Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

PENGARUH ARUS KAS OPERASI DAN RETURN ON ASSET (ROA) TERHADAP HARGA SAHAM STUDI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA Rawung, Fita Enjelina; Alexander, Stanly W.; Kalalo, Meily Y.B.
GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI Vol 12, No 01 (2017)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32400/gc.12.01.17134.2017

Abstract

Indonesian is a country that embraces the financial system on the bank. The purpose of banking is to support the implementation of national development to improve equity, economic growth, and national stability towards the improvement of people’s welfare. The purpose of this study is to determine the effect of operating cash flow and returnon asset (ROA) to stock price studies on banking companies listed on the stock exchange Indonesia. Population of 42 bank and samples used by 30 banks. In the examinations examined in this study, only the results obtained flow of operations and return on asset (ROA) that positive number and sample data overall stock price are all used because there is nonegative number. Research method used in this research is quantitative research with multiple linear regression analysis technique by using SPSS 20 program. The results showed that operating cash flow has no significant effect on stock price and return on asset (ROA) significant effect on stock price. As a recommendation, investors ahould be able to pay attention and analyze operating cash flow and return on asset (ROA) and stock price movements to gain profit.Keywords : Operating Cash Flow, Retur On Asset (ROA) and Stock Price
IPTEKS LELANG BARANG JAMINAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KAROMBASAN MANADO Taufik, Meisa Farina; Kalalo, Meily Y.B.
Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat Vol 2, No 2 (2018): JIAM
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32400/jiam.2.02.2018.21761

Abstract

PT. Pegadaian is an institution that runs a mortgage business, where an item or securities can be used as collateral to borrow some money. And if the pledge giver does not fulfill the obligations of an agreed time, PT. Pegadaian (Persero) will give a warning to repay the loan immediately. If the warning does not get clarity or confirmation of repayment from the mortgage provider, PT. Pegadaian (Persero) has the right to take repayment of its receivable by auctioning off collateral for money pawn under it’s control. This study ains to determine the implementation of the auction at PT. Pegadaian (Persero) Karombasan branch in Manado. Also to find out the obtacles to the auction at PT. Pegadaian (Persero) The data analysis technique uses descriptive analysis.Keywords: auction, constraints, implementation, mortgage goods
IPTEKS PENGENDALIAN INTERN TERHADAP LELANG BARANG GADAI PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KAROMBASAN Lompang, Muh. Rivaldi Dg; Kalalo, Meily Y.B.
Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat Vol 2, No 2 (2018): JIAM
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32400/jiam.2.02.2018.21835

Abstract

Pegadaian is one of the financial institutions owned by BUMN , where the main business is about credit something with the guarantee that the pawned tools move on the basis of financial law. This material can guarantee absolute rights to certain items of interest which are the object of guarantee of a debt and whenever it can be cashed for the payment of items that have been made in the agreement if it cannot complete the deals of payment. Auction is a sale of items for public place where the price are published in writing or directly, which increases or decreases in order to reach the highest price. The Auction is done if the customer is unable to fulfill his obligation to return or extend the mortgage item, and the Auction will be done in public place. PT. Pegadaian (Persero) has the right to sell the guarantee items belongs customers in an Auction. but before the Auction PT. Pegadaian (Persero) Karombasan Branch will confirm or remind the customer that the items in the pawn have out of date or have passed the payment limit. So the misunderstanding will not happen between the company and the customer.Keywords : procedure for auctioning goods pawned
IPTEKS FAKTOR – FAKTOR PENGHAMBAT PROSES PELAPORAN DATA SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT (SIRS) BERBASIS ONLINE PADA RSUP PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO Taroreh, Lyviani; Kalalo, Meily Y.B.
Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat Vol 2, No 2 (2018): JIAM
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32400/jiam.2.02.2018.21848

Abstract

According to Permenkes Republic of Indonesia Number 1171 / MENKES / PER / VI / 2011 concerning SIRS that every hospital is required to implement an online hospital information system to improve the quality of services to hospitals. But in this case there are things that hinder the online SIRS reporting process, namely: (1) The internet network is often disrupted, (2) Lack of knowledge about SIRS. The author recommends RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado to facilitate more internet connections so that the reporting process is not inconvenient and easier and socializes the importance of Hospital Information Systems to improve the quality of hospital services.Keywords: Reporting, Hospital Information Systems, Internet Networks, Human Resources
ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK ATAS PPh PASAL 21 DAN KAITANNYA TERHADAP PPh BADAN PADA PT. BPR PRIMAESA SEJAHTERA MANADO Odilia, Batbual; Kalalo, Meily Y.B.
Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 4 (2016): JE VOL. 4 NO. 4 (2016) HAL 903 - 1024
Publisher : FEB Universitas Sam Ratulangi Manado

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (641.327 KB) | DOI: 10.35794/emba.v4i4.14572

Abstract

Abstrak: Perusahaan selalu berupaya agar pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dapat ditekan serendah mungkin guna memperoleh keuntungan yang lebih besar. Untuk itu, berbagai alternatif cara dilakukan oleh perusahaan, salah satunya dengan perencanaan pajak penghasilan khususnya PPh pasal 21. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang penerapan perencanaan pajak atas PPh pasal 21 karyawan tetap yang ditanggung perusahaan (pemberi kerja) dan dampak terhadap PPh Badan, Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang membandingkan dan menguraikan keadaan suatu objek penelitian dalam hal ini PT. BPR Primaesa Sejathtera Manado, dengan mengolah data kemudian membandingkan antara hasil yang ada dengan teori yang di dapat.Hasil dari penelitian ini adalah perusahaan belum melakukan perencanaan pajak dengan efektif dan maksimal untuk menyiasati biaya PPh pasal 21 karyawan tetap yang seluruhnya ditanggung oleh perusahaan. Kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini, biaya PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan menurut aturan perpajakan tidak diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto fiskal perusahaan. Dalam pelaksanaan perencanaan pajak sebaiknya dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang, perusahaan memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan dapat menghemat pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang efektif dapat berpengaruh pada menurunnya PPh Badan yang akan dibayar perusahaan. Kata kunci : penerapan perencanaan pajak pph 21
EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP Lamonge, Stien Selvie; Ilat, Ventje; Kalalo, Meily Y.B.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 4, No 3 (2016): JE Vol.4 No.3 (2016) Hal. 001-101
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.951 KB) | DOI: 10.35794/emba.4.3.2016.13389

Abstract

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.Tujuan penelitian  untuk menganalisis perhitungan, penyetotan, dan pelaporan gaji pegawai pada FEB apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Metode deskriptif dalam penelitian ini adalah menganalisa terjadinya  salah perhitungan pajak atas gaji pegawai, beserta perlakuan statusnnya yang berpengaruh pada perhitungan PPh Pasal 21. Hasil penelitian bahwa prosedur perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai diperoleh dari menghitung seluruh penghasilan bruto sebulan yang meliputi gaji pokok dan tunjangan, kemudian di kurangi dengan potongan yang ada, kemudian dihitung penghasilan netto setahun. Setelah itu PKP dikali 5% untuk mendapatkan PPh Pasal 21 terutang kemudian dibagi dengan 12 bulan untuk memperoleh PPh Pasal 21. Sedangkan proses pembayaran dan pelaporannya dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, dan sejenisnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pimpinan FEB sebaiknya mengeluarkan rincian perhitungan PPh Pasal 21 agar memudahkan masing-masing pegawai untuk mengetahui detail perhitungan PPh Pasal 21 sendiri. Kata kunci : penghitungan, penyetoran, pelaporan PPh. Psl. 21
Analisis retribusi pelabuhan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Sorong Rifurariani, Welyoyo; Elim, Inggriani; Kalalo, Meily Y.B.
Indonesia Accounting Journal Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32400/iaj.27785

Abstract

Regional original income is the original source of regional revenue extracted in the region which is used for the basic capital of the regional government in financing development and regional efforts to minimize the dependency of funds from the central government. Regional governments are expected to be more able to explore financial resources to the maximum, but of course in the corridor of the applicable legislation in particular to meet the needs of government funding and development in the region through Regional Original Revenue. One of them is levies from the port levies or by the name of the port service levies levied as fees for payment, anchoring services / mooring services, aviation services and scouting, dock services. This study aims to determine and analyze the increase in sea port levies to the Regional Original Revenue (PAD) Sorong City. The analytical method used in this thesis research is a descriptive method that aims at each data collected collected analyzed and drawn a conclusion and the type of research used is descriptive qualitative. Based on the results of the port levy analysis, it can be seen that during the 2011-2015 observation year, the realization of port charges on the PAD had increased quite well.
ANALISIS PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW Tandayu, Vini Oksilia; Kalalo, Meily Y.B.
Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Vol 7, No 3 (2019): JE VOL 7 NO 3 (2019)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (551.764 KB) | DOI: 10.35794/emba.7.3.2019.24190

Abstract

Abstrak: Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan maka pemerintah dituntut untuk adanya transparansi dan akuntabilitas dalam semua aspek roda pemerintahan. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2017. Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Bolaang Mongondow selama ini tetap mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 Tahun 2010), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan daerah, dan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 12 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kualitas pelaporan di kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bolmong sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh aturan pemerintah yang dimana pemerintah bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Saran yaitu masih diperlukan adanya pengembangan atas pemahaman staff bagian keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bolaang Mongondow akan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Kata kunci: sistem akuntansi aturan pemerintah, berbasis akrual, bappeda