Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Pendampingan Penetapan HPP Pemanfaatan Sampah KSM Kampung Asri Mika Puspitasari; Choironi Ardiyansyah; Wimar Angga Pradana; Intiyas Utami; Natasia Alinsari; Gracella Theotama
Patria : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 1: Maret 2023
Publisher : Universitas Katolik Soegijapranata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/patria.v5i1.5126

Abstract

Sampah menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Kampung Asri merupakan salah satu jawaban atas permasalahan sampah untuk menciptakan ekonomi hijau melalui daur ulang sampah menjadi produk yang bernilai. Namun demikian, dalam proses tersebut terdapat beberapa hal yang menjadi fokus untuk dikembangkan. Salah satunya dalam menentukan Harga Pokok Penjualan. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk membantu KSM Kampung Asri dalam menentukan Harga Pokok Penjualan dengan menggunakan metode Full Costing untuk produk yang dihasilkan seperti paving block, sabun, pupuk organik, dan kerajinan bunga. KSM Kampung Asri terletak di Desa Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pembinaan mulai dari identifikasi biaya bahan baku, tenaga kerja dan overhead hingga penentuan Harga Pokok Penjualan melalui rangkaian kegiatan workshop “Aksi Berbagi, Berbagi Aksi untuk Ekonomi Hijau”. pelaksanaan perhitungan Harga Pokok Penjualan untuk setiap produk Pengabdian kepada masyarakat ini telah berjalan dengan baik dengan dukungan dari berbagai pihak yang terkait.
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BUMDes: Sebuah Perspektif Peran Pemerintah Mika Puspitasari; Priyo Hari Adi
Perspektif Akuntansi Vol 6 No 2 (2023)
Publisher : Center for Accounting Development and Research (CARD) Program Studi Akuntansi – Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/persi.v6i2.p21-41

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha milik desa yang menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Oleh sebab itu, diperlukan pengelolaan keuangan BUMDes yang akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi peran pemerintah sebagai regulator untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes. Metode yang digunakan yaitu analisis data kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder melalui proses wawancara semi terstruktur dan observasi partisipan. Hasil penelitian ini menunjukkan, implementasi akuntabilitas pengelolaan keuangan BUMDes Bangun Jaya belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan belum adanya standar dan ketentuan secara khusus terkait pengelolaan keuangan BUMDes. Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan akuntabilitas pertanggungjawaban yang dilakukan oleh BUMDes Bangun Jaya hanya sebagai formalitas saja karena adanya tekanan dari pemangku kepentingan sehingga memperoleh legitimasi. Implikasi praktis penelitian ini yaitu pemerintah sebagai regulator diharapkan mengeluarkan regulasi terkait standar dan ketentuan pengelolaan keuangan BUMDes termasuk didalamnya peran masing-masing pengelola, masyarakat dan pemerintah.
Can a Village Website Be an Indicator of Public Transparency? Mika Puspitasari; Choironi Ardiyansyah; Aprina Nugrahesthy Sulistya Hapsari
Asia Pacific Fraud Journal Vol. 8 No. 2: 2nd Edition (July-December 2023)
Publisher : Association of Certified Fraud Examiners Indonesia Chapter

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21532/apfjournal.v8i2.303

Abstract

The village is the lowest unit that must be a government structure which in financial management is based on the principles of good governance and transparency. Transparency as accountability to all stakeholders as well as a supervisory effort to minimize fraudulent forms of financial management. One form of transparency is through the management of village websites. But in reality the village website has not been managed optimally. Therefore, this study aims to analyze the transparency of village financial management through websites in 280 villages that are within the scope of the Grobogan Regency area. The method used is qualitative research with a descriptive interpretation approach, namely observing, describing and interpreting objects and then drawing conclusions. Data collection based on content analysis regarding village management achievements. The results showed that the utilization of village websites in Grobogan Regency as a form of transparency had not been maximized. The lack of transparency is due to the lack of information provided, and many websites only provide tools with no content in them, thereby triggering a possible decrease in public and other stakeholders’ trust in village management