Garuda - Garba Rujukan Digital

THE URGENCY OF REVOKING THE PROVISIONS OF THE CONSIGNMENT INSTITUTION AND THE CONSTRUCTION OF ITS REPLACEMENT IDEAL IN LAND ACQUISITION FOR DEVELOPMENT IN THE PUBLIC INTEREST Intan Nevia Cahyana
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Consignment is normatively against the principle of land acquisition which states that it’s not allowed to obtain land by any form of coercion by anyone to the right holder to hand the land and or receive compensation they don’t approve. The problem was how to the ideal construction of regulation of consignment which provides justice for public welfare. The research method used is a type of qualitative, the research paradigm is constructivism, the approach used was socio legal study which is a study which reviews law as a social symptom which can be observed in experience as behavioral pattern in the forms of social institutions. The research results were; Consignment is a form of abuse and act against law (onrechtsmatigheids overdaad) done by the government and land procurement committee officials. If this continues in land procurement, it will cause problems which end in conflicts and lengthy disputes, to reconstruct consignment institutions, it’s urgent to (1) revoke article on consignment as the basis of its implementation through legislative review, (2) revitalize land dispute resolution institution through mediation, (3) publish blue print to monitor the government for the success of developments performed fairly.Keywords: Consignment and State Control Right

KEBIJAKAN PEMANFATAAN TANAH KAS DESA (TKD) DAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUMNYA BAGI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA SUKASARI KABUPATEN PANDEGLANG YANG MEMBERI KEADILAN, KESEJAHTERAAN, KEMANFATAAN DAN KEPASTIAN HUKUM Intan Nevia Cahyana
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

ABSTRAKPengabdian kepada masyarakat mengenai kebijakan pemanfataan tanah kas desa dan upaya perlindungan hukumnya bagi masyarakat dan pemerintah desa Sukasari kabupaten Pandeglang yang memberi keadilan, kesejahteraan, kemanfataan dan kepastian hukum menitikberatkan kepada penyampaian pengetahuan tentang pengaturan tanah kas dan yang terkait dengan kebijakan kepala desa dalam pemanfaatannya oleh warga masyarakat. Tanah yang merupakan sumber kekayaan negara adalah asset desa dimana tujuan pemberiannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kepentingan umum. Tujuan pengabdian ini hendak memberikan pemahaman kepada sasaran khalayak mengenai pengaturan tanah kas desa berdasarkan hukum tanah nasional serta upaya perlindungan hukumnya bagi baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah desa itu sendiri. Penyuluhan dan posbakum dilakukan dengan cara memberikan ceramah, diskusi dan tanya jawab yang berisi tentang gambaran berbagai contoh kasus serta permasalahan konkret yang terdapat di Desa Sukasari. Selanjutnya peserta mengajukan pertanyaan bersifat umum dan khusus terkait permasalahan yang dihadapi secara hukum sehingga dapat dicapai tujuan dari pengabdian kepada masyarakat yaitu pemahaman tentang masalah yang dihadapinya dalam pemanfaatan tanah kas desa yang sudah berlangsung sangat lama serta upaya perlindungan hukum melalui kebijakan pemerintah desa yang dapat memberikan keadilan, kesejahteraan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kata kunci : Pemanfataan Tanah Kas Desa, Desa Sukasari Kabupaten Pandeglang

PENGELOLAAN HUTAN NEGARA UNTUK EKOWISATA BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUKASARI KABUPATEN PANDEGLANG Intan Nevia Cahyana
Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pihak yang memiliki wewenang khusus mengenai hutan di Indonesia, salah satunya diProvinsi Banten yaitu Badan Umum Milik Negara (BUMN) yang disebut PerumPerhutani atau Perusahaan Umum Kehutanan Negara. Perhutani diberi tugas danwewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan negara. Hubunganantara masyarakat, Perum Perhutani bersama Pemerintah setempat dapat bersama-sama berperan dalam melakukan pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan daritingginya tingkat kerusakan dan alih fungsi lahan, oleh karena itu permasalahan tentangbagaimana pengaturan pengelolaaan dan pemanfaatan hutan negara untuk ekowisata dikawasan hutan Gunung Haseupan Desa Sukasari menjadi pertanyaan dalam penelitianini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, paradigma konstruktivisme,pendekatan socio-legal research. Berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 41 Tahun 1999Tentang Kehutanan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, SertaPemanfaatan Hutan, disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan laju pertumbuhanpembangunan nasional berkelanjutan diperlukan beberapa langkah strategis yang dapatmendorong pertumbuhan investasi, percepatan pembangunan hutan tanaman,pengendalian degradasi hutan dan peningkatan perekonomian nasional termasukperekonomian masyarakat didalam dan disekitar hutan melalui deregulasi dandebirokratisasi yang dilandasi prinsip good governance dan pengelolaan hutan lestariberdasarkan PP Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) KehutananNegara dan UU Desa Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa serta Perbup PandeglangNomor 3 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa. Kesimpulan dari hasil penelitian iniadalah bahwa kerjasama antara Perhutani dengan masyarakat desa yang diprakarsaioleh Pemerintah Desa Sukasari dalam menjaga kelestarian hutan dan meningkatkankesejahteraan bersama baik masyarakat desa maupun pihak perhutani yang bertugas dikawasan hutan tersebut harus selalu ditingkatkan dengan menekankan prinsipkemitraan, yaitu dengan saling mengerti kebutuhan satu sama lain, bekerjasamamelalui diskusi dan menjaga hubungan bersama tanpa adanya perselisihan pendapatsehingga dapat dicapai nilai kemanfaaatan ekonomi, sosial dan ekologi.Kata kunci : Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Negara, Desa Sukasari KabupatenPandeglang.

Sebuah Kajian Yuridis tentang Konsep Hak Mengenai Negara (HMN) berdasarkan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Penerapan Pasar Bebas Intan Nevia Cahyana
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 5 No. 3 (2016): Jurnal Hukum Prioris Volume 5 Nomor 3 Tahun 2016
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi :"Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan, dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Konsep ini dikenal sebagai konsep Hak Menguasai Negara (HMN).Dengan demikian, politik agraria Indonesia berpusat pada kekuasaan yang besar dari negara terhadap penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber agraria.Cita-cita ideal yang terkandung di dalam konsep HMN adalah menempatkan negara sebagai sentral yang mengatur pemanfaatan kekayaan negeri untuk kemakmuran rakyat. Ironisnya untuk mewujudakan cita-cita ideal ini konsep HMN politik hukum agraria mengembangkan proses marginalisasi posisi UUPA 1960. Ideologi "pembangunan" atau developmentalism menjadi pemandu politik agraria yang dikelola secara sentralistik-sektoral tidak lain adalah kapitalisme, yang kini muncul dan berkembang sebagai sebuah kekuatan ekonomi politik yang megarah kepada praktek pasar bebas dimana tidak menghendaki peran Negara. Negara membiarkan mekanisme pasar mengatur produksi, distribusi maupun konsumsi.Dalam konteks pembangunan agraria yang harus ditelusuri lebih jauh adalah bagaimana hubungan konsep HMN berdasarkan UUPA dengan pasar bebas dan bagaimana pula pengaruh pasar bebas terhadap peran negara menurut konsep HMN berdasarkan UUPA.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif.Pada akhirnya melalui penerapan pasar bebas bukanlah kemakmuran global yang dicapai, melainkan situasi perekonomian dunia secara umum yang semakin terpuruk akibat dominasi Negara maju atas Negara berkembang. Di Indonesia pasar bebas akan membawa dampak negatif bagi keberadaan UUPA yang bersifat populis dan menghendaki peran Negara melalui konsep Hak Menguasai Negara berdasarkan pasal 2 UUPA.Kata Kunci : Konsep Hak Menguasai Negara (HMN), Pasar Bebas

Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Dan Peran Serta Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Kawasaan Hutan Adat Intan Nevia Cahyana
Jurnal Hukum PRIORIS Vol. 6 No. 2 (2017): Jurnal Hukum Prioris Volume 6 Nomor 2 Tahun 2017
Publisher : Faculty of Law, Trisakti University

Hutan menjadi modal pembangunan nasional yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan asas pembangunan kehutanan yang berkeadilan dan berkelanjutan.Asas ini meletakkan masyarakat sebagai subyek dalam kegiatan pengelolaan hutan secara aktif, yaitu peranan masyarakat hukum adat dalam kebijakan pengelolaan hutan.Keberadaan masyarakat hukum adat saat ini sering kali terabaikan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah. Permasalahannya; “Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan peran serta masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan di kawasaan hutan adat ?”. Untuk itu digunakan tipe penelitian normatif empiris.Sifat penelitian deskriptif.Dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUUX/2012, Tanggal 16 Mei 2012, pengakuan terhadap hutan adat, tertuang dalam pokok pikiran, sebagai berikut; Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak, sedangkan hutan adat digolongkan sebagai hutan Negara. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hutan adat diubah statusnya dari hutan Negara menjadi hutan adat, yakni hak masyarakat hukum adat.; Pasal 1 angka 6 berbunyi “hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat”; Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan bertentangan dengan UUD Negara Kesatuan RI, tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat. Dalam prakteknya penguasaan hutan oleh negara memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat yang banyak mengabaikan hak-hak masyarakat adat.Akibatnya, hak masyarakat adat sekitar hutan banyak tergusur dan menimbulkan konflik sosial.Untuk melindungi keberadaan hak masyarakat atas hutan, ada upaya Pemerintah Daerah di wilayah-wilayah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat membuat Peraturan Daerah.Harmonisasi ini diharapkan berguna bagi pengeloloaan hutan yang berakhir terwujudnya cita-cita sebesar-besarya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat hukum adat maka diperlukan politik penegakan hukum kehutanan untuk mengurangi jarak antara nilai-nilai hukum dasar, nilai hukum instrumental dengan nilai hukum praksis dalam pengelolaan hutan. Peran ini penting, guna menggerakkan hukum kehutanan, mencapai masyarakat adil dan sejahtera.

TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN KAWASAN CAGAR ALAM SEBAGAI EKOWISATA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO.5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM (STUDI PADA PULAU SEMPU KABUPATEN MALANG) ANNISA DIAH PERTIWI; Intan Nevia Cahyana
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Dewasa ini masyarakat banyak melakukan wisata alam ke kawasan hutan yang seharusnya tidak diperuntukan sebagai kawasan wisata alam. hal ini tentu saja dapat merusak ekosistem kawasan hutan tersebut. Seperti halnya pada Kawasan Hutan Pulau Sempu Yang Ada Wilayah Malang Jawa Timur, kawasan hutan pulau sempu tersebut termasuk dalam kawasan cagar alam sehingga peruntukkan tidak dapat digunakan sebagai kawasan wisata akan tetapi pada kenyataanya banyak masyarakat yang datang ke kawasan cagar alam tersebut. Pokok permasalahannya adalah 1) bagaimanakah pengaturan penggunaan kawasan cagar alam sebagai Ekowisata berdasarkan “Undang – Undang No.5 Tahun 1990”, 2) apakah aktifitas langsung wisata pada kawasan cagar alam bertentangan dengan peraturan Undang – Undang No.5 Tahun 1990 dan peraturan-peraturan lain yang terkait. 3) apa yang menjadi kendala hukum dan bagaimana penyelesaian hukumnya. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan data sekunder dan data primer sebagai data pendukung kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan logika deduktif sebagai penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Terdapat Pengaturan Penggunaan Kawasan Cagar Alam berdasarkan Undang – Undang No.5 Tahun 1990 terdapat sinkronisasi dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam yang tidak mengatur mengenai cagar alam sebagai ekowisata. 2) Aktifitas langsung wisata pada kawasan cagar alam bertentangan dengan Pasal 8 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Pasal 17 Undang – Undang No.5 Tahun 1990 yang kemudian diamanatkan pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 sehingga kegiatan wisata alam pada Pulau Sempu ini dapat dikategorikan wisata yang illegal. 3) Kendala hukum terdapat pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa kegiatan pemanfaatan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dapat dilakukan dengan tidak merusak bentang alam dan merubah fungsi kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Sehingga hal ini lah yang menyebabkan banyak masyarakat yang mendatangi kawasan cagar alam pulau sempu tersebut. Sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat menjaga cagar alam pulau sempu.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN LIGHT RAIL TRANSIT (LRT) DI KABUPATEN BEKASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM GHINA ANGGA LUQYANA; Intan Nevia Cahyana
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang layak dan adil terhadap pihak yang berhak. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas diperlukan penambahan transportasi umum agar masyarakat mempunyai alternatif lain dalam berpergian. Permasalahannya adalah apakah pembangunan LRT di Kabupaten Bekasi telah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, hambatan apa saja yang timbul dalam proses pembangunan tersebut serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif, sifat penelitiannya deskriptif analitis, yang dianalisis secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika deduktif. Pelaksanaan pembangunan LRT di Kabupaten Bekasi telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun terdapat pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan salah satu asas penguasaan tanah dan asas pengadaan tanah. Hambatan yang dihadapi dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan jalur rel kereta dan depo adalah adanya uang ganti kerugian namun tidak ada pihak yang berhak, adanya warga yang tidak ingin diukur tanah dan/atau bangunannya sebelum diberitahukan harganya terlebih dahulu, dan adanya warga yang menempati bangunan liar yang ingin dibayarkan tanah dan bangunannya sedangkan tanah tersebut merupakan tanah milik PT. Adhi Karya.

SISTEM PEROLEHAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN CLUSTER TAMAN CIBODAS INDAH BERDASARKAN HUKUM TANAH NASIONAL INDONESIA Nofera Chairunisah; Intan Nevia Cahyana
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Kegiatan memperoleh tanah dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk keperluan tertentu yaitu perolehan tanah yang dilakukan secara legal berdasarkan Hukum Tanah Nasional Indonesia. Perolehan tanah yang dilakukan salah satunya adalah untuk pembangunan perumahan, 1) Bagaimana tata cara perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Cluster Taman Cibodas Indah, (2) kendala hukum yang akan terjadi dikemudian hari dalam proses pembangunan perumahan Cluster Taman Cibodas Indah dan bagaimana penyelesaian hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hokum normatif, Sifat Penelitian deskriptif analitis, data yang digunakan data sekunder dan data primer yang dianalisis secara kualitatif dengan menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif. Perolehan tanah untuk pembangunan perumahan Cluster Taman Cibodas Indah dilakukan dengan pemindahan hak yaitu dengan cara jual beli berdasarkan Hukum Tanah Nasional Indonesia (UUPA), kendala hukum yang akan terjadi dikemudian hari dalam proses pembangunan perumahan Cluster Taman cibodas Indah adalah adanya kelemahan dalam peraturan pemerintah upaya penyelesaian hukumnya untuk kendala tersebut adalah membuat keberatan secara tertulis kepada pihak yang menguasai tanah dan kepada kantor pertanahan dan mengajukan ke pengadilan, kendala yang dihadapi adanya complain dari masyarakat setempat karena tidak adanya sosialisasi dari pihak perumahan upaya penyelesaian hukumnya adalah melakukan musyawarah.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DAN RUMAH DI PERUMAHAN PESONA CIBEUREUM KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT AKIBAT PEMBANGUNAN JALAN TOL BOCIMI ZEIRA NABILLA; Intan Nevia Cahyana
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 1 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Pengadaan tanah bertujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pengadaaan tanah untuk kepentingan umum salah satunya adalah pembangunan Jalan Tol, 1) Bagaimana Perlindungan Hukum bagi pemegang hak atas tanah dan rumah di perumahan Pesona Cibeureum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat akibat pembangunan Jalan Tol Bocimi, (2) Apa kendala yang dihadapi serta upaya penyelesaian bagi pemegang hak atas tanah dan rumah di perumahan Pesona Cibeureum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat akibat pembangunan Jalan Tol Bocimi. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hokum normatif, Sifat Penelitian deskriptif, data yang digunakan data sekunder, pengumpulan data studi kepustakaan, analisis data secara kualitatif, dan cara menarik kesimpulan menggunakan logika deduktif. Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dan rumah di perumahan Pesona Cibeureum Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi Jawa Barat berupa ganti kerugian yang adil kepada pihak yang berhak dan harus berdasarkan kesepakatan dari hasil musyawarah ganti kerugian, kendala bagi pemegang hak atas tanah dan rumah yaitu tidak dilaksanakannya pemberitahuan rencana pembangunan dan konsultasi publik. Upaya penyelesaiannya adalah melakukan musyawarah/mediasii.

TINJAUAN YURIDIS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH OLEH PT. GRAHA ASRI PEMBANGUNAN GUNA PEMBANGUNAN PERUMAHAN D’VILLAGE RESIDENCE DI TASIKMALAYA Rizky Adi Nugraha; Intan Nevia Cahyana
Reformasi Hukum Trisakti Vol. 1 No. 2 (2019): Reformasi Hukum Trisakti
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan sebagai sarana untuk dipergunakan untuk tempat bermukim. Pemerintah maupun pihak swasta berusaha untuk menyediakan perumahan terutama yang bersubsidi untuk golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga diperlukan kegiatan perolehan tanah guna memenuhi kebutuhan akan perumahan yang akan dilakukan oleh PT. Graha Asri Pembangunan sebagai perusahaan pembangunan perumahan. Pokok permasalahan skripsi ini adalah (1) apakah perolehan hak atas tanah oleh PT. Graha Asri Pembangunan Guna Pembangunan perumahan D’Village Residence sudah sesuai dengan peraturan UU yang berlaku, (2) upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh PT. Graha Asri Pembangunan dalam menyelesaikan masalah perolehan hak atas tanah untuk pembangunan perumahan D’Village Residence. Metode penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, dan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika induktif. Prosedur perolehan hak atas tanah yang dilakukan PT. Graha Asri Pembangunan tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Graha Asri Pembangunan adalah mengikuti paraturan Undang-Undang yang berlaku sesuai ketentuannya. Berdasarkan hal tersebut, PT. Graha Asri Pembangunan melakukan penyelesaian hukum dengan cara melakukan prosedur-prosedur perolehan hak atas tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search