Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2019 - 2024
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Fakta Hukum (JFH)
M. Syaiful Anwar
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pasca Tambang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung M. Syaiful Anwar
Jurnal Fakta Hukum (JFH) Vol 1 No 1 (2022): Volume 1, No 1, September 2022
Publisher : LPPM UNIVERSITAS Pertiba Pangkalpinang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.041 KB) | DOI: 10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.29

Abstract

Kegiatan pertambangan yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berorientasi pada sumber daya alam yang bertumpu pada sektor tertentu yang secara ekologis merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah pesisir yang merupakan salah satu wilayah pencarian masyarakat Bangka Belitung, maka yang menjadi masalah kedepannya yakni pola pengawasan terkait pengelolaan wilayah pesisir pasca tambang tersebut. Rumusan Masalah, Pertama, Apakah pengawasan pengelolaan wilayah pesisir pasca tambang sudah sesuai dengan asas tanggungjawab negara?, dan Kedua, Bagaimanakah bentuk ideal pengawasan pasca tambang di wilayah pesisir?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Pengawasan yang dilakukan oleh negara bisa dilakukan dengan 3 (tiga) parameter kondisi, yakni kondisi lingkungan sebelum adanya pertambangan, kondisi lingkungan saat adanya pertambangan, dan kondisi lingkungan pasca pertambangan khususnya di wilayah pesisir. Kemudian adanya pengawasan terhadap kegiatan pertambangan khususnya di wilayah pesisir, memiliki beberapa aspek penting dalam pengawasannya, diantaranya pertama aspek tranpasaransi, kedua pencegahan dan pemulihan.
Co-Authors