<![CDATA[Pengawasan dan sanksi dalam perlindungan hukum semakin memainkan peranan urgen, vital dan strategis dalam upaya mempertahankan, menyelamatkan dan melestarikan lingkungan hidup beserta ekosistemnya dari berbagai potensi gangguan dan ancaman, kerusakan, polusi dan pencemaran, serta risiko bahaya dan bencana. Pengawasan dan sanksi hukum memainkan peranan yang sangat besar untuk mencegah, mengendalikan dan melindungi berbagai potensi sumber hidup dan penghidupan pada seluruh ekosistem lingkungan hidup termasuk pada wilayah pesisir khususnya dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian masyarakat mengenai pelaksanaan pengawasan dan sanksi hukum dalam perlindungan hukum lingkungan hidup (PHLH) terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir (SDPP), dan menganalisis kebijakan pengawasan dan sanksi hukum berdasarkan perundang-undangan yang terkait. Tipe penelitian ini adalah normatif – empiris, dan desain adalah eksploratif. Teknik sampling dengan purposive sampling, dengan 140 responden dan sampel wilayah lima kabupaten/ kota di Sulawesi Selatan yaitu Kota Palopo, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bone, Kabupaten Bantaeng dan Kota Makassar. Sumber data adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah kuisioner, observasi, wawancara dan dokumentasi. Tekni analisis data adalah kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dan sanksi tidak optimal menjamin upaya dalam PHLH terhadap pemanfaatan SDPP. Masyarakat menilai bahwa peran kelembagaan pemerintah maupun kelembagaan masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumber daya perikanan pesisir masih relatif kurang. Demikian pula halnya sanksi, yang dinilai masih sangat lemah dan kurang. Kebijakan pengawasan dan sanksi dalam PHLH terhadap pemanfaatan SDPP secara umum mencakup pengawasan dan sanksi dalam perspektif UUPPLH, pengawasan dan sanksi dalam perspektif UUPerikanan, dan pengawasan dan sanksi dalam perspektif UUPWP – PPK. Kebijakan pengawasan dan sanksi tersebut masih memiliki substansi hukum yang lemah, overlapping dan ambigu. Selain itu, belum dilaksanakan secara maksimal dalam PHLH terhadap pemanfaatan SDPP, yang berimplikasi luas terhadap timbulnya berbagai pelanggaran dan permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pesisir dan pemanfaatan sumber daya perikanan, serta meningkatnya berbagai perilaku dan tindakan – tindakan yang mengganggu, mengancam, mengeksploitasi, merusak bahkan menghancurkan ekosistem lingkungan hidup di wilayah pesisir dan pemanfaatan sumber daya perikanan. Kata Kunci : Pengawasan, sanksi, perlindungan hukum, lingkungan hidup, sumber daya perikanan]]>
