Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMIAH HUKUM DAN KEADILAN
Endi Suhadi
STIH Painan
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM PASAR MODAL INDONESIA: MENUJU PASAR MODAL YANG HANDAL Endi Suhadi
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 7 No. 1 (2020): Hukum dan Keadilan
Publisher : LP3M STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (479.924 KB)

Abstract

Dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi, maka penegakan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting untuk segera dilaksanakan secara konsisten. Penegakan hukum di pasar modal Indonesia itu sendiri belum berjalan secara efektif sebagai akibat dari lemahnya kelengkapan peraturan, komitmen, dan koordinasi antar penegak hukum, sehingga diperlukan suatu orientasi dan paradigma baru yang lebih memiliki daya agregat dalam pengelolaan pasar modal, sebagai suatu upaya penciptaan pasar modal handal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum pasar modal Indonesia. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Penegakan hukum di pasar modal Indonesia belum berjalan secara efektif sebagai akibat dari lemahnya kelengkapan peraturan, komitmen, dan koordinasi antar penegak hukum, sehingga diperlukan suatu orientasi dan paradigma baru yang lebih memiliki daya agregat dalam pengelolaan pasar modal, sebagai suatu upaya penciptaan pasar modal yang teratur dan transparan.
ASPEK KONSENSUALISME DALAM PENAMBAHAN KLAUSULA KONTRAK TANPA PERSETUJUAN PARA PIHAK Endi Suhadi
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 4 No. 1 (2017): Hukum dan Keadilan
Publisher : LP3M STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.408 KB)

Abstract

Suatu kejujuran merupakan prinsip dasar dari asas itikad baik dalam kontrak/perjanjian. Itikad baik para pihak pembuat kontrak berkaitan dengan sikap batin para pembuat kontrak. Kejujuran merupakan unsur yang utama dalam pembuatan perjanjian/ kontrak karena ketidakjujuran salah satu pihak dalam perjanjian/ kontrak dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya, baik itu karena tidak dapat dilanjutkannya kontrak maupun karena diputusnya kontrak secara sepihak. Kejujuran para pihak dalam kontrak meliputi pada kejujuran atas asal usul identitas diri dan kejujuran atas kehendak serta tujuan para pihak. Berkontrak dengan itikad baik adalah melaksanakan perjanjian dengan mengikuti atau mentaati norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan itikad baik, asas itikad baik (good faith) merupakan salah satu sendi terpenting dalam hukum perjanjian, yang akan menjawab pertanyaan apakah yang bersangkutan menyadari atau tahu, bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik.
DITINJAU DARI SUDUT FILSAFAT TERHADAP PRO DAN KONTRA PENGATURAN TENTANG POLIGAMI ENDI SUHADI
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 8 No. 1 (2021): Hukum Dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.96 KB) | DOI: 10.59635/jihk.v8i1.145

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana asumsi dasar pengaturan poligami dan pandangan-pandangan tentang konsep dari pelaksanaan perkawinan poligami. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan memaparkan kajian dan analisa terhadap hukum poligami, nilai falsafah perkawinan poligami, hikmah poligami, dampak poligami terhadap para istri, dampak poligami bagi anak, kodrat manusia, pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang poligami serta stigma poligami dan kesetaraan jender. Hasil dari pernikahan bagi umat manusia adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula, dan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat agama. Perkawinan sebagai Homo Homini Socius perkawinan secara filosofis merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Perkawinan bukan saja hanya sebagai satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara yang satu dengan yang lainnya. Poligami adalah suatu bentuk perkawinan dimana seorang pria dalam waktu yang sama mempunyai istri lebih dari seorang wanita. Konsep perkawinan poligami merupakan pengecualian dari konsep perkawinan Monogami. Tradisi perkawinan poligami telah ada jauh sebelum Islam datang,, terutama dilakukan dikalangan raja-raja, Yang dalam pandangan rakyatnya dianggap sebagai simbol ketuhanan oleh karena itu mereka dipandang suci
AKIBAT KEPAILITAN TERHADAP PERUSAHAAN ASURANSI ENDI SUHADI
Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan Vol. 10 No. 1 (2023): Hukum dan Keadilan
Publisher : STIH Painan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59635/jihk.v10i1.259

Abstract

Dalam penelitian ini menunjukan akibat kepailitan pada perusahaan asuransi, baik akibat dalam bentuk material kepada nasabah yang dirugikan maupun dalam bentuk instabilitas keuangan nasional. Dengan adanya perusahaan asuransi dimaksudkan untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan terhadap pemegang polis, namun demikian kepailitan pada perusahaan asuransi dapat saja terjadi. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menguatkan pada data yang bersifat emperis, dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pertama, ketentuan kepailitan asuransi diajukan o;eh kementrian keuangan Republik Indonesia sebagai upaya preventif kerugian masyarakat para pemegang polis, kedua, akibat kepailitan perusahaan asuransi dapat terjadi dalam bentuk kerugian materil para pemegang polis yang harus diganti oleh perusahaan asuransi dan akibat hilangnya kepercayaan nasabah asuransi jika proses kepailitan tidak diselesaikan dengan baik.
Co-Authors