Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Humanities and Social Studies Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana
Arifuddin Muda Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KETIDAKSEIMBANGAN ANTARA ANGKATAN KERJA DENGAN KESEMPATAN KERJA BERDASARKAN UU NO. 11 TAHUN 2020 Arifuddin Muda Harahap; Rizky Olivia Kartina Harahap; Siti Nur Azizah; Herianto Herianto; Pebri Anto Purba; Faiz Azhar Lubis; Pipi Nur Leli; Salsabilla Asri; Yowana Atika; Alda Widara
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2728

Abstract

Berdasarkan analisis UU No. 11 Tahun 2020 bahwa dikeluarkannya undang-undang cipta kerja akan mewujudkan lapangan pekerjaan serta dapat meningkatkan investasi, baik luar mapun dalam negeri, maka bertambahnya investasi akan terwujudnya kesempatan kerja baru yang pada akhirnya dapat membantu menyeimbangkan angkatan kerja dengan kesempatan kerja di Indonesia dan dalam hal ini tidak akan ada namanya pengangguran jika angkatan kerja seimbang dengan kesempatan kerja. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja berdasarkan UU No. 11 tahun 2020 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang akan ditekankan pada permasalahan yuridis mengenai Ketidakseimbangan Antara Angkatan Kerja dengan Kesempatan Kerja berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mendeskripsikan persitiwa, ataupun permasalahan secara sistematis, factual serta akurat dan untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam proses penyempurnaan penulisan artikel ilmiah ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana solusi dan apa faktor-faktor yang menjadikan ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan kesempatan kerja. Angkatan kerja yang tidak seimbang sangat berpengaruh bagi calon angkatan kerja dan kurangnya kesempatan kerja bagi para calon kesempatan kerja.
PENGARUH PROGRAM BEHAVIOR BASED SAFETY TERHADAP TINGKAT PENURUNAN KECELAKAAN DI PT.INALUM KUALA TANJUNG Nadiya Asvina; Arifuddin Muda Harahap; M. Bahri Al Soddik; Amalina Firdaus; Aldeo Nur Ahmad; Yuliza Anisa Fitri; M. Ramanda Alif Syaufi Ginting; Rahma Auliyah Nst; Kamelia Zahra Adilla; M. Rizky
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 5 No 1 (2023): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v5i1.2727

Abstract

The problem that often occurs in the world of work is that if a worker has a work accident at his company's place, what is the BBS function for worker safety at PT INALUM, then this problem is not enough to stop here, other problems also arise related to the company's SOP accountability for workers who had an accident at work in accordance with applicable law. With the implementation of the Behavior Based Safety program, it is hoped that the level of work accidents can be realized properly. In this study we used the sociological normative method. By collecting and analyzing an event systematically. The data we analyzed were obtained from various literature and laws and regulations.
Legal Protection Practice For Children Of Terrorists At Al-Hidayah Islamic Boarding School In Deli Serdang Regency Analysis Of Indonesian Government Regulation Number 78 Of 2021 Fahmi Aditya Hafidz Lubis; Nurul Huda Prasetiya; Arifuddin Muda Harahap
JHSS (JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL STUDIES) Vol 7, No 1 (2023): JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/jhss.v7i1.8671

Abstract

The research focus is on the legal protection of children from perpetrators of terrorist crimes, regarding how the handling of children of terrorist crime perpetrators is carried out through a justice-oriented approach and analysis based on Indonesian Government Regulation No. 78 of 2021 concerning Special Protection for Children, and its implementation at Al-Hidayah Islamic Boarding School in Deli Serdang Regency. The research problem formulated in this study is how the concept of legal protection for children is defined according to Indonesian Government Regulation No. 78 of 2021 concerning Special Protection for Children. The research model is qualitative, and the preliminary steps involve field observations and interviews. This study employs legal state theory and legal protection theory. In conclusion, this research demonstrates that the legal protection practices for children of terrorist crime perpetrators at Al-Hidayah Islamic Boarding School in Deli Serdang Regency have provided partial legal protection to these children and warrant maximum improvement. This improvement could be achieved through the collaboration of various institutions such as the Ministry of Religious Affairs, Ministry of Social Affairs, Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, National Counterterrorism Agency (BNPT), and other relevant agencies. These institutions should focus on providing services in the areas of education, ideology, and national values; counseling about the dangers of terrorism; social rehabilitation; social support and the necessity of other concrete regulations aimed at child protection. For instance, regulations could ease the administrative processes for former terrorism perpetrators and their families.
Peran digitalisasi dalam meningkatkan partisipasi publik pada pengambilan keputusan tata negara Ahmad Faris Rivaldi Harahap; Arifuddin Muda Harahap
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 2 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202323208

Abstract

Perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat sehingga sangat dibutuhkannya penyesuaian terhadap teknologi demi menunjang kegiatan sehari-hari, pemerintah sebagai pemberi layanan dalam masyarakat juga harus mampu memanfaatkan teknologi demi menunjang kegiatan partisipasi. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh digitalisasi terhadap partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara. Mengetahui apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dalam era digital dan mengetahui efektivitas partisipasi publik dalam era digital dalam memengaruhi pengambilan keputusan tata negara secara lebih inklusif dan demokratis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi Pustaka. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari artikel jurnal, berita, buku, dan dokumendokumen terkait. Hasil penelitian ini bahwa teknologi mendorong terjadinya proses digitalisasi yang mampu mempermudah proses komunikasi dan partisipasi publik dengan memudahkan terjadinya interaksi antara pemerintah dengan publiknya, sehingga berpengaruh terhadap partisipasi publik dalam pengambilan keputusan Tata Negara. Faktor yang menjadi penghambat dalam mengembangkan inovasi partisipasi publik dalam pengambilan keputusan tata negara dalam era digital adalah sarana dan prasarana (infrastruktur), perencanaan, sumber daya manusia (SDM), leadership (kepemimpinan), dan kurangnya pelibatan masyarakat dan Penggunaan teknologi dapat sangat meningkatkan efektivitas partisipasi publik di era digital modern. Pemerintah dan institusi publik kini dapat menawarkan layanan yang lebih cepat dengan inklusif dan demokratis.
Analisis peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja terkait ketentuan waktu istirahat bagi pekerja/buruh Muhammad Asri Rajani Maha; Arifuddin Muda Harahap
Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia Vol 9, No 1 (2023): Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : Indonesian Institute for Counseling, Education and Therapy (IICET)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29210/1202322949

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja terkait ketentuan waktu istirahat bagi pekerja/buruh serta untuk mengetahui berbagai macam dampak keterkaitan ketentuan waktu istirahat bagi pekerja/buruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum (teoritis) dengan mengacu pada kepustakaan yaitu penelitian hukum melalui penelaahan sumber-sumber literatur sekunder atau yang disebut dengan pencarian literatur hukum. Jenis penelitian  yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pemerintah meresmikan Perppu tentang Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022. Perppu ini dikembangkan menggunakan berbagai metode hukum. Ketentuan telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada memang dimungkinkan, untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan pengusaha atau pemberi kerja seperti pengaturan dalam hal kerja lembur, waktu istirahat dan cuti, juga bekerja pada waktu hari libur resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Untuk dapat meningkatkan perlindungan kepada kepada pekerja, maka perlu dibuat aturan yang spesifik terhadap waktu kerja dan waktu istirahat menyesuaikan pola kerja untuk pekerja. Pemerintah telah membuat aturan turunan yang mengatur pola kerja bisa dibuat aturan turunan yang spesifik untuk memberikan perlindungan kepada Pekerja, khususnya aturan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat yang menyesuaikan pola kerja.
Co-Authors Ahmad Faris Rivaldi Harahap Alda Widara Aldeo Nur Ahmad Amalina Firdaus Fahmi Aditya Hafidz Lubis Faiz Azhar Lubis Herianto Herianto Kamelia Zahra Adilla M. Bahri Al Soddik M. Ramanda Alif Syaufi Ginting M. Rizky Muhammad Asri Rajani Maha Nadiya Asvina Nurul Huda Prasetiya Pebri Anto Purba Pipi Nur Leli Rahma Auliyah Nst Rizky Olivia Kartina Harahap Salsabilla Asri Siti Nur Azizah Yowana Atika Yuliza Anisa Fitri