Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Al-Adl : Jurnal Hukum
Ramadhan Siddik Pane
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Qiyas sebagai Konstitusi Keempat dalam Islam: Implementasi Qiyas dalam Konteks Siyasah Ramadhan Siddik Pane; Sawaluddin Siregar
Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Vol 8, No 2 (2022)
Publisher : IAIN Padangsidimpuan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24952/el-qanuniy.v8i2.6224

Abstract

Abstract The problem faced by Muslims today in a constitutional context is a complex one. A revolutionary solution is needed to answer the problem and it is certainly not enough to use the classical Islamic legal methods. When viewed in the Islamic constitution, many of the problems that arise today are textually absent from the provisions of the law. Thus, to answer these problems requires a systematic methodology and legal formulation. In answering and formulating legal provisions in contemporary cases, it can be done by the qiyas method. This study aims to formulate the qiyas methodology as the fourth constitution in Islam to answer all problems of Muslims in the context of siyasah. Various things that are the object of research are in the fields of siyasah harbiyah, siyasah dusturiyah, and siyasah maliyah. The three siyasah in the national constitutional system are known as the state defense system, the state legislative system, and the state revenue and taxation system.   To facilitate this research, the author utilizes the theory of literature research with a qualitative research approach. Researchers first formulate one problem and then collect various literature models related to the theme. Then the researcher analyzes each of these literatures to formulate qiyas formulations in the context of siyasah. The main problem in this study is how the formulation of qiyas in formulating Islamic law and how to implement qiyas in the issue of siyasah. Therefore, the results of this study can be described as showing that the formulation of qiyas must meet four pillars, namely the initial case, the initial case law, the branch case, and the 'illat law between the two cases. Then qiyas can be implemented in answering problems in the field of siyasah harbiyah, siyasah dusturiyah, and siyasah maliyah Keywords: Constitution, Qiyas, Siyasah
Dialektika Hukum Kebebasan Mengeluarkan Pendapat: Kritik vs Hinaan Ramadhan Siddik Pane; Khoiruddin Manahan Siregar
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 16, No 1 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v16i1.10238

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjawab  pokok permasalahan tentang substansi dari hak kebebasan berpendapat yaitu kritik dan penghinaan. Pokok permasalahan dikecilkan menjadi dua rumusan masalah, yaitu tentang perbedaan mendasar yang membedakan unsur-unsur suatu kebebasan berpendapat menjadi suatu kritikan atau menjadi suatu penghinaan. Kemudian, bagaimana dialektika hukum progresif dan hukum positif tentang ketentuan norma hukum hak kebebasan berpendapat. Sehingga untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini memanfaatkan metode penelitian hukum normatif dan dibingkai dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum didapatkan dari berbagai Undang-Undang yang relevan dan dari berbagai  jurnal hukum dengan teknik studi dokumentasi dan interpretasi hukum. Sebagai kesimpulan dalam artikel ini dan merupakan jawaban atas rumusan masalah adalah pertama, unsur yang dominan membedakan antara kritik dan penghinaan adalah unsur fakta dan data serta unsur kesengajaan dengan secara langsung tertuju pada personal seseorang. Kedua, hukum progresif meninjau dari perspektif sosiologis menunjukkan bahwa hak kebebasan berpendapat adalah wadah untuk menyampaikan aspirasi dan keinginan rakyat yang tidak dapat ditampung oleh wakil rakyat secara komprehensif.
Co-Authors Sawaluddin Siregar Siregar, Khoiruddin Manahan