Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

LEGAL LIABILITY FOR NOTARIES DUE TO THE ISSUANCE OF AUTHENTIC DEEDS RESULTING IN STATE LOSSES Yuli Endah Wardantik; Khoidin; Wahyu Prawesthi
Srawung (Journal Of Social Sciences And Humanities) Vol. 2 Issue. 1 (2023)
Publisher : jfpublshier

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jssh.v2i1.264

Abstract

Notaries perform the operational duties of public officials authorized by the state to create authentic legal documents. One of the notary's functions is to provide fee waivers (honorarium) when the public who needs notary services can show evidence of poverty from authorized officials. This research aims to provide insight into the professional practices of notaries involved in corruption cases that harm the state. When a notary commits an irregularity in a deed that results in a criminal case, they must be criminally responsible for whatever they have committed. This research uses the normative juridical method, i.e. law in book research or literature study with statute, conceptual, historical, and system approach. A notary must be held accountable for a deed if it contains a criminal act. The responsibility is in the form of strict sanctions following the law's implementation with the Criminal Code and the Criminal Procedure Code. Notarial deeds that cause criminal cases have evidentiary power as deeds under the hand or become null and void as stipulated in Article 41 of the Notary Public Office Law.
Akad Murabahah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Pada Prakteknya di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya ani nugroho; Evi Evi; Khoidin
Palangka Law Review Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 ISSUE 1 MARCH 2022
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52850/palarev.v2i1.4223

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kegiatan usaha akad murabahah dalam prakteknya di Bank Syariah khususnya di Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum di dalam undang-undang perbankan syariah, fatwa DSN dan prinsip hukum Islam serta formulasi akad murabahah yang sesuai dengan prinsip-prinsi dalam islam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan Teknik pengumpulan data menggunakan studi Pustaka, wawancara, dan observasi di kantor bank syariah mandiri kota Palangka raya. Point hasil penelitian menunjukan Notaris hanya melakukan pengikatan saja terhadap kontrak dan akad yang telah dibuat bank. Akad Murabahah dalam penerapannya dalam akta notaris adalah  berdasarkan order dari bank syariah. Adapun terhadap akta yang dibuat adalah berdasarkan ketentuan dan unsur-unsur dari akta otentik dan sesuai dengan syarat sah dan mengikatnya akad. Akad murabahah dalam prakteknya di Bank Syariah Mandiri Cabang Palangka Raya adalah menggunakan akad wakalah sebagai akad kuasa yang maksudnya bank syariah memberikan akad kuasa dengan wakalah kepada nasabah untuk mencarikan barang sehingga nasabah adalah penerima kuasa yang bertanggung jawab kepada bank syariah (pemberi kuasa) dan bukan sebagai pembeli. Terhadap jual beli (murabahah) berupa hak kepemilikan sebagai penjual karena dapat menimbulkan risiko maka dalam hal ini adalah kewajiban kedua belah pihak dalam menanggung keuntungan dan kerugian