<![CDATA[Hutan menjadi modal pembangunan nasional yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan asas pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.Asas ini meletakkan masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan pengelolaan hutan secara aktif, yaitu peranan masyarakat hukum adat dalam kebijakan pengelolaan hutan.Keberadaan masyarakat hukum adat saat ini sering kali terabaikan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Permasalahannya; “Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan peran serta masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di kawasaan hutan adat ?”. Untuk itu digunakan tipe penelitian normatif empiris.Sifat penelitian deskriptif.Dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012, Tanggal 16 Mei 2012, pengakuan terhadap hutan adat, tertuang dalam pokok pikiran, sebagai berikut; Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak, sedangkan hutan adat digolongkan sebagai hutan Negara. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hutan adat diubah statusnya dari hutan Negara menjadi hutan adat, yakni hak masyarakat hukum adat.; Pasal 1 angka 6 berbunyi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat”; Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan RI, tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat. Dalam prakteknya penguasaan hutan oleh negara memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat yang banyak mengabaikan hak-hak masyarakat adat.Akibatnya, hak masyarakat adat sekitar hutan banyak tergusur dan menimbulkan konflik sosial.Untuk melindungi keberadaan hak masyarakat atas hutan, ada upaya Pemerintah Daerah di wilayah-wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat membuat Peraturan Daerah.Harmonisasi ini diharapkan berguna bagi pengeloloaan hutan yang berakhir terwujudnya cita-cita sebesar-besarya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat maka diperlukan politik penegakan hukum kehutanan untuk mengurangi jarak antara nilai-nilai hukum dasar, nilai hukum instrumental dengan nilai hukum praksis dalam pengelolaan hutan. Peran ini penting, guna menggerakkan hukum kehutanan, mencapai masyarakat adil dan sejahtera. ]]>
