Hasanuddin Hasim
Institut Agama Islam Negeri Parepare

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Fiqhul Bi`ah terhadap Kewenangan Otonomi Daerah dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang : Tinjauan Hukum Islam Hannani Hannani; Indah Fitriani Sukri; Hasanuddin Hasim
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 20 No 2 (2022): DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (425.607 KB)

Abstract

This article aims to describe an overview of Islamic law (fiqhul bi`ah) on post-mining reclamation policies. Mining and mining industries in the area are regulated in the post-mining reclamation policy through Regional Regulations. The coal mining industry has a large-scale environmental impact spread over the regions, especially areas where natural resources thrive. The problem in this research concerns the form of post-mining control in terms of the authority of regional autonomy and how the control and supervision from the government is related to post-mining Reclamation Guarantees, through regional autonomy policies, the emphasis on post-mining reclamation can be controlled with all regional policies. Control in the licensing process does not stop at handling taxes, it is in tune with legal certainty. The research method used in this artilcles is normative juridical by taking data from processed researchers, and using some literature in the form of books, as well as related journal articles. The conclusion in this study, that although the post-mining reclamation process has been actively carried out, the handling efforts have not been maximized, what needs to be done is as an alternative to managing ex-mining land with an environmentally sustainable perspective, encouraging the strengthening of the synergy team in the form of a monitoring team for all stakeholders, the community can participate in prepare the management of ex-mining land and implement the supervisory function.
PENGHAPUSAN ATURAN BATAS USIA PERKAWINAN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Hasanuddin Hasim; Indah Fitriani Sukri; Rustam Magun Pikahulan; Iin Mutmainnah
JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara Volume 1 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Parepare

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (448.036 KB) | DOI: 10.35905/sultanhtn.v1i1.3217

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai analisis penghapusan batas usia perkawinan di Indonesia dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni maraknya pernikahan dini yang ditandai dengan meningkatnya permononan dispensasi nikah serta ketidaksetujuan beberapa kelompok masyarakat terhadap pembatasan usia perkawinan sebab dinilai bertentangan dengan aspek teologis dan kultur masyarakat Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan pendekatan penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penggunaan sumber data sekunder seperti Al-Qur’an, hadis, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan sebagainya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan batas usia perkawinan di Indonesia tidak sejalan dengan nilai-nilai hak asasi manusia karena memarginalkan hak warga negara dalam menjalankan ajaran-ajaran agama yang diyakininya dalam menentukan hidupnya. Aturan batas usia perkawinan dalam pelaksanaannya juga menimbulkan problematika pada aspek yuridis, sosiologis (kultur), dan teologis di Indonesia.