Muhammad Aenur Rosyid
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE MELALUI UPAYA REHABILITASI DAN REINTEGRASI SOSIAL.BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM Muhammad Aenur Rosyid; Dwi Hastuti
REFORMASI Vol 12, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v12i2.4061

Abstract

The unavailability of temporary child placement institutions (LPAS) in districts is an obstacle to social rehabilitation and reintegration efforts mandated by Law No. 11 of 2012 on the juvenile justice system. This role was then taken over by the Bengkel Jiwa Foundation, a non-profit organization engaged in assisting and fulfilling the rights of ABH. The purpose of this study was to find out the implementation of restorative justice for ABH as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system and Social Minister Regulation Number 26 of 2018 concerning social rehabilitation and reintegration for ABH through social rehabilitation and reintegration efforts carried out by the Jiwa Workshop Foundation. The method used in this research is descriptive-qualitative. The results of the study show that the implementation of social rehabilitation and reintegration carried out by the Jiwa Workshop Foundation is in accordance with the provisions of laws and regulations, although it is not optimal because of management HR limitations and budget restrictions.AbstrakBelum tersedianya lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) di kabupaten menjadikan hambatan dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan pidana anak. Peran ini kemudian diambil alih oleh yayasan Bengkel Jiwa sebagai lembaga nirlaba yang bergerak dalam pendampingan dan pemenuhan hak-hak bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum atau ABH. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif bagi ABH yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dan Permensos Nomor 26 Tahun 2018 tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH melalui upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dilaksanakan Yayasan Bengkel Jiwa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dijalankan Yayasan Bengkel Jiwa sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meskipun belum optimal karena terdapat faktor keterbatasan SDM pengurus dan keterbatasan anggaran.
Konstruksi Sosial Transgender di Kabupaten Jember Pasca Jember Fashion Carnival: Perspektif Hak Asasi Manusia Muhammad Aenur Rosyid; Syamsul Anam
Jurnal HAM Vol 14, No 1 (2023): April Edition
Publisher : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30641/ham.2023.14.91-104

Abstract

The issue of discrimination and negative stigmatization of transgender people in the Jember Regency is considered an obstacle to the freedom of expression for every individual. This study aims to analyze the views of the people of the Jember Regency in regard to transgender women’s right to freedom of expression after the Jember Fashion Carnival event. This research utilizes an empirical juridical research method with sociological approach and legal approaches. The results of this study indicate that the community's social construction of the rights of transgender expression after the Jember Fashion Carnival event is demonstrated through the community's appreciation of the transgender people’s works at the event and the provision of space for their expression to develop creativity. Although the government of Jember Regency has not implemented specific policies to protect the rights of transgender people in expressing themselves and developing their potential, the government and residents of Jember have recognized the transgender community as citizens with equal rights and positions to express themselves and contribute to the progress of Jember Regency.
Kualitas Kesaksian Testimonium De Auditu pada Putusan Mahkamah Syar’iyyah Aceh Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Anak Muhammad Aenur Rosyid; Hoirun Nisa
Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 9 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya jarimah pemerkosaan terhadap anak tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang berpihak pada korban. Banyak putusan mahkamah syar’iyyah aceh yang justru membebaskan pelaku karena minimya alat bukti. kesaksian saksi testimonium de auditu ditolak untuk dipertimbangkan karena saksi dianggap tidak melihat, mendengar dan mengalami langsung peristiwa pidana yang disaksikannya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar perimbangan hakim dalam menilai kualitas kesaksian saksi testimonium de aiditu dalam Putusan No. 7/JN/2021/MS.Aceh dan menganalisisnya berdasarkan perspektif hukum positi dan fikih jinayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam memutus jarimah pemerkosaan terhadap anak di bawah umur pada Putusan Nomor 7/JN/2021/MS.Aceh menilai bahwa kualitas kesaksisan saksi testimonium de auditu tidak dapat diterima sehingga tidak terdapat minimum dua alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Kualitas kesaksian saksi testimonium de auditu ditinjau dari hukum positif meskipun bukan atas apa yang dilihat, di dengar dan dialami sendiri tetap dapat dijadikan alat bukti petunjuk. Sedangkan ditinjau dari fiqih jinayah kesaksian testimonium de auditu tidak boleh dikesampingkan atau ditolak sepenuhnya oleh hakim karena Hakim harus mendengarkan keterangan semua pihak demi terciptanya keadilan.
Pemberdayaan Masyarakat dengan Memanfaatkan Sampah Non Organik Menjadi Barang yang Bernilai Ekonomis di Desa Petung Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso: Community Empowerment by Utilizing Non Organic Waste Into Goods of Economic Value in Petung Village, Pakem, Bondowoso Moh. Muhdhori; Muhammad ‘Aenur Rosyid; Silfia Jamilatur Rohmah
Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom Vol. 2 No. 1 (2022): Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom
Publisher : LP2M UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/ngarsa.v2i1.36

Abstract

Each region is inseparable from problems originating from the community it self, as well as impacts from outside the community environment. The problems of an area must have their own characteristics, so what happens in an area requires extra handling from those who have responsibility, in this case the village officials and from the community organizations. Because the handlers will not be able to be optimal if only the responsible person works, the refore it is necessary to have awareness and desire from the community regarding changes in the community environment. As with the problem of non-organic waste in Petung Village, Pakem Bondowoso, especially household waste, namely plastic waste. With the increase in the volume of non-organic waste, waste management or waste that does not use environmentally friendly methods and techniques, besides having a negative impact on health, also has an impact on environmental sustainability ecosystems, both settlements, forests, rice fields, rivers and lauatan. Utilization of non-organic waste is one thing that can be done by the community in preserving the environment and at the same time becoming an item of economic value for the community. Setiap daerah tidak lepas dari masalah yang berasal dari masyarakat itu sendiri, maupun dampak dari luar lingkungan masyarkat tersebut. Permasalahan dari suatu daerah tersebut pastilah mempunyai ciri khas tersendiri maka hal yang terjadi pada suatu daerah tersbut perlu adanya penanganan ekstra dari pihak yang memiliki tanggung jawab, dalam hal ini adalah aparatur desa maupun dari swadaya masyarakat tersebut. Sebab penangan tidak akan bisa optimal jika yang bertanggung jawab saja yang bekerja, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dan keinginan dari masyarakat tersebut mengenai perubahan lingkungan masyarkat. Seperti halnya masalah sampah non organik yang berada di desa Petung Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowos, khususnya sampah rumah tangga yakni sampah plastik. Meningkatnya volume sampah non orgamik, maka pengelolaan limbah atau sampah tersebut yang tidak menggunakan metode dan teknik yang ramah linkungan selain berdampak negatif terhadap kesehatan juga berdampak terhadap ekosistem kelestarian lingkungan, baik pemukiman,hutan,sawah, sungai dan lauatan. Pemanfaatan sampah non organik adalah salah satu yang bisa dilakukan oleh masyarkat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sekaligus menjadi sebuah barang yang bernilai ekonomis bagi masyarakat tersebut.