<![CDATA[Berdasarkan RPP tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di e-Government pasal 9/2009 setiap instansi pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan fasilitas pusat data sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perpres 96/2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 dalam rangka menciptakan pembangunan dan pemanfaatan pitalebar yang efektif dan efisien, diperlukan perancanaan pitalebar nasional yang komprehensif dan terintegrasi melalui sinkronisasi, serta koordinasi lintas sektor wilayah. Kemudian, pada Perbup Bandung 17/2016 pasal 22 Pusat Data dibangun dan dikelola secara terpusat, dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh SKPD. Data center Pemkab akan ditutup, karena perbup 17/2016. Namun, hal tersebut akan berdampak pada fungsionalitas Pemkab. Selain itu, data pada Pemkab wajib sinkron demi terwujudnya perpres 96/2014. Agar data center berguna untuk keberlangsungan proses bisnis, dialih-fungsikan menjadi sub-data-center, sebagai penyimpanan data sementara sebelum tersinkronisasi dengan pusat data pada pemerintahan pusat. Rancangan ini menggunakan metodologi PPDIOO pada tiga tahapan awal, yaitu prepare, plan, dan design yang sesuai dengan EN 50600-2-2 Power Distribution. Metodologi ini cocok untuk pengembangan data center yang berkelanjutan, terdapat tahap optimize untuk pembangunan jangka panjang data center. Hasil akhir dari penelitian ini berupa guideline pengembangan data center sesuai dengan EN 50600-2-2. Pada penelitian ini, berfokus kepada class 1 sebagai landasan dalam membuat rancangan data center. Kata kunci : data center, power distribution, sub-data-center, EN 50600, PPDIOO Life-Cycle Approach.]]>
