<![CDATA[Master Plan Smart City Kota Banda Aceh Tahun 2019-2029 menyatakan bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh melalui smart governance berkomitmen untuk mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dengan melakukan empat strategi pencapaian yaitu, menciptakan integrasi layanan government to citizen, government to business, government to government, dan government to employee yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja ASN serta menuju ke Satu Data, pengembangan aplikasi yang user friendly, penerapan layanan dokumentasi dan informasi hukum, dan penerapan layanan yang memenuhi standar keamanan informasi (KAMI). Namun berdasarkan data yang didapat dari media dan observasi, integrasi layanan publik di Kota Banda Aceh sampai saat ini masih belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi smart governance dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mewujudkan layanan publik yang terintegrasi di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Edward III dengan konsep smart city dan integrasi pelayanan publik dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi smart governance dalam mewujudkan layanan publik yang terintegrasi di Kota Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi yang belum berjalan dengan efektif dan optimal, integrasi pada website data dan aplikasi layanan publik yang belum up to date, dan sistem keamanan data yang belum jelas. Hambatan yang dialami yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, data yang belum terintegrasi, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum jelas dan kurangnya komitmen dari aparatur. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menambahkan jumlah SDM informasi teknologi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Kota Banda Aceh, memaksimalkan alokasi anggaran untuk program integrasi layanan publik, pemberian sanksi kepada SKPD yang tidak disiplin dalam mengupdate data, pemberian edukasi terkait integrasi layanan publik kepada aparatur yang terlibat dan merumuskan SOP integrasi layanan publik dengan jelas. Kata Kunci: Implementasi, Smart Governance, Integrasi Layanan Publik, Kota Banda AcehImplementation Of Smart Governance In Realizing Integrated Public Services In The City Of Banda AcehThe Smart City Master Plan of Banda Aceh City 2019-2029 states that the Banda Aceh City Government through smart governance is committed to realizing integrated public services by carrying out four achievement strategies, namely, creating integrated government to citizen, government to business, government to government, and government to employee which is carried out to improve the performance of ASN and towards One Data, development of user friendly applications, implementation of legal documentation and information services, and implementation of services that meet information security standards (KAMI). However, based on data obtained from the media and observations, the integration of public services in the city of Banda Aceh is still not optimal. The purpose of this study was to determine the implementation of smart governance and the obstacles faced by the Banda Aceh City Government in realizing integrated public services in Banda Aceh City. This study uses the theory of Edward III's Policy Implementation with the concept of a smart city and the integration of public services using a qualitative descriptive approach. In analyzing the data using data reduction techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the implementation of smart governance in realizing integrated public services in Banda Aceh City has not run optimally. This can be seen from communication that has not been running effectively and optimally, integration on data websites and public service applications that are not yet up to date, and data security systems that are not yet clear. The obstacles experienced are limited human resources (HR), limited budget, data that is not yet integrated, unclear Standard Operating Procedures (SOP) and lack of commitment from the apparatus. For this reason, it is hoped that the Banda Aceh City Government can increase the number of information technology human resources at the Banda Aceh City Information and Statistics Communication Service, maximize budget allocations for public service integration programs, provide sanctions to SKPDs who are not disciplined in updating data, provide education related to the integration of public services. to the apparatus involved and to formulate a clear SOP for the integration of public services. Keywords: Implementation, Smart Governance, Public Service Integration, Banda Aceh City]]>
