Fakhrurrozi Fakhrurrozi
Politeknik Bumi Akpelni

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN APLIKASI MY JICT DALAM MENINGKATKAN USAHA TERMINAL PETI KEMAS DI ERA 4.0 Ratna Kurnia Dewi; Fakhrurrozi Fakhrurrozi
Majalah Ilmiah Gema Maritim Vol 23 No 2 (2021): Gema Maritim Vol 23 No 2 tahun 2021 tanggal 30 September 2021
Publisher : Politeknik Bumi Akpelni

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.036 KB) | DOI: 10.37612/gema-maritim.v23i2.168

Abstract

Kajian tentang penerapan aplikasi My JICT dalam meningkatkan usaha terminal peti kemas di era 4.0. merupakan suatu bentuk peningkatan pelayanan di JICT dalam penanganan muatan petikemas akibat lamanya proses pengurusan dokumen custom clearance, serta kendala-kendala yang lain. Penelitian didasarkan pada penelitian kualitatif ini dilakukan di PT JICT dan beberapa perusahaan pengguna jasa dari PT JICT., dengan mendasarkan hasil penelitian dari wawancara sebagai data primer dan dari literasi dan kepustakaan sebagai data sekunder. Ruang lingkup permasalahan membahas mengenai : 1) Bagaimana penerapan aplikasi My JICT, serta kendala yang dihadapi oleh Jakarta International Container Terminal (JICT), 2) Bagaimana persepsi customers mengenai penggunaan aplikasi My JICT, dalam proses penanganan muatan kontainer oleh JICT di era 4.0, dan 3) Bagaimana persepsi karyawan JICT mengenai penggunaan aplikasi My JICT dalam meningkatkan Usaha Terminal Petikemas. Ada tiga klaster dokumen barang dan kapal dalam aplikasi My JICT mengintegrasikan siklus layanan utama, yaitu sistem E-billing, sistem Autogate, dan sistem elektronik Delivery Order (DO) online untuk integrasi dokumen kapal. Keuntungan dalam penggunaan aplikasi My JICT yaitu memudahkan proses pembayaran atas jasa kepelabuhanan khususnya untuk pemuatan kontainer, dapat mengatur cash flow sesuai dengan kebutuhan penanganan muatan kontainer, dari beberapa layanan terminal di dalam satu aplikasi dengan sederhana yang diintegrasikan secara baik dan tepat. Dengan diterapkannya sistem elektronik yang cepat dan efisien di pelabuhan, telah mendorong dan meningkatkan adanya peningkatkan penetrasi percepatan layanan antar lembaga, dan pelayanan elektronik pelabuhan 24 jam menjadi langkah awal dalam pelaksanaan pengoperasian pelabuhan yang modern dan handal di Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAUT AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK Fakhrurrozi Fakhrurrozi; Meinina
Majalah Ilmiah Gema Maritim Vol 23 No 1 (2021): Gema Maritim Vol 23 No 1 tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021
Publisher : Politeknik Bumi Akpelni

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.755 KB) | DOI: 10.37612/gema-maritim.v23i1.123

Abstract

Kajian tentang aspek perlindungan hukum bagi pelaut di kapal Indonesia, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merupakan suatu kajian yang menarik untuk dibahas dan dipelajari. Baik mengenai ketentuan peraturannya ataupun bentuk rekonstruksi perlindungan hukumnya, khususnya apabila terjadi kasus pemutusan hubungan kerja sepihak dari pengusaha kapal. Penelitian ini didasarkan pada penelitian yuridis normatif, dengan mendasarkan hasil penelitian pada data primer Putusan Pengadilan Nomor 215/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst. Ruang lingkup permasalahan membahas mengenai aspek yuridis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi ABK dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi ABK akibat pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pengusaha kapal. Hal ini mengingat bahwa perlindungan hukum bagi pelaut berdasarkan ketentuan dalam UU No. 15 Tahun 2015 tentang Ratifikasi MLC 2006 dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan, dan masih adanya kasus-kasus mengenai pemutusan hubungan kerja sepihak yang di lakukan oleh pengusaha kapal tanpa didasarkan pada suatu alasan yang dapat diterima berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.