Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen Informatika Avatara Jurnal Pendidikan Khusus JURISDICTIE Jurnal Hukum dan Syariah
Achmad Fatoni, Achmad
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PENERAPAN WAKAF DI KANIGORO BLITAR (Studi Atas Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 dan UU No. 41 Tahun 2004) Fatoni, Achmad
Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah JURISDICTIE (Vol 2, No 2
Publisher : Fakultas Syariah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18860/j.v0i0.2161

Abstract

This research examines the application of waqf in Kanigoro Blitar Sub-district based on regulation 28/1977 and after the enactment of Law No. 41/2004 on the application of Endowments and inhibiting factor endowments moving objects in accordance with Law No. 41/2004 on Endowments. The study concluded that the implementation of waqf in Kanigoro  before the enactment of Law no. 41 Year 2004 on endowments, namely the enactment of PP. 28 of 1977 can be applied in the field, both in terms of implementation of the procurement or obeying the rules which in this case is the rule registering legally the land. However, related to the enactment of Law No.. 41 Year 2004 regarding waqf endowments, especially on moving objects has not been effective at all. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan wakaf di kec. Kanigoro sesuai dengan PP 28/1977 dan sesudah berlakunya UU no 41/2004 tentang Wakaf dan faktor penghambat penerapan wakaf benda bergerak sesuai UU no 41/2004 tentang Wakaf. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan wakaf pada masyarakat di Kec. Kanigoro Kab. Blitar sebelum berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu pada berlakunya PP No. 28 Tahun 1977 bisa diterapkan di lapangan, baik dalam pelaksanaan pengadaannya ataupun dari segi mentaati aturannya yang dalam hal ini adalah aturan mensertifikatkan tanahnya. Namun berkaitan dengan berlakunya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf khususnya pada wakaf benda bergerak belum efektif sama sekali  
RANCANG BANGUN APLIKASI PEMBELIANTIKET PESAWAT ONLINE BERBASIS MOBILE PADA PLATFORM IOS DENGAN BAHASA PEMROGRAMAN SWIFT MEMANFAATKAN API TIKET.COM FATONI, ACHMAD
Jurnal Manajemen Informatika Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, No 2 Tahun 2016
Publisher : Jurnal Manajemen Informatika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mobilitas masyarakat modern bisa dikatakan sangat padat dan cepat, sangat tidak mengherankan jika masyarakat mondar-mandir antar kota, pulau atau bahkan negara untuk mengurusi bisnis atau sekedar menghilangkan penat dengan berekreasi. untuk mendukung mobilitas yang tinggi mayoritas masyarakat indonesia memilih pesawat terbang sebagai sarana transportasi umum karena relatif nyaman dan cepat. Pada penelitian ini penulis membuat aplikasi mobile pemesanan tiket yang berjalan pada sistem operasi iOs, Penulis memanfaatkan API (Application Programming Interface) yang disediakan oleh tiket.com untuk melakukan pemesan tiket kepada maskapai penerbangan. Untuk pembuatan aplikasi Penulis menggunakan bahasa pemrograman Swift yang dibuat oleh Apple. Keluaran dari Tugas akhir ini adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan masyarakat khususnya pengguna sistem operasi iOS untuk melakukan pemesanan tiket pesawat secara online. Kata Kunci: tiket pesawat, ios, swift, API
PENGGABUNGAN KABUPATEN ADIKARTO DENGAN KABUPATEN KULON PROGO MENJADI KABUPATEN KULON PROGO PADA TAHUN 1951 FATONI, ACHMAD; ALRIANINGRUM, SEPTINA
Avatara Vol 6, No 3 (2018)
Publisher : Jur. Pendidikan Sejarah FIS UNESA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Kulon Progo merupakan wilayah dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kabupaten Adikarto merupakan wilayah dari kadipaten Pakualaman. Pada tahun 1951 kedua wilayah digabung menjadi satu menjadi Kabupaten Kulon Progo. Penggabungan wilayah merupakan yang pertama di Indonesia pada masa itu, dan pada masa itu juga terjadi pemekaran wilayah di Indonesia bahkan sampai sekarang, termasuk berdirinya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari Propinsi Jawa Tengah, sehingga menjadikan Yogyakarta menjadi propinsi tertua kedua setelah 8 propinsi pertama milik Indonesia. Berdasarkan dengan latar belakang tersebut, maka diperoleh beberapa rumusan masalah yaitu 1). Apa yang melatarbelakangi adanya penggabungan kabupaten Adikarto dengan Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo pada tahun 1951. 2). Bagaimana perkembangan Kabupaten Kulon Progo pasca integrasi di bidang politik, ekonomi, sosial dan kesehatan tahun 1951-1956. Berdasarkan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggabungan kedua kabupaten dan dampak dari hasil penggabungan kedua kabupaten tersebut dalam berbagai bidang pada masa itu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.Hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, penggabungan Kabupaten Adikarto dengan Kabupaten Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo merupakan sebuah kebijakan dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dengan KGPAA Paku Alam VIII. Adanya kebijakan ini untuk mempersiapkan kabupaten-kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Kabupaten yang mandiri, mengingat akan berlakunya Undang-Undang Otonomi Kabupaten. Dampak negatif dari penggabungan dari segi politik, ekonomi, sosial, dan kesehatan tidak ada bahkan masyarakat menerima dan mendukung serta mengalami peningkatan karena adanya bantuan dari pemerintah propinsi dan pemerintah pusat. Namun dari segi politik terdapat masalah, yakni sampai tahun 1953, DPRD Kabupaten Kulon Progo yang baru masih belum terbentuk, dan nasib anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Adikarta masih membingungkan. Namun pada tahun 1955 baru terbentuk anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo Baru setelah pemilihan umum.Kata Kunci: Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Adikarto, Kebijakan, Integrasi, Proses dan Dampak
IDENTIFIKASI SISWA DISLEKSIA DI SEKOLAH DASAR NEGERI INKLUSI SURABAYA TIMUR FATONI, ACHMAD; KURROTUN AININ, IMA
Jurnal Pendidikan Khusus Vol 12, No 3 (2019)
Publisher : Jurnal Pendidikan Khusus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak: Terdapat 52 sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Kota Surabaya. Di setiap sekolah tersebut terdapat siswa disleksia. Namun, siswa disleksia tersebut belum terdata dengan baik. Hal ini juga terjadi pada 12 SDN Inklusi di Kota Surabaya bagian Timur. Siswa disleksia perlu diidentifikasi sejak dini. Maka diperlukan alat identifikasi yang sesuai dan mudah digunakan. Dalam hal ini, alat identifikasi diadaptasi dari Asosiasi Disleksia Indonesia (ADI) dimanfaatkan untuk mengidentifikasi. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi siswa yang beresiko mengalami disleksia SDN Inklusi Kota Surabaya bagian Timur. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Populasi berjumlah 12 SDN Inklusi. Sampel menggunakan teknik random sampling ditetapkan sebanyak 7 SDN Inklusi. Teknik pengumpulan data meliputi kuesioner dan wawancara, teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan rumus prosentase (P= n/f x 100 %). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 7 SDN Inklusi Kota Surabaya bagian Timur sejumlah 140 siswa yang terjaring melalui proses screening dan sebanyak 52 siswa yang beresiko mengalami disleksia jadi sebesar 37 %. Simpulan penelitian bahwa, siswa yang beresiko mengalami disleksia di SDN Inklusi Kota Surabaya bagian Timur dapat teridentifikasi. Kata Kunci = Identifikasi, Siswa Disleksia, SDN Inklusi Surabaya.
Co-Authors IMA KURROTUN AININ SEPTINA ALRIANINGRUM