AbstrakTanah merupakan aspek penting dari kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tanah harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran bagi rakyat. Tujuan dari penulisan ini guna mengetahui pelaksanaan jual beli antara Perum Perumnas Semarang II dengan konsumen serta mengetahui perlindangan hukum yang diberikan terhadap konsumen perumahan apabila di kemudian hari terjadi wanprestasi. Penyusunan penulisan ini dilakukan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, l) proses jual beli pada Perum Perumnas Semarang II dilaksanakan di hadapan PPAT dan mengenai isi dari Pejanjian Pengikat Jual beli Tanah dan Bangunan pada Perum Bukit Pesona 7 telah sesuai dengan Pedoman Pengikat Jual Beli Rumah berdasarkan Keputusan Menteri Perumahan Rakyat (Kepmenpra) No. 9/KPTS/Tahun l995; 2) Perlindungan hukum bagi konsumen pada Perum Perumnas Semarang II yang mengalami wanprestasi, yaitu dapat menuntut secara langsung kepada Perum Perumnas. Solusi alternatif yaitu konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada BPSK.Kata kunci: sengketa; konsumen; hak atas tanah]]>
<![CDATA[Pengelolaan Dan Pemanfaatan Aset Desa Melalui Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate And Transfer/BOT) ]]>
<![CDATA[Niken Ayu Istifani]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 15, No 2 (2022): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v15i2.37141
<![CDATA[AbstractThe supervision and utilization of village assets provided for the Laws and Regulations authorizes the Village Government to increase village income through Bangun Guna Serah (Build, Operate And Transfer / BOT) collaboration with investors, this is the basis for the agreement between the Banjardawa Village Government as the owner. Village Treasury Land with CV. Engineering Cadets through Investor Agreement (Development) Number: 050/184/2011. This research uses qualitative research with empirical juridical methods. The results revealed that first, the implementation of the management and utilization of village assets through a build, operate and transfer (BOT) agreement was carried out to increase the income of Banjardawa Village, which has village treasury lands that were not fully utilized. Second, the build-to-use agreement ( Build, Operate and Transfer / BOT) has advantages and disadvantages that will be obtained for both the Banjardawa Village Government and CV. Taruna Teknik as investor. Making agreements using sufficient knowledge and understanding can lower the raised risks from the utilization of village assets through the Bangun Guna Serah collaboration.Keywords : agreement; bot; village assetsAbstrakPengelolaan dan pemanfaatan aset desa yang disediakan dalam Peraturan Perundang-undangan memberikan kewenangan pada Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan desa menggunakan kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate And Transfer/BOT) bersama pihak investor hal ini menjadi dasar adanya perjanjian antara Pemerintah Desa Banjardawa sebagai pemilik Tanah Kas Desa dengan CV. Taruna Teknik melalui Surat Perjanjian Investor (Pengembangan) Nomor : 050/184/2011.Riset ini menerapkan model riset kualitatif serta metode yuridis empiris.Hasil penelitian menunjukan bahwa Pertama, Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa Melalui Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) dilakukan untuk memberi peningkatan perolehan Desa Banjardawa yang memiliki tanah kas desa yang tidak dimanfaatkan secara maksimal, Kedua, Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) mempunyai keuntungan dan kerugian yang akan didapatkan baik untuk pihak Pemerintah Desa Banjardawa maupun CV. Taruna Teknik selaku investor. Pembuatan perjanjian dengan menggunakan pengetahuan dan pemahaman yang cukup dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan dari pemanfaatan aset desa melalui kerjasama Bangun Guna Serah.Kata Kunci : perjanjian; bot; aset desa]]>
<![CDATA[Konsekuensi Yuridis Asas Konsensual Dalam Pasal 1320 Kuhperdata (Studi Pada Kasus Pembatalan PPJB) ]]>
<![CDATA[Feby Amalia Hutabarat]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.48109
<![CDATA[Abstract The legal relationship of the sale and purchase agreement is dynamic. The legal issue that often arises in the agreement is state monodualism. First, the state is in a state of coercion. Second, abuse of circumstances. This article has the first objective: to examine the principle of consensuality in the cancellation of the sale and purchase agreement and to explain the juridical consequences or legal implications if the cancellation of the sale and purchase agreement contains monodualism. The research method used is the normative juridical method and the analysis orientation uses the case study. The case is elaborated using honesty theory and individualization theory. The results obtained are that in the a quo case, monodulism occurs, depending on the perspective of the parties. The buyer is pro against coercive circumstances, while the seller is pro against abusing circumstances. The principle of consensuality guides the parties to an agreement based on honesty, make sense and propriety. The legal implication is, firstly, the parties can be free from the binding agreement. The second situation is the misuse of the situation when viewed subjectively without looking at the objective, there will be legal uncertainty and a loss of sense of justice. Keywords: Consensuality Principle; Overmacht; Undue influence Abstrak Hubungan hukum perjanjian jual beli bersifat dinamis. Isu hukum yang sering muncul dalam perjanjian tersebut adalah monodualisme keadaan. Pertama, keadaan dalam kondisi memaksa. Kedua, penyalahgunaan keadaan. Artikel ini bertujuan pertama: mengkaji asas konsensualitas dalam pembatalan perjanjian pengikatan jual beli dan menjelaskan konsekuensi yuridis atau implikasi hukum jika pembatalan perjanjian pengikatan jual beli tersebut mengandung dua keadaan (monodualisme). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan orientasi analisis menggunakan pendekatan kasus pembatalan perjanjian pengikatan jual beli. Kasus dielaborasi menggunakan teori kejujuran dan teori individualisasi. Hasil yang diperoleh bahwa dalam pembatalan perjanjian pengikatan jual beli kasus a quo, terjadi monodualisme keadaan, tergantung perspektif para pihak. Pihak pembeli pro terhadap keadaan memaksa sementara itu pihak penjual pro terhadap penyalahgunaan keadaan. Asas konsensualitas memandu para pihak bersepakat berlandaskan kejujuran dan sebab-sebab yang masuk akal (make sense) serta kepatutan. Implikasi hukumnya, pertama para pihak dapat terbebas dari perjanjian yang mengikatnya. Keadaan kedua, penyalahgunaan keadaan jika dilihat subyektif semata tanpa mencermati obyektifnya maka terjadi ketidakpastian hukum dan hilangnya rasa keadilan. Kata Kunci: Asas Konsensualitas; Keadaan Memaksa; Penyalahgunaan Keadaan]]>
<![CDATA[Penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Akta Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Fanny Suryani]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.42233
<![CDATA[AbstractThe transfer of ownership is based on trust, where the object of the fiduciary security is physically in the control of the fiduciary provider, and the ownership rights have been transferred to the fiduciary beneficiary. The author wants to review the firmness of the arrangements in the fiduciary deed is. This study was to determine the urgency of implementing the provisions of Article 613 of the Civil Code in the fiduciary deed. This research is normative legal research with a conceptual approach, as well as a statutory approach with secondary data collection techniques. The result is that the application of Article 613 of the Civil Code is a form of legal protection for creditors and debtors, so that they know the legal steps that must be taken. Fiduciary Guarantee Certificate is evidence of ownership to provide assurance that the debtor will repay his debt, and such certificate has the same power as an enforceable court decision. The conclusion is that the application of Article 613 of the Civil Code in the fiduciary deed is essential, by adding a clause regarding the transfer of underlying receivables must be followed by registration at the Fiduciary Registration Office.Keywords: cessie; fiduciary guarantee certificateAbstrakPenyerahan jaminan secara fidusia berdasarkan kepercayaan, dimana kekuasaan mengenai objek jaminan fidusia secara fisik ada pada pemberi fidusia, meskipun hak kepemilikan sudah beralih ke penerima fidusia. Melihat kenyataan tersebut penulis ingin meninjau ketegasan pengaturan dalam akta jaminan fidusia. Tujuan penelitian untuk mengetahui urgensi penerapan ketentuan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual yang memberi alternatif penyelesaian masalah dari sisi konsep hukum yang melatarbelakanginya, serta pendekatan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tagih atas piutang dan bagi debitur sebagai pemilik jaminan sehingga mengetahui langkah hukum yang harus ditempuh. Mengingat Sertipikat Jaminan Fidusia merupakan bukti dan jaminan untuk memberikan kayakinan bagi penerima fidusia bahwa debitur akan melunasi hutangnya, apabila debitur wanprestasi, Sertipikat Jaminan Fidusia dapat dijalankan karena memiliki kekuatan eksekutorial, artinya tidak memerlukan putusan pengadilan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia. Kesimpulan penelitian ini adalah penerapan Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam akta jaminan fidusia sangatlah penting yaitu dengan penambahan klausul mengenai pengalihan piutang yang dijamin dengan fidusia harus diikuti dengan pendaftaran ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga terbit Sertipikat Jaminan Fidusia.Kata kunci: cessie; sertipikat jaminan fidusia]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Akomodir Dalam Perjanjian Kredit Perbankan ]]>
<![CDATA[Satya Wicaksana Sudrajat]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 1 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i1.43030
<![CDATA[AbstractNotary's responsibility for c using standard clauses is associated with the principle of freedom of contract is if it contains elements of unlawful acts in a deed of credit agreement then the notary must be civilly responsible by making compensation to the injured parties based on the provisions of Article 84 of Law Number 30 of 2004 juncto Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. This research uses normative juridical approach method supported empirical juridical. Based on the results of the research it is known that the application of standard agreements in credit agreements made by Notary is the main format of bank credit agreements, which in the next development towards format is still possible negotiations which means a reflection on the principle of freedom of contract. Notary public must be careful in the implementation of the making of credit agreement deed authentically, because if notary public commits mistakes or omissions in the procedure of making it, then the Notary must be responsible for the losses suffered by the parties for the degradation of the authentic deed of credit agreement at the bank into a deed under the hands, which will harm the notary public.Keywords: responsibility; notary public; credit agreementAbstrakTanggung Jawab notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah jika mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam suatu akta perjanjian kreditnya maka notaris wajib bertanggung jawab secara perdata yakni dengan melakukan ganti rugi kepada para pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan”Notaris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif di dukung yuridis empiris. Berdasarkan“hasil penelitian diketahui bahwa penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris merupakan format pokok dari perjanjian kredit bank, yang”dalam perkembangan selanjutnya tehadap format ini masih dimungkinkan adanya negosiasi yang berarti cerminan atas asas kebebasan berkontrak. Notaris harus berhati-hati dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit secara otentik, karena apabila Notaris melakukan kesalahan/kelalaian dalam prosedur pembuatannya, maka Notaris wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh para pihak atas terdegradasinya akta autentik perjanjian kredit pada bank tersebut menjadi akta di bawah tangan, yang akan merugikan notaris.Kata kunci: tanggung jawab; notaris; perjanjian kredit]]>
<![CDATA[Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Luluk Septaniar Triyanita]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.39312
<![CDATA[AbstractAnalyzing children's rights after parents' divorce and the legal consequences for parents who are less responsible for caring for children, based on Law Number 16/2019 concerning Amendments to Law Number 1/1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic Law. This study aims to analyze the perspective of Law No. 16/2019 concerning Amendments to Law No. 1/1974 and the Compilation of Islamic Law related to fulfilling child custody after divorce, as well as analyzing the legal consequences for divorced parents based on this Law for negligence in fulfilling children's rights. The research method used is normative juridical. The results of the study concluded that Law No. 16/2019 concerning Amendments to Law No. 1/1974 clearly pays attention to fulfilling a number of children's rights properly, both in situations of intact husband and wife relationships and after divorce. There are consequences for parents who are negligent in the hadhanah obligation, with the implication of revoking the parent's control rights over the child. Keyword: due to divorce; children's rights; hadhanahAbstrakMenganalisis hak anak setelah perceraian orang tua dan konsekuensi hukum bagi orang tua yang kurang bertanggung jawab dalam pemeliharaan anak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16/2019 tentang Perubahan Atas Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif UU No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam terkait pemenuhan hak asuh anak setelah perceraian, serta menganalisis konsekuensi hukum bagi orang tua yang bercerai berdasarkan UU tersebut terhadap kelalaian dalam pemenuhan hak anak. Metode penelitian yang dipergunakan yakni yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa UU No 16/2019 tentang Perubahan Atas UU No 1/1974 dengan jelas memperhatikan pemenuhan sejumlah hak anak dengan baik, baik dalam situasi hubungan suami istri yang utuh maupun setelah bercerai. Terdapat konsekuensi bagi orang tua yang lalai dalam kewajiban hadhanah, dengan implikasi pencabutan hak penguasaan orang tua terhadap anak tersebut.Kata kunci: akibat perceraian; hak anak; hadhanah]]>
<![CDATA[Urgensi Akta Otentik Dalam Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Rezanda Anugrah Bagaswara]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>
<![CDATA[ Notarius Vol 16, No 2 (2023): Notarius ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14710/nts.v16i2.41832
<![CDATA[AbstractThe existence of pluralism in the making of inheritance statements has resulted in legal confusion in providing legal certainty for heirs. The research in this article aims to determine the authority of the Notary in making inheritance statements and the urgency of the Notary's authority over the inheritance statements he makes. The research method used is normative juridical with reference to secondary data as the basic material for researching and tracing the regulations relating to the problems in this research. The results of the study indicate that the authority of a Notary to make an inheritance statement is obtained through the attribution authority which is based on Article 15 of the UUJN. The inheritance statement made by a public official (Notary) must be in the form of an authentic deed. Normatively, the researcher sees that the notary institution is the right one in making inheritance statements. The authority of a Notary to make an (authentic) inheritance statement has been legally recognized whose authority is regulated separately, namely in the UUJN. So that the inheritance statement made before a notary can guarantee legal certainty and have perfect power in the aspect of proof.Keywords: urgency; information on inheritance; notariesAbstrakMasih berlakunya pluralisme dalam pembuatan keterangan waris mengakibatkan terjadinya kerancuan hukum dalam memberikan kepastian hukum para ahli waris. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk bertujuan untuk mengetahui kewenangan Notaris dalam membuat keterangan waris dan urgensi kewenangan Notaris terhadap keterangan waris yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu pada data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti serta penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Notaris membuat keterangan waris diperoleh melalui kewenangan atribusi yang didasarkan pada Pasal 15 UUJN. Pasal tersebut dapat dipahami bahwa keterangan waris yang dibuat pejabat umum (Notaris) harus berbentuk akta otentik. Secara normatif, peneliti melihat bahwa lembaga Notaris lah yang tepat dalam membuat keterangan waris. Kewenangan Notaris membuat keterangan waris (otentik) telah diakui secara hukum yang kewenangannya diatur secara tersendiri yaitu dalam UUJN, sehingga keterangan waris yang dibuatnya di hadapan Notaris dapat menjamin kepastian hukum serta memiliki kekuatan sempurna dalam aspek pembuktian.Kata kunci: urgensi; keterangan hak waris; notaris]]>
