<![CDATA[Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan yang potensial bagi pemerintah daerah. Sejak dialihkannya PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah, proses pendataan, penilaian, penetapan, pemungutan, dan pelayanan PBB-P2 diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sehingga seluruh penerimaan dari PBB-P2 menjadi hak daerah. Karena prosedur tersebut rawan akan terjadi kesalahan dan penyimpangan, maka diperlukan pengendalian intern yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi prosedur penerimaan PBB-P2 pada Bapenda Kota Manado berdasarkan kebijakan sistem pengendalian internal pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam prosedur penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan belum terlaksana dengan baik dikarenakan terdapat beberapa komponen yang belum maksimal yaitu pada lingkungan pengendalian dimana pada bagian pendaftaran, pendataan, dan fungsional masih kekurangan SDM sehingga terjadi perangkapan tugas, penilaian resiko dimana Bapenda Kota Manado masih melakukan pendataan pasif dikarenakan kurangnya fungsional penilai, dan kurangnya pemantauan terhadap pemungutan PBB-P2 yang belum sepenuhnya melaksanakan pemantauan langsung kepada wajib pajak sehingga masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar PBB-P2.]]>
