Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENGAKUAN TANAH MASYARAKAT HUKUM ADAT DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM AGRARIA NASIONAL Asmadi Lubis; Dedi Harianto
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v24i1.3051

Abstract

Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan menghargai kedudukan daerah-daerah istimewa serta peraturan Negara yang terkait mengenai daerah-daerah tersebut yang akan tetap mengingati hak-hak asal-usul daerah. Tanah adat adalah hak masyarakat hukum adat yang sangat penting, Sehingga masyarakat hukum adat berusaha untuk tetap mempertahankannya. Akan tetapi tanah adat pada masa perkembangan pembangunan sekarang ini sangat banyak dialihkan menjadi bagian lahan dalam pembangunan untuk kepentingan Negara yang menimbulkan masalah.Sehingga tujuan tulisan ini mengkaji pegakuan tanah adat ditinjau dari hukum agraria nasional. Artikel ini memiliki tujuan secara teoritis dan praktis. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Hasilnya  Masyarakat adat yang lebih banyak tinggal dan tertebar di wilayah hutan Indonesia luas,dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan program pembangunan maka masyarakat merasa terancam terusir dari tanah hutan yang mereka tempati. Sedangkan salah satu yang menjadi pertimbangan dalam pembaharuan Undang-undang tentang agararia yaitukeberadaan masyarakat adat dan haknya atas tanah, khususnya dalam pembaharuan hukum Agraria yang sifatnya kolonial dan Feodal menjadi UUPA tujuannya lebih menghormati, menghargai serta melindungi hak masyarakat, khususnya masyarakat adat atas tanah dalam rangkakesejahteraan dan kedamaian hidup bersama. Namun, pada kenyataanya yang dirasakan oleh masayarakat hukum adat seolah bertolak belakang. 
AVAILABILITY OF LEGISLATION REGULATIONS IN PROVIDING LEGAL PROTECTION OF LAND WITH CUSTOM RIGHTS OF CUSTOMARY COMMUNITIES IN INDONESIA: KETERSEDIAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH HAK ADAT MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA Asmadi Lubis
UPMI Proceeding Series Vol. 1 No. 01 (2023): Ed.01
Publisher : LPPM UPMI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55751/ups.v1i01.35

Abstract

During this period of accelerated development, there were many problems with the existence of indigenous peoples and their rights. these problems place the position of indigenous peoples at a weak and marginalized level. because there is an imbalance in the meaning of all parties involved in positioning customary land and customary law communities. the problem discussed in this paper is how the availability of legal regulations in providing legal protection of land with customary rights in indonesia. availability of regulations and laws for progressive legal protection for the existence of indigenous and tribal peoples in realizing their welfare. The method used in this research is normative juridical. the results of this study the availability of laws and regulations in Indonesia has guaranteed legal protection for indigenous and tribal peoples in Indonesia and if we look based on legal pluralism and the legal system in Indonesia.