Suharto
Universitas Bhayangkara

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Paradigma Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Dan Korporasi Terhadap Korban Bencana Suharto
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 1 Issue. 1 (2010)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.883 KB)

Abstract

paradigm of the enforcement of the environment law has not been well implemented. It can be observed through the incapability of the government to stop some actions damaging the environment done by some corporations. On the other hand, based on the principles of the environment law it is stated that the government is the one who is liability for the management of the environment. The topic of the study is essential to disclose the background whether or not there are some violations towards theregulations done by Corporation. The result of the study indicated that the paradigm of the enforcement of the environment law stated in UU No. 32 the year 2009 on the protection and the management of environment, UU No. 24 the year 2007 on the Protection on Disaster, UU No. 30 the year 1999 on AAPS (Arbitration and Alternative for Dispute Settlement) and UU No. 4 the year 2009 on mining were still in the form of normative paradigm leading to the weakness of the enforcement of evironmet law.
TINJAUAN BUDAYA HUKUM TINDAKAN NGLURUG MASYARAKAT KORBAN TERHADAP PEMERINTAH DAN PT. LAPINDO BRANTAS Suharto
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 2 Issue. 1 (2011)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (175.73 KB)

Abstract

Budaya hukum akan membentuk kesadaran hukum masyarakat di sebuah negara. Negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Termasuk didalamnya peran pemerintah sebagai penanggung jawab terhadap penegakan hukum. Budaya hukum melihat, bahwa bekerjanya hukum normatif yang dilaksanakan Negara tidak serta merta menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Untuk itulah, ada alternatif penyelesaian sengketa dengan mendayagunakan budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, termasuk didalamnya adalah proses nglurug yang dilakukan masyarakat korban semburan lumpur di Sidoarjo.