Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PEMANFAATAN SUMUR MINYAK TUA SISA EKSPLOITASI PENINGGALAN BELANDA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN Yuswalina, Yuswalina; Candra, Adi
Muamalah Vol 3 No 1 (2017): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.268 KB)

Abstract

Indonesia is one country that has a vast area, has a mineral content and is rich in natural resources. A natural resource (both renewable and non-renewable) is an essential resource for human survival. Loss or reduction in the availability of these resources will have an enormous impact to the survival of the human race on earth
HAK TENAGA KERJA DALAM PROSES KEPAILITAN PERSPEKTIF HUKUM Islam (Studi Analisis Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) Yuswalina, Yuswalina
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah Jurisdictie: Vol. 8, No. 2 (2017)
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v8i2.4451

Abstract

Bankruptcy has effect for all creditors, labor is no exception. settlement of property the debtor to the creditor in the event of the debtor is declared bankrupt will depend largely on the position of the creditors. The position of labor creditor’s preferred placed as having special privileges, which will get the first in bankruptcy. However, the property the debtor in bankruptcy is sometimes not enough to pay off all his debts bills including salaries and severance to labor as a preferred creditor. Therefore the author will examine these issues by formulating two problems namely: How the completion of labor rights in the process of bankruptcy according to law No. 13 of 2003 On Labor and How do the views of Islamic law on the settlement of the labor rights in the process of bankruptcy. The conclusions is in compliance because Islamic law already gives privileges in the fulfillment of their rights. but still need to revise several sections to make the provisions of the law in the Undangg more robust in protecting labor rights in the process of bankruptcy and the Government should establish a policy to provide concrete guarantees and protection of the rights of labour or labour in the event of bankruptcy.Kepailitan berlaku bagi semua kreditur, tenaga kerja tidak terkecuali. penyelesaian harta benda debitur kepada kreditur dalam hal debitur dinyatakan pailit akan sangat tergantung pada posisi kreditor. Posisi kreditur tenaga kerja harus ditempatkan sebagai kreditur yang memiliki hak istimewa, yang akan di utamakan dalam kepailitan. Namun, aset debitur dalam kepailitan terkadang tidak cukup untuk melunasi seluruh tagihan hutangnya termasuk gaji dan pesangon terhadap tenaga kerja sebagai kreditur pilihan. Oleh karena itu penulis akan meneliti masalah ini dengan merumuskan dua masalah yaitu: Bagaimana penyelesaian hak-hak buruh dalam proses kepailitan menurut undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penyelesaian hak-hak buruh di proses kepailitan menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kesimpulan dari penelitian ini dalam undang-undang umum No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah sesuai karena hukum Islam telah memberikan hak istimewa dalam pemenuhan hak-hak mereka. Namun masih perlu merevisi beberapa bagian untuk membuat ketentuan undang-undang di Undangg lebih kuat dalam melindungi hak-hak buruh dalam proses kepailitan dan Pemerintah harus menetapkan kebijakan untuk memberikan jaminan dan perlindungan konkret hak-hak buruh atau tenaga kerja di bidang peristiwa kepailitan.
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (ANALISIS TERHADAP PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING) Winatasada, Nadia; Yuswalina, Yuswalina; Utami, Iftitah
Muamalah Vol 5 No 2 (2019): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.851 KB)

Abstract

ABSTRAK Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang akan masuk ke Indonesia harus memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang berwenang. Dalam penelitian ini membahas tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana proses penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 2) bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan library research, yaitu mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan pengumpulan data yanag bersifat kepustakaan. Analisis data dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menyajikan permasalahan secara jelas berdasarkan rumusan masalah, yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan, terstruktur, dan sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang ada. Kemudian, pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu cara berfikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum ke khusus sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat mudah dipahami. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa. 1) Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 10 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, proses dalam menggunakan tenaga kerja asing di Indonesia harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. TKA yang boleh direkrut adalah TKA yang berada di level tenaga profesional, TKA yang akan bekerja di Indonesia harus memenuhi standar kompetensi kerja sebagaimana yang telah ditetapkan. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah melihat dalam segi mashlahah, TKA yang akan bekerja di Indonesia memang yang benar-benar unggul dalam penguasaan teknologi dan yang berkompeten. Kata Kunci: Penggunaan, Tenaga Kerja Asing, Peraturan Menteri.
PANDANGAN MEMBER TITAN GYM PALEMBANG TERHADAP BEBERAPA SUPLEMEN FITNESS YANG TIDAK BERLABEL HALAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Pratama, Gagah; Yuswalina, Yuswalina; Armasito, Armasito
Muamalah Vol 4 No 1 (2018): Muamalah
Publisher : Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.63 KB)

Abstract

ABSTRAK Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, dan tubuh yang ideal, tentunya adalah idaman semua orang. Berolahraga saja tanpa ditunjang dengan asupan nutrisi yang cukup, tentu tidak akan mendapatkan hasil yang benar-benar optimal. Untuk mendapatkan nutrisi yang cukup tentunya harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi tinggi dan juga dengan cara masak yang benar.Tetapi semua itu terasa masih kurang bagi mereka yang berambisi kuat untuk memiliki tubuh yang indah, yang mana mereka memilih suplemen sebagai kebutuhannya dalam menunjang program latihannya. Salah satu persoalan yang cukup mendesak namun sering disepelekan oleh sebagian orang terutama para anggota fitness (member gym) adalah semakin kuatnya kebutuhan mereka akan asupan suplemen fitness bagi tubuh mereka tetapi hampir sebagian besar dari suplemen fitness yang mereka konsumsi itu tidak berlabel halal. Padahal menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan perintah agama dan hukumnya adalah wajib. Karena itu penelitian ini mengambil permasalahan yaitu: Mengapa Para Member Titan Gym Palembang mengkonsumsi produk suplemen fitness, padahal jelas tidak berlabel halal? Dan Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai pandangan member titan gym Palembang terhadap beberapa suplemen fitness yang tidak berlabel halal, dilihat dari segi maslahat dan mudaratnya?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan di dukung data skunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian data-data tersebut di analisis dengan deskriptif, kualitatif dan di simpulkan secara deduktif. Hasil penelitian di peroleh bahwa Para Member Titan Gym Palembang mengkonsumsi produk suplemen fitness karena mereka merasakan atau mendapatkan hasil yang optimal dari latihan-latihan gym yang mereka jalanni. Berbeda hasilnya dengan mereka hanya latihan saja tanpa ditunjang dengan asupan suplemen fitness. Yang menjadi hal yang mengkhwatirkan karena, mereka hanya memikirkan kebutuhan mereka akan asupan suplemen tersebut tanpa memperhatikan keterangan label halal pada kemasan atau isi suplemen itu, bahkan ada yang lebih memperhatikan label masa berlaku produk dari pada label halalnya. Sungguh hal tersebut sangat disayangkan sekali, yang mana justru para member di Titan Gym Palembang mayoritas adalah muslim. Dalam hal ini tentunya dibutuhkan peran serta kepada lembaga yang berwanang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, khususnya para anggota fitness (member gym) tentang pentingnya mengkonsumsi produk halal.