Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

HAK-HAK TERSANGKA SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PROSES PEMERIKSAAN DI TINGKAT PENYIDIKAN Hibata, Nolfan
LEX ET SOCIETATIS Vol 4, No 6 (2016): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v4i6.12515

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dan hambatan-hambatan yang muncul dalam dalam proses pemeriksaan penyidikan perkara pidana ditinjau dari Hak Asasi Manusia. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data-data yang bersumber dari studi kepustakan yaitu Peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, dokumen sebagai bahan hukum primer dan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan artikel, majalah dan informasi tertulis dari internet sebagai bahan hukum sekunder, dan kamus-kamus, ensiklopedia sebagai bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap hak tersangka sudah diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP): Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Dasar 1945. Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Lembaran Negara (LN) Nomor 3209 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan 31 Desember 1981, yang sering disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Didalam materi pasal-pasalnya tercermin adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Dan salah satu asas yang dianut dikenal dengan istilah asas praduga tak bersalah ‟yaitu tidak seorangpun boleh ditangkap, ditahan dan diasingkan secara sewenang-wenang dianggap bersalah melakukan tindakan pidana sebelum ia dinyatakan bersalah oleh Pengadilan melalui suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum pasti (in kracht van gewisjde). Kata kunci : Hak Tersangka, Hak Asasi Manusia, Penydidikan
HAK ULAYAT SUKU PAGU DAN PENGAKUAN HUKUM PEMERINTAH (STUDI DI KECAMATAN KAO HALMAHERA UTARA) Hibata, Nolfan; Laike, Reli Jevon
Justitia et Pax Vol 36, No 2 (2020): Justitia et Pax Volume 36 Nomor 2 Tahun 2020
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v36i2.3532

Abstract

The implementation of the recognition of indigenous legal rights always raises issues such as the civility of ulayat rights and the implementation of recognition by the state. This is as well as the rights of the Pagu tribe. The purpose of this research is to examine the existence of the rights of the ulayat tribe and the problem has not been recognized by the government. This study uses normative research with its main focus on the right of ulayat from the legal aspects and recognition of local governments to be analyzed based on the results of the study of primary legal materials to come to a conclusion. The results of the study found that the existence or existence of pagu ulayat rights still exists, but leaves some problems among them until this saaat the government has not recognized its customary territory which has an impact on the neglect of the rights contained in it. Second, the rights of the Pagu tribe have not been recognized by the local government on the other side of the pagu institution has been recognized, this then leaves a complicated and prolonged problem, where the Pagu tribe does not get protection and legal certainty, thus ignoring the rights to use, seek and collect the results that exist within its customary territory. It should be recognized by the institution of the Pagu tribe by itself has been covered by the rights of ulayat in it.
Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate Hibata, Nolfan; Abas, Gunawan Hi
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 4 No. 8 (2021): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (516.419 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v4i8.345

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif dengan metode Deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi remaja dkota ternate melakukan tindak pidana aborsi karena ada bebera problem dalam pikiran dan psikologi mereka, yaitu ada faktor ekonomi yang membuat mereka kadang berpikir secara pribadi saja mereka masih susah punya pendapatan apalagi dengan memberikan makan anak bayi. faktor sosial, kadang mereka berpikir bahwa kondisi globalisasi ini banyak hidup dengan bebas ahirnya mereka bish ikut-ikutan dengan kerabat yang sudah pernah melakukan hal tersebut. factor masih kuliah atau sekolah, factor tersebut kadang membuat mereka merasa takut atas ketahuan keluaraga, teman dikampung, bahkan takut semua apa yang mereka perbuat sehingga psikologi mereka belum siap menikah ahirnya mereka berbuat apa saja aslakan tidak diketahui oleh pihak keluarga, Kurangnya mendapat edukasi mengenai seks dan dampak pribadi yang dialami, baahkan masih kurangnya tanggungjawab pada remaja meningkatkan kecenderungan pada remaja untuk melakukan tindakan aborsi. Di berbagai daerah, setiap tahunnya banyak perempuan khususnya remaja mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagian besar dari remaja tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka meski tahu hal itu melanggar hukum dan dilarang agama. Aborsi menarik untuk dibahas karena meskipun dilarang oleh hukum tetapi jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.