<![CDATA[This legal writing aims to examine the legal implications of implementing electronic mortgage service regulations for PPAT and creditors in the city of Yogyakarta. This type of research is normative with a statutory approach and a conceptual approach with qualitative analysis methods. The results of this study conclude that, first, the legal implications of the issuance of PM ATR/BPN No. 5 of 2020 on PPAT and Creditors are: (i) to creditors, they are obliged to submit applications for registration of Mortgage Rights directly through the electronic system and have the authority to print records of encumbrance of rights. Dependents to be attached to the certificate of Land Rights that are guaranteed, (ii) the PPAT need only to submit the APHT through the electronic system and guarantees the validity of the supporting documents contained in the statement sent via the electronic system. Second, regarding the application of Article 10 paragraph (3) of the Mortgage Law against PM ATR/BPN No. 5 of 2020 is that for electronic Mortgage services, it is not possible to use Land Rights that have not been registered as they have not been inputted into the system as in the HT-el system, one must have a land right in which there is a certificate number for that right. When there are Land Rights that have not been registered to be used as collateral for Mortgage Rights, they must be converted or registered in parallel.Keywords: Creditor; electronic mortgage; implication; PPATAbstrakPenulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum penerapan peraturan pelayanan hak tanggungan secara elektronik terhadap PPAT dan Kreditur di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, implikasi hukum dari diterbitkannya PM ATR/BPN No 5 Tahun 2020 terhadap PPAT dan Kreditur: (i) terhadap kreditur, berkewajiban untuk menyampaikan permohonan pendaftaran Hak Tanggungan langsung melalui sistem elektronik serta mempunyai kewenangan dalam mencetak catatan pembebanan hak tanggungan guna dilekatkan pada sertifikat Hak Atas Tanah yang dijaminkan, (ii) terhadap PPAT hanya menyampaikan APHT melalui sistem elektronik dan memberikan jaminan terhadap keabsahan dokumen-dokumen pendukung yang dimuat dalam surat pernyataan yang dikirim melaui sistem elektronik. Kedua, mengenai penerapan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Hak Tanggungan terhadap PM ATR/BPN No 5 Tahun 2020, bahwa untuk layanan Hak Tanggungan secara elektronik tidak dimungkinkan untuk menggunakan Hak Atas Tanah yang belum didaftarkan, karena tidak masuk ke dalam sistem, dalam sistem HT-el harus mempunyai Hak Atas Tanah yang mana terdapat nomor sertifikat hak tersebut. Ketika terdapat Hak Atas Tanah yang belum di daftarkan akan digunakan sebagai jaminan Hak Tanggungan, maka harus dikonversikan atau didaftarkan secara pararel.Kata Kunci: Hak Tanggungan elektronik; Implikasi; PPAT; Kreditur]]>
