<![CDATA[There are two problem formulations in this study, namely, first, what is the responsibility of the Notary in the making of a sale and purchase obligation agreement that does not match the actual price? Second, what are the legal consequences of making a binding sale and purchase agreement that does not match the actual price? This research is an empirical research that emphasizes on the problems studied based on the facts that exist and develop in society or research that comes from primary data. The results of the study conclude that first, that the Notary is not responsible for the material truth of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) which does not match the actual price because the Notary only pours or confirms the will of the parties into the PPJB deed. So the responsibility lies with the parties. Second, the legal consequences for PPJB are not in accordance with the actual price, namely the PPJB deed made by the Notary still runs according to the agreement of the parties because no parties feel aggrieved and no one has sued to the Court, so the deed is not automatically null and void by law but if there are parties who feel aggrieved can be used as material for a lawsuit to the Court, because the agreement does not meet the objective requirements, namely a certain matter and a lawful cause.Keywords: Notary; notary’s code of ethics; sale and purchase agreementAbstrakTerdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni, pertama, bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak sesuai harga sebenarnya? Kedua, bagaimana akibat hukum terhadap pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak sesuai harga sebenarnya? Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat atau penelitian yang bersumber dari data primer. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang tidak sesuai harga sebenarnya karena Notaris hanya menuangkan atau mengkonstantir kehendak para pihak kedalam akta PPJB. Sehingga tanggung jawabnya terletak pada para pihak. Kedua, akibat hukum terhadap PPJB tidak sesuai dengan harga sebenarnya yaitu akta PPJB yang dibuat Notaris tersebut tetap berjalan sesuai kesepakatan para pihak karena tidak ada para pihak yang merasa dirugikan dan tidak ada yang menggugat ke Pengadilan, sehingga akta tersebut tidak otomatis batal demi hukum tetapi jika ada pihak yang merasa dirugikan bisa digunakan sebagai materi untuk gugatan ke Pengadilan, karena perjanjian tersebut sudah tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan kausa yang halal.Kata Kunci: Kode etik notaris; notaris; perjanjian pengikatan jual beli]]>
