Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Jurnal Kewarganegaraan

Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Penganiayaan Kejaksanaan Negeri Lebong Elsa Kristina Hutapea; Achmed Sukendro; Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4770

Abstract

Abstrak Upaya Perdamaian melalui Keadilan Restoratif merupakan jalur penghentian tuntutan ketika suatu perkara pidana tidak dilanjutkan hingga Pengadilan. Tidak semua perkara pidana dapat diadili melalui keadilan Restoratif. Ada beberapa kasus perkara pidana yang dapat diselesaiakan salah satunya perkara pidana penganiayaan yang ada di Kabupaten Lebong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa Kejaksaan Negeri Lebong dalam melaksanakan Keadilan Restoratif. Artikel ini dibentuk peneliti dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti artikel jurnal, buku, laporan dan sumber lain yang terkait. Hasil penelitaian ini menunjukkan bahwa Penerapan Restoratif Justice Kejaksaan Lebong pada kasus penganiayaan di Lebong sebagian besarnya sudah sejalan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang dalam hal ini penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif. Oleh karena itu, Kejaksaan sebagai Fasilitator telah mengedepankan hak dari pada korban dan upaya damai dengan pelaku. Keywords: Kejaksaan, Keadilan Restoratif, Penganiayaan Abstract Peace Efforts through Restorative Justice is a path to stop prosecutions when a criminal case is not continued until the Court. Not all criminal cases can be tried through Restorative justice. There are several criminal cases that can be resolved, one of which is the criminal persecution case in Lebong Regency. The purpose of this study is to find out and analyze the Lebong District Attorney's Office in implementing Restorative Justice. This article is formed by collecting data from various sources, such as journal articles, books, reports and other related sources. The results of this study show that the application of Restorative Justice of the Lebong Prosecutor's Office in the persecution case in Lebong is largely in line with the Prosecutor's Regulation of the Republic of Indonesia number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice which in this case stops prosecution based on Restorative justice. Therefore, the Prosecutor's Office as a Facilitator has prioritized the rights of victims and peaceful efforts with perpetrators. Keywords: Prosecution, Restorative Justice, Persecution
Tantangan dan Upaya Penanganan Politik Identitas pada Pemilu 2024 Elsa Kristina Hutapea; Puguh Santoso; Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra; Achmed Sukendro; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4811

Abstract

Abstrak Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi yang akan menentukan pemimpin dalam Pemilu 2024. Sudah selayaknya masyarakat Indonesia melakukan sikap toleransi akan perbedaan dan tidak menunjukkan hal yang berdasarkan kepentingan masing-masing agar tidak terjadi Politik Identitas. Tulisan ini akan menganalisis tantangan masyarakat Indonesia dalam menghadapi pemilu 2024 dan Upaya Penanganan Politik Identitas. Metode penulisan yang dilaksanakan menggunakan studi pustaka (library research). Penulis selanjutnya akan merumuskan hal-hal yang menjadi tantangan terutama kaitannya dengan teknologi, internet dan media sosial. Hasil penelitian menunjukan tantangan-tangan Pemilu 2024 jika tidak ada tokoh yang mengajukan diri, perlunya perekrutan kaderisasi yang baik agar membentuk kandidasi, serta menjadi tantangan apabila kualitas suara yang berasal dari dukungan politik identitas. Upaya penanganan dengan dilakukan pendidikan politik, Partai politik memiliki peran untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Sebagai kesimpulan bahwa persiapan Pemilu 2024 dibutuhkannya sinergi dalam menghadapi tantangan maupun upaya penanganan politik identitas dengan pendidikan politik yang dilakukan aktor politik. Keywords: politik identitas, tantangan, upaya Abstract Indonesia will face a democratic party that will determine the leader in the 2024 elections. It is appropriate for the Indonesian people to tolerate differences and not show things based on their respective interests so that Identity Politics does not occur. This paper will analyze the challenges of Indonesian society in facing the 2024 elections and Efforts to Handle Identity Politics. Methode writing is carried out using library research. The author will then formulate things that pose challenges, especially in relation to technology, the internet and social media. The results show the challenges of the 2024 election if no figures volunteer, the need for good regeneration recruitment to form candidates, and a challenge if the quality of votes comes from identity politics support. Efforts to handle political education are carried out, political parties have a role to provide political education to the community. In conclusion that preparation for the 2024 elections requires synergy in facing challenges and efforts to handle identity politics with political education carried out by political actors. Keywords: identity politics, challenge, effort
Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat Mendukung Peran Indonesia Sebagai Leading Sector Dalam Pembentukan Asean Counter Terrorism And Peacekeeping Task Force Yulian Tri Saptono; I Gede Sumertha; Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra; Pujo Widodo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v7i1.4846

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas tentang peran Association of South East Asian Nations (ASEAN) dalam menangani masalah keamanan di kawasan Asia Tenggara, terutama dalam mengatasi ancaman terorisme yang semakin meningkat. Pembentukan ASEAN pada tahun 1967 didasari oleh keinginan untuk melakukan kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keamanan. Namun, prinsip non-intervensi masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun ASEAN telah mengadakan berbagai pertemuan dan menghasilkan beberapa kesepakatan, tetapi kasus terorisme masih sering terjadi di kawasan tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 2003 Indonesia mengajukan saran kepada ASEAN untuk membentuk ASEAN Peacekeeping Force, namun hal ini tidak mendapat perhatian khusus di antara anggota ASEAN itu sendiri. Baru-baru ini, terjadi serangkaian bom dan serangan teroris di Indonesia yang semakin menguatkan tuntutan untuk ASEAN agar berperan lebih besar dalam menyelesaikan masalah ini. ASEAN diharapkan dapat makin memperkuat kerjasama antar anggotanya khususnya dibidang keamanan kawasan untuk mengatasi tantangan transnasional yang semakin kompleks dan Indonesia dapat berperan sebagai leading sector dalam agenda pembentukan Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force di kawasan ASEAN. Kata kunci : ASEAN, Kerjasama, Kontraterorisme, Indonesia, Leading sector. Abstract This research discusses the role of the Association of South East Asian Nations (ASEAN) in addressing security issues in the Southeast Asian region, particularly in dealing with the increasing threat of terrorism. The formation of ASEAN in 1967 was driven by the desire to cooperate in various fields, including economy and security. However, the principle of non-intervention remains a constraint in its implementation. Despite ASEAN holding various meetings and producing several agreements, terrorism cases still frequently occur in the region. Therefore, in 2003, Indonesia proposed the establishment of an ASEAN Peacekeeping Force, but this did not receive significant attention among ASEAN members themselves. Recently, there have been a series of bombings and terrorist attacks in Indonesia, further emphasizing the demand for ASEAN to play a larger role in resolving this issue. ASEAN is expected to strengthen cooperation among its members, particularly in the field of regional security, to address increasingly complex transnational challenges, and Indonesia can take the lead in the establishment of the Counter Terrorism and Peacekeeping Task Force within the ASEAN region. Keywords : ASEAN, Cooperation, Counter-terrorism, Indonesia, Leading sector.