Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL LPPM BIDANG EKOSOSBUDKUM
Syalom Samuel Potu
Universitas Sam Ratulangi
Economics, Econometrics & Finance Education

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Evaluasi Penerapan Akuntansi Penatausahaan Belanja Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Kabupaten Minahasa Syalom Samuel Potu; Lidia Mawikere
Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum) Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi,Sosial,Budaya, dan Hukum)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja modal merupakan salah satu kegiatan memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal disusun berdasarkan kebutuhkan suatu instansi. Belanja modal diatur oleh beberapa peraturan diantaranya Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022. Setiap instansi pemerintahan melakukan perencanaan belanja modal. Termasuk Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Penatausahaan belanja berdasarkan Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 dilihat dari belanja modal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan Akuntansi Penatausahaan dilihat dari Belanja Modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku saat ini.
Co-Authors Lidia Mawikere